Sampai dengan Bulan November tahun 2023 telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh satker dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya realisasi sampai dengan tanggal 30 November 2023. KPPN Singaraja mengelola dana APBN sebesar Rp3.468.919.597.000 yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.229.808.218.000 dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.239.111.379.000.

Pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai (51) sebesar Rp632.050.480.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp499.584.859.000,-, Belanja Modal sebesar Rp89.510.859.000,-, dan Belanja Bansos sebesar Rp8.662.800.000,-. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah terdiri atas pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp75.429.322.000, DAK NonFisik sebesar Rp416.257.662.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.457.558.155.000, Dana Bagi Hasil sebesar Rp35.854.721.000, Dana Desa sebesar Rp175.281.683.000, dan Insentif Fiskal sebesar Rp71.329.731.000.

Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN lingkup KPPN Singaraja yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan November 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp564.719.072.309,- (89,35% dari pagu belanja)
2. Belanja Barang sebesar Rp401.243.717.889,- (80,32% dari pagu belanja)
3. Belanja Modal sebesar Rp69.909.023.690 (78,10% dari pagu belanja)
4. Belanja Bansos sebesar Rp8.661.800.000,- (99,99% dari pagu belanja)

Selanjutnya, reaiisasi belanja Transfer ke Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. DAK Fisik sebesar Rp56.157.353.321,- (74,45% dari pagu belanja)
2. DAK NonFisik sebesar Rp366.347.624.171,- (88,01% dari pagu belanja)
3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.362.576.304.791,- (93,48% dari pagu belanja)
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp35.653.263.970,- (99,44% dari pagu belanja)
5. Dana Desa sebesar Rp174.730.396.600,- (99,69% dari pagu belanja)
6. Insentif fiskal sebesar Rp56.148.460.000,- (78,72% dari pagu belanja)