Solok, 18 Oktober 2022. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok, KPPN Solok bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok menyelenggarakan press release APBN dengan tujuan memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan pelaksanaan APBN di wilayah kerjanya. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting tersebut dihadiri oleh para KPA Satker Mitra Kerja KPPN Solok, Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Solok Ibu Dina Wahyuni, Kasubid Pelayanan Perbendaharaan Kepala BKD Kota Solok Ibu Febriyamita, dan pers setempat.
Pada sesi penyampaian press release APBN, dari sisi Belanja Negara Kepala KPPN Solok Bapak Budi Utomo menyampaikan bahwa pada TA 2022, alokasi anggaran dari APBN yang dibayarkan/disalurkan melalui KPPN Solok adalah sebesar Rp871,42 miliar, meningkat dari Tahun 2021 yang hanya sebesar 774,26 miliar. Anggaran Belanja Negara tersebut terdiri atas Belanja Kementerian Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp417,90 miliar (47,96%) dan Transfer Ke daerah Dan Dana desa (TKDD) sebesar Rp453,52 miliar (52,04%). Alokasi Anggaran Belanja K/L terdapat dalam DIPA 65 Satuan Kerja (Satker) Instansi Vertikal. Adapun Alokasi TKDD disalurkan kepada Pemda Kab Solok, Pemda Kab Solok Selatan, dan Pemda Kota Solok.
Realisasi Anggaran (Belanja K/L) sampai dengan Triwulan III 2022 adalah sebesar Rp292,28 miliar, atau 69,94% dari pagu sebesar Rp417,90 miliar. Capaian ini belum mencapai target realisasi sebesar 72%. Penyebabnya utamanya adalah adanya pagu DIPA yang diblokir pada 49 satker sebesar Rp13.Miliar. Hal ini tentu berdampak pada penumpukan realisasi anggaran pada periode Triwulan IV. Diharapkan realisasi anggaran sampai akhir tahun 2022 dapat mencapai target sebesar 93,33%.
Bapak Budi Utomo menyampaikan bahwa setiap bulan KPPN Solok melakukan penilaian dan monev terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L ini. Penilaian dilakukan tidak hanya terhadap capaian realisasi anggaranya saja, namun terdapat indikator lain yang tergabung dalam IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) sebagai alat ukur. Sesuai PER-5/PB/2022, Kinerja Pelaksanaan Anggaran dinilai berdasarkan Kualitas Implementasi Perencanaan Anggaran (melalui 2 indikator yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas pelaksanaan anggaran (melalui 5 indikator yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dan Dispensasi SPM), serta Kualitas hasil pelaksanaan anggaran melalui indikator Capaian Output. Melalui penilaian dan monev IKPA yang dilakukan setiap bulan, KPPN Solok selanjutnya memberikan bimbingan jika diperlukan. Sebagai bentuk apresiasi, setiap semester diberikan penghargaan kepada satker yang berprestasi berdasarkan IKPA tersebut. Disamping itu, ada beberapa penghargaan lain terkait dengan peran serta satker dalam mendukung meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara.
Selanjutnya terkait Penyaluran TKDD, pada Triwulan III 2022 terjadi peningkatan signifikan realisasi TKDD mencapai Rp253,15 miliar, atau 55,82% dari pagu sebesar Rp453,52 miliar. Hal ini terjadi akibat realisasi DAK Fisik sebesar Rp84,59 miliar atau mencapai 36,50% dari alokasi anggaran Rp231,79 miliar. Untuk Penyaluran DAK Non Fisik sudah sesuai harapan, realisasinya sebesar Rp79,418 miliar, atau 70,83% dari pagu sebesar 112,12 miliar. Demikian halnya untuk Dana Desa, realisasinya mencapai Rp87,01 atau 79,40% dari pagu sebesar Rp109,59 miliar.
Untuk realisasi penyaluran Dana Desa didalamnya termasuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diterima oleh 12.509 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada 113 Nagari di Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 penyaluran dari RKUN ke RKUD sudah mencapai Rp43,19 miliar.
Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak disalurkan ke RKUD kepada Desa yang bersangkutan berdasarkan permintaan penyaluran dari bupati/wali kota untuk kegiatan prioritas seperti kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa, kegiatan penanganan stunting di desa, kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau kegiatan prioritas lainnya.
Untuk terus meningkatkan realisasi Penyaluran TKDD ini KPPN Solok selalu berkoordinasi dengan BKD Kabupaten Solok, BKD Kabupaten Solok Selatan dan BKD Kota Solok. Dalam Penyaluran dana Desa koordinasi juga dilakukan dengan Dinas DPMN Kabupaten Solok dan DPMN Kabupaten Solok Selatan.
Sementara itu, dari dari sisi Penerimaan Perpajakan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok Ibu Yesti Milza menyampaikan Penerimaan Neto KPP Pratama Solok s.d 30 September 2022 sebesar Rp505,93 miliar dan mencapai 70,08% dari Target 2022. Pertumbuhan penerimaan neto adalah sebesar 33,87% (y-o-y); naik dibandingkan pertumbuhan neto periode yang sama di tahun 2021 sebesar 21,71%. Sementara itu, pertumbuhan bruto adalah sebesar 30,76% hal ini jauh meningkat jika dibandingkan pertumbuhan bruto di periode yang sama tahun 2021 sebesar -1,56%.
Seluruh sektor mengalami kenaikan pertumbuhan penerimaan jika dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2021. Sektor dengan kontribusi terbesar adalah sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib dimana kontribusinya sebesar 22,34% dengan pertumbuhan 44,44% (YoY). Sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan pertumbuhan sebesar 72,07%.
Hal ini diharapkan dapat terus ditingkatkan sampai dengan akhir tahun 2022 khususnya penerimaan pajak di sektor Administrasi Pemerintahan sehingga target penerimaan pajak tahun 2022 dapat terlampaui.
#DJPbHAnDAL
#KPPNSolokRancak
#KPPNSolokWBK
#KPPNSolokMenujuWBBM
