Dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan yang terus berkembang, peningkatan kapasitas pegawai menjadi kebutuhan mendesak bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang. Melalui kegiatan capacity building, pegawai diharapkan mampu memperkuat kompetensi teknis, meningkatkan profesionalisme, serta membangun kerja sama tim yang solid. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat integritas dan motivasi kerja, sehingga pelayanan kepada stakeholders dapat berlangsung optimal. Dengan demikian, program ini menjadi landasan penting dalam mendukung tercapainya target kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2025 bertempat di Kawasan Wisata Batu Belimbing, Kota Singkawang. Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Singkawang, Bapak Ariyanto, yang dalam sambutannya menyampaikan harapan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan solidaritas dan kolaborasi antar pegawai. Bapak Ariyanto juga mengajak para pegawai untuk tetap menjaga integritas dengan menolak dan melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPPN Singkawang atau melalui GOL KPK. Kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan perlombaan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80 Tahun 2025.

Pada tanggal 30 Juli 2025, KPPN Singkawang telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025, Sosialisasi Antikorupsi, Security Awareness, dan Monev Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (Monalisa) KPPN Singkawang. Pelaksanaan beberapa kegiatan serupa dalam satu kegiatan merupakan salah satu dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran. 

Penyelenggaraan FGD Forum Konsultasi Publik ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka dan konstruktif antara penyedia layanan dengan pengguna layanan. Dalam forum ini, setiap peserta diharapkan dapat menyampaikan pandangan, kritik, serta saran yang berkaitan dengan kebijakan publik yang sedang atau akan diterapkan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik dari pengguna layanan, stakeholder, akademisi, media massa maupun organisasi masyarakat, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan dapat diterima oleh semua pihak. 

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi isu-isu utama yang menjadi perhatian masyarakat terkait dengan kebijakan standar pelayanan yang telah diterapkan.
2. Mendapatkan masukan, saran, dan rekomendasi dari berbagai stakeholder untuk menyempurnakan kebijakan yang sedang dirumuskan.
3. Membangun kesepahaman antara penyelenggara layanan dan masyarakat mengenai standar layanan yang diterapkan, sehingga dapat tercapai konsensus yang bermanfaat bagi semua pihak.
4. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari pelayanan maupun kebijakan publik yang ditetapkan.

Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan diskusi dua arah antara narasumber, yang dibawakan oleh Kepala Kantor dan Pejabat Pengawas lingkup KPPN Singkawang, dengan para tamu undangan. Kegiatan FGD diawali dengan penyampaian materi: Penguatan Peran KPPN selaku Finansial Advisor, reviu standar pelayanan KPPN, dan Sosialisasi Antikorupsi dan Saluran Pengaduan KPPN Singkawang oleh Kepala yang didampingi para Pejabat Pengawas KPPN yang kemudian dilanjutkan oleh office tour yang dipimpin oleh Kepala KPPN Singkawang berupa pengenalan fasilitas dan sarana/prasarana yang dimiliki oleh KPPN Singkawang. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan penyampaian pendapat, opini, saran dan masukan dari para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut

Berdasarkan. Hasil diskusi antara Pejabat KPPN Singkawang dengan tamu undangan peserta FGD Forum Konsultasi Publik terdapat hal-hal baik berupa apresiasi konfirmasi, maupun saran atas pelaskanaan tugas dan fungsi KPPN Singkawang dari perspektif stakeholder berikut:

1. Standar pelayanan telah dilaksanakan dengan optimal dan jelas;
2. Optimalisasi inovasi yang dicetuskan untuk menciptakan layanan prima;
3. Kendala penyelesaian SKPP dan alasan pemblokiran vendor jaminan asuransi;
4. Apresiasi terhadap layanan penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan saran perluasan ruang lingkup layanan;
5. Penyebab perbedaan penyajian data antara aplikasi SAKTI dan aplikasi OMSPAN.

Kegiatan FGD Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh KPPN Singkawang telah berjalan dengan lancar dengan melibatkan berbagai pihak dari lima unsur elemen: pengguna layanan, stakeholder, akademisi, media massa, dan LSM/ormas. Berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa kegiatan FGD ini memberikan manfaat yang besar dikarenakan  KPPN dan para pengguna layanan dapat saling mengemukakan pendapat dan saran dalam rangka perbaikan layanan yang diberikan oleh KPPN Singkawang.

Selanjutnya, saran dan masukan yang disampaikan oleh peserta FGD akan dilakukan kompilasi untuk kemudian ditindaklanjuti dan dipertimbangkan oleh kantor pusat untuk peningkatan standar pelayanan KPPN. Selain itu, kegiatan ini perlu dilaksanakan secara rutin dalam rangka perbaikan terus menerus atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada stakeholder.

 Membangun Integritas dan Sinergi

KPPN Singkawang Gelar Capacity Building Triwulan II 2025

FAMILY DAY KEMENKEU TAHUN 2025

KPPN SINGKAWANG

"Penguatan Integritas dan Sinergi dimulai dari Keluarga"

Singkawang – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singkawang sukses menyelenggarakan kegiatan Family Day 2025 yang bertepatan dengan masa libur sekolah. Acara ini menjadi wadah bermanfaat bagi para peserta, sekaligus bertujuan membangun semangat dan sinergi pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, serta mempererat rasa kekeluargaan dan menjalin silaturahmi di antara Keluarga Besar KPPN Singkawang.

Rangkaian kegiatan Family Day diawali dengan Penyampaian Materi oleh Plh. Kepala KPPN Singkawang, Bapak Imam Hidayat. Beliau memaparkan materi menarik mengenai organisasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tugas dan fungsi KPPN, nilai-nilai dan budaya Kemenkeu, serta peranan keluarga dalam menumbuhkan budaya integritas. Materi tersebut diawali dengan pembahasan Visi Ditjen Perbendaharaan, yaitu "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negarayang Unggul di Tingkat Dunia untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan: 'Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif Inklusif, dan Berkeadilan'”. Bapak Imam Hidayat juga mengingatkan para pegawai dan keluarga untuk senantiasa menjaga Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada stakeholders. Untuk menambah keseruan, disisipkan sesi pertanyaan berhadiah door prize.

 

Kegiatan dilanjutkan dengan Jelajah Kantor, di mana Pejabat Pengawas KPPN Singkawang memandu pasangan/anak pegawai untuk mengenal fasilitas yang tersedia di KPPN Singkawang dan melihat langsung tempat kerja pegawai. Jelajah kantor dimulai dari ruang aula, ruang front office, ruang mini tlc, ruang kolaborasi, pojok UMKM, tempat bermain anak, poliklinik, lapangan, dapur dan meja makan, ruang middle office, dan kembali di ruang aula.

Sesi Fun Activity menjadi salah satu sorotan, dengan aktivitas mewarnai untuk anak-anak pegawai. Selain memberikan hiburan, mewarnai juga bermanfaat untuk mengasah kreativitas, melatih motorik halus, dan meningkatkan kemampuan kognitif seperti konsentrasi dan koordinasi mata-tangan. Selain itu, dilaksanakan pula permainan Truth or Dare (TOD) untuk para pegawai. Permainan ini melibatkan pilihan antara menjawab pertanyaan jujur atau melakukan tantangan yang dipilih secara acak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme dan etika kerja. Permainan TOD ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih santai dan akrab di antara pegawai, mendorong keterbukaan dan komunikasi yang lebih baik, serta memberikan hiburan dan refreshing.

 

Rangkaian kegiatan Family Day ditutup dengan Pemberian Sertifikat Apresiasi dan Foto Bersama. Sertifikat apresiasi diberikan kepada keluarga pegawai atas partisipasi mereka dalam kegiatan Family Day KPPN Singkawang Tahun 2025. Penyerahan sertifikat ini tidak hanya sebagai simbol penghargaan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun hubungan baik antara KPPN Singkawang dengan seluruh keluarga pegawai.

 

 

KPPN Singkawang sukses meraih Predikat Zona Integritas - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) pada tahun 2024. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) pada tanggal 11 Desember 2024 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Zona Integritas WBK/WBBM merupakan miniatur dari Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan Yang Bersih dari Korupsi (Good Governance and Clean Goverment). Hal ini sangat penting bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

KPPN Singkawang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai, satuan kerja lingkup KPPN Singkawang, Pemerintah Daerah lingkup KPPN Singkawang, pelaku UMKM, dan masyarakat yang telah mendukung upaya KPPN Singkawang dalam membangun dan menyebarkan zona integritas. Semoga keberhasilan ini terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam mendukung reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik bagi stakeholder dan masyarakat lingkup KPPN Singkawang.

Dapat kami sampaikan dalam rangka menjaga program pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM, KPPN Singkawang berkomitmen untuk terus-menerus menjaga integritas dengan menolak dan melaporkan segala bentuk korupsi dan gratifikasi serta meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja dengan TANGKAS (Transparan, Adil, Nyaman, Go Green, Komitmen, Akuntabel, dan Sempurna) dan tanpa biaya (Rp0,-).

Pada tahun 2024, KPPN Singkawang dipercaya kembali untuk mengikuti kontestasi penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebelumnya, KPPN Singkawang telah mengikuti kontestasi tersebut pada tahun 2019 dan 2021, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan pengalaman tersebut, KPPN Singkawang telah meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan terus melakukan dokumentasi atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju WBBM KPPN Singkawang Tahun 2024.

Puncaknya, KPPN Singkawang berhasil sampai pada tahap wawancara dan field evaluation, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober dan 23 Oktober 2024. Adapun pelaksanaan penilaian tersebut dilaksanakan langsung oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentunya dalam mencapai tahap tersebut tidaklah mudah, KPPN Singkawang harus dapat lolos dari seleksi administratif berupa pengumpulan dokumen pendukung yang dinilai secara berjenjang sampai diserahkan kepada Tim Penilai Nasional.

Berkat semangat, komitmen, dan sinergi yang terus dilakukan oleh para pegawai, KPPN Singkawang dapat mengikuti penilaian predikat WBBM tahun 2024 dengan baik. Harapannya, usaha dan komitmen tersebut dapat terbayarkan dengan diraihnya predikat WBBM. Maka dari itu, mohon doa restu dari Bapak/Ibu semoga KPPN Singkawang dapat dinyatakan lolos dan mendapatkan predikat WBBM di tahun 2024.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024 dan diikuti oleh operator aplikasi pelaksanaan anggaran dari tiap-tiap satuan kerja. Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Singkawang, Bapak Bulus Lumban Gaol. Bapak Bulus menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk implementasi inovasi KPPN Singkawang, yaitu Inovasi PINTAR PA – 093 dan  Inovasi MONALISA. Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk komitmen KPPN Singkawang dalam melakukan pembinaan kepada satuan kerja. Diharapkan satuan kerja dapat mengikuti dan memanfaatkan inovasi ini dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan pemahaman satuan kerja terhadap proses bisnis dan pelaksanaan anggaran satuan kerja masing-masing. Dalam sambutannya, Bapak Bulus juga mengingatkan satuan kerja untuk selalu menjaga integritas serta menolak dan melaporkan gratifikasi yang diterimanya melalui UPG masing-masing satker dan/atau melalui saluran pengaduan resmi.

Kegiatan kemudian diisi dengan pemberian apresiasi terkait capaian nilai Indikator Kualitas Pelaksanaaan Anggara (IKPA) dan digitalisasi pengelolaan keuangan  kepada satuan kerja dengan capaian terbaik.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi, oleh masing-masing PIC kegiatan, sebagai berikut:

1. Monev Pelaksanaan Anggaran;
2. Evaluasi/Pembinaan Pejabat Perbendaharaan;
3. Asistensi Digipay dan KKP;
4. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan;
5. Sosialisasi LLAT 2024 dan Asistensi SAKTI dan e-Jafung;
6. Refreshment Bendahara
7. Pendampingan Migrasi CMS dari Bank BRI