Solok – Kepala KPPN Solok, Budi Utomo, menyerahkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 kepada para Pimpinan Instansi (Kuasa Pengguna Anggaran) mitra kerjanya yang meliputi wilayah Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. Kegiatan ini dirangkai dengan penandatanganan Pakta Integritas yang memuat komitmen anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Kepala KPPN Solok, dan Kuasa Pengguna Anggaran.
Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun. Belanja Negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara Transfer ke Daerah akan diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan ekstrim, dan memajukan perekonomian daerah.
Pada Tahun 2023, alokasi belanja negara yang dialokasikan untuk wilayah kerja KPPN Solok adalah senilai Rp2,32 triliun, mengalami kenaikan sebesar 167,31% dibanding periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2023 KPPN Solok menyalurkan Dana DAU sebesar Rp1,51 triliun.
Alokasi dana sebesar Rp2,32 triliun tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp432,30 miliar dan TKD sebesar Rp1,89 triliun. Belanja K/L yang akan disalurkan kepada 65 satuan kerja mengalami peningkatan sebesar 3,51% dibanding tahun 2022. Sementara itu, TKD mengalami peningkatan signifikan sebesar 318,15% dibanding tahun lalu akibat adanya penyaluran DAU pada tahun 2023. Secara rinci, Alokasi belanja Negara Tahun 2023 pada wilayah kerja KPPN Solok digambarkan dalam grafik berikut.
Kepala KPPN Solok berharap DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat ditindaklanjuti agar APBN 2023 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaat segera secara maksimal.
Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN Solok juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022. Realisasi Anggaran lingkup KPPN Solok sampai dengan 14 Desember 2022 mencapai 96,24%, secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 93,33%. Namun untuk belanja barang baru mencapai 89,79% dan belanja modal 79,18%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 90%. Untuk itu diharapkan kepada seluruh satker agar segera menyelesaikan belanja kontraktual dengan memperhatikan batas waktu pengajuan SPM sesuai LLAT sehingga target dapat direalisasikan sampai akhir tahun.
Kepala KPPN Solok meminta komitmen para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui digitalisasi pembayaran antara lain dengan melakukan transaksi menggunakan KKP, Digipay, dan Virtual Account. KKP dan Digipay ini telah beberapa tahun diimplementasikan, namun partisipasi satker masih sangat rendah. KPPN telah menyampaikan daftar toko yang dapat melayani transaksi dengan KKP, diharapkan satker untuk menindaklanjuti pada tahun 2023.
Sebagai penutup, Kepala KPPN Solok menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder atas sinergi, dukungan dan kerja sama yang sangat baik, sehingga tantangan pengelolaan APBN di wilayah kerja KPPN Solok sepanjang tahun 2022 hingga saat ini berjalan lancar meskipun diwarnai dinamika kebijakan fiskal yang dinamis dimasa pandemi dan adanya risiko geopolitik dan pelambatan ekonomi.
#DJPbHAnDAL
#KPPNSolokRancak
#KPPNSolokWBK
#KPPNSolokMenujuWBBM
