Memasuki periode akhir tahun 2021, realisasi belanja APBN pada KPPN Sijunjung terus menunjukkan tren yang semakin baik. Sampai dengan triwulan III tahun 2021, realisasi belanja total termasuk realisasi dana transfer mencapai 60,26% di atas rata-rata nasional. Namun sumbangan realisasi per masing-masing jenis belanja relatif bervariasi. Adapun belanja pegawai memiliki realisasi paling tinggi yaitu mencapai 76,13% atau mencapai 153 miliar. Selanjutnya urutan kedua tertinggi ada pada belanja barang yaitu telah terealisasi sebesar 67 miliar rupiah atau mencapai 65,66%. Urutan berikutnya adalah penyerapan belanja transfer yang lebih tinggi sedikit dibanding belanja modal. Realisasi belanja transfer mencakup realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Desa yakni 53,55% atau mencapai 219 miliar. Sedangkan belanja modal menempati posisi terakhir dengan realisasi sebesar 64 miliar atau 52,18%.
Selanjutnya adalah melihat pola kontribusi ketidakserapan (undisbursed) dibanding triwulan yang sama tahun 2020. Undisbursed menunjukkan seberapa besar kontribusi ketidakserapan belanja pegawai/barang/modal dibanding total realisasinya. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat ketidakkonsistenan ketidakserapan belanja satuan kerja Kementerian/Lembaga yaitu pada belanja barang dan modal.
Pada belanja pegawai pola ketidakserapan cenderung sama, yaitu berkisar 32 – 33% di triwulan III. Untuk belanja barang, di tahun 2020, menyumbang ketidakserapan yang relatif tinggi dibanding belanja modal. Hal yang berkebalikan terjadi di triwulan III tahun 2021, yakni belanja modal menyumbang ketidakserapan yang cukup tinggi dibanding belanja barang. Ketidakkonsistenan ini salah satu faktor penyebabnya adalah pada tahun 2021 pagu belanja barang berkurang dibanding 2020, di sisi lainnya, pagu belanja barang di tahun 2021 meningkat dibanding 2020.
Selanjutnya, apresiasi disampaikan kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga lingkup KPPN Sijunjung dalam mengelola dan merealisasikan anggaran melebihi target nasional sampai dengan triwulan III 2021. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yaitu percepatan pemulihan ekonomi nasional, untuk menggerakan roda perekonomian di daerah yang banyak terdampak akibat pandemi covid-19. Meskipun demikian, diharapkan pada triwulan IV 2021, dapat dilakukan akselerasi realisasi dan menghindari penumpukan belanja di akhir tahun anggaran dengan tetap menerapkan pengendalian internal serta tata Kelola yang akuntabel. (editor)
