Jalan Firdaus H. Rais Nomor 66, Singkawang

Oleh: Armansyah (Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Singkawang)

Digital Payment adalah salah satu feature yang disediakan oleh Paper.id untuk mempermudah pembayaran invoice dan dapat di akses pada semua paket transaksi.Untukpolahidupdimasyarakatgenerasimuda lebih senang melakukan digital payment ketimbang pembayaran secara konvensional. Selain praktis, juga sudah mendapat dukungan dari banyak merchant menarik, kitajuga akan dijanjikanmendapatkan tambahan diskon jika menggunakan fitur tertentu, dengan akses yang terbuka selama 24 jam.

Selama ini, kebanyakan bisnis menganggap pembayaran hanyalah bagian dari transaksi konsumen. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi, digital payment atau pembayaran elektronik menawarkan peluang bertumbuh bagi bisnis, lebih daripada sekadar titik transaksi, karena perkembangan teknis yang terus berlanjut, pembayaran elektronik pun terus berevolusi.

Ada beberapa keuntungan yang bisa kita pertimbangkan dengan memakai digital payment, diantaranya, di banding denganmetode tradisional seperti pembayaran tunai dan cek, pembayaran elektronik terbilang jauh lebih cepat. Tidak berlaku batasan waktu dan lokasi di dalam hal pembayaran online. Konsumen dapat membayar kapan saja serta dari mana saja juga sistem pembayaran elektronik menawarkan berbagai cara untuk meningkatkan keamanan bertransaksi, pada menu pembayaran juga sudah otomatis terbuat dokumen “Terima Pembayaran” dan uang langsung masuk ke dalam akun keuangan Bank pengirim invoice, dana yang dibayarkan oleh Penerima Invoice melalui Digital Payment.

ImplementasiterhadappembayaranmelaluiAnggaranPendapatandanBelanjaNegar (APBN), Pemerintahsangatmendorongataspengeluaran APBN dilaksanakandenganmekanisme Digital Payment Marketplace. Berdasarkan arahan Presiden dan Menteri Keuangan, program perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus dijalankan lebih fokus dan terarah.

MenteriKeuanganmelaluiDirektoratJenderalPerbendaharaansangat focus merealisasi system Digital Payment inisejaktahun 2019 dengandikeluarkannyaPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2020 Tentang Pelaksanaan Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satker, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai melakukan sosialisasi Marketplace sejak Bulan November Tahun 2019 dengan tujuan mendorong efisiensi, efektivitas, tranparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.

Implementasi Digipay telah berjalan sejak November 2019 dan terus tumbuh secara signifikansampaisaatini. Berdasarkan data Bank Himbara, terbukticapaian penggunaan Digipay sampai dengan 15 November 2021 adalah sebanyak 4.208 satuan kerja dari 76 Kementerian Negara/Lembaga telah bergabung dalam platform Digipay dan 522 satuan kerja telah aktif bertransaksidengan jumlah transaksi sebanyak 9.076 transaksi dan nominal Rp21,35 Miliar (sumberdata Direktorat Jenderal Perbendaharaan)

TeknisPembayaranDigipaymelalui APBN yaitudengan Menggunaan uang persediaan (UP) satuan Kerja melalui transaski non tunai Digipay dalam upaya pemerintah memasyarakatkan transaksi non tunai.Pembayaran non tunai dengan sistem Digipay meliputi aspek pengadaan secara elektronik, pembayaran secara non-tunai (cashless), pelaporan dan transaksi perpajakan. Ketiga aspek tersebut, tidak terdapat pada mekanisme pembayaran non tunai lainnya seperti melalui internet banking, kartu debit, maupun kartu Kredit Pemerintah (KKP). Jika dibandingkan dengan penggunaan internet banking atau kartu kredit, masing-masing lebih merupakan instrumen pembayaran dan tidak terkait dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana yang menjadi kelebihan Digipay. Selain simplifikasi proses bisnis, kelebihan dari sistem Digipay juga dapat menjadi alternatif dari beberapa kendala implementasi transaksi non-tunai lainnya, khususnya terkait penggunaan KKP.Salah satu isu utama dalam penggunaan KKP adalah ketiadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan potensi biaya lainnya yang timbul dan ditagihkan oleh rekanan/penyedia. Kedua hal tersebut tidak menjadi isu permasalahan dalam sistem Digipay; namun, masih rendahnya komitmen, dukungan dan partisipasi satker dan mitra perbankan (Himbara) dalam implementasi sistem Digipay.

GambarantersebutdiatasotentikpelaksanaanpemerintahpusatdenganmenggunakanAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN), harapannyajugaperan Pemerintah Daerah (PEMDA) ke depannya akan sangat penting untuk pengembangan digital payment di daerah. Bahkan, pemda harus membukamata dalam mengadaptasi penggunaan digital payment dalam pembangunan daerah sebab memiliki banyak keuntungan, mulai transparansi sampai akuntabilitas sehingga mencegah lost dalam penerimaan daerah.Masyarakat mungkin memandang digital payment itu sebagai opsi, dalam arti hanya menjadi alternatif pilihan saja dan yang kedua menjadi suatu solusi.Ketika menjadi opsi, sesuatu yang sifatnya menjadi jangka pendek, mungkin mereka pindah hanya karena ada promo cashback atau justru pindah karena menjadi solusi ada nilai yang mereka peroleh ketika pindah dari cash menjadi cashless.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, diharapkan satker dan penyedia dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Melalui sistem Marketplace, pemerintah menargetkan pemberdayaan serta terbukanya akses pasar bagi UMKM guna menggairahkan kembali perekonomian yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search