Kamis, 09 November 2023 KPPN Solok menyelenggarakan kegiatan Press Release APBN Wilayah Pembayaran KPPN Solok yang dihadiri oleh KPA beserta pejabat perbendaharaan Satuan Kerja, Perwakilan BKD
Sebelum kegiatan sosialisasi dimulai, terlebih dahulu dilakukan penyampaian pesan Antikorupsi dan Anti Gratifikasi melalui penanyangan video yang memuat pesan antikorupsi, larangan menerima gratifikasi, kewajiban melaporkan penerimaan dan penolakan gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, promosi Unit Pengendali Gratifikasi dan Aplikasi GOL, sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor.
Kepala KPPN Solok menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Per 31 Oktober 2023, KPPN Solok telah menyalurkan belanja negara senilai 339,32 miliar atau 86,01% dari pagu sebesar Rp2.719,79 miliar. Alokasi Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp23,18 miliar dibandingkan September lalu. Kenaikan pagu anggaran tersebut berupa belanja pegawai Rp1,57 M dan belanja modal Rp823,77 Juta. Sementara itu belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp513,21 Juta.
- Perubahan pagu tersebut berupa adanya kenaikan Pagu Belanja TKD sebesar Rp27,11 miliar dan penurunan Pagu Belanja K/L sebesar Rp3,93 miliar
- Dari total pagu tersebut terdapat blokir pagu pada 2 satker, yaitu BPSIP Sumbar sebesar Rp308,36 Juta dan BPSIT sebesar Rp357,81 Juta. Berkurang dibandingkan bulan lalu yang mencapai Rp2,03 M (7 satker).
- Realisasi sebesar 339,32 miliar ini terdiri dari belanja K/L sebesar Rp360,13 miliar (80,44%) dan belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.979,19 miliar (87,11%).
- Realisasi Belanja K/L
Pagu belanja K/L secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp3,93 miliar. Trend belanja bulanan mengalami kenaikan untuk bulan Oktober, dimana belanja pegawai mengalami kenaikan 18,19%, belanja barang 23,10%, dan belanja modal 151,85%. Diharapkan realisasi bulan November dan Desember juga meningkat agar target realisasi belanja dapat tercapai.
- Belanja TKD
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah s.d 31 Oktober 2023 mencapai Rp1.979,19 miliar atau 87,11% dari Pagu anggaran. Per akhir Oktober 2023 terjadi kenaikan pagu DBH sebesar Rp23,67 miliar dan Dana Desa sebesar Rp3,44 miliar.
TKD yang telah disalurkan berupa DBH senilai Rp46,38 miliar, DAU senilai Rp1.389,06 miliar, Dana Transfer Khusus senilai Rp 421,02 miliar, Dana Desa senilai Rp101,96 miliar, dan Dana Insentif Rp20,75 miliar.
Lebih lanjut Kepala KPPN Solok meminta agar satker mengoptimalkan transaksi melalui digitalisasi pembayaran (KKP, digipay, dan VA) agar target transaksi yang ditetapkan dapat tercapai.
Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN mengingatkan satker untuk memitigasi penurunan kualitas pelaksaan anggaran periode Triwulan IV melalui:
- Segera merealisasikan belanja kontraktual terutama bagi satker yang baru memperoleh tambahan pagu belanja modal
- Memaksimalkan pengelolaan UP/TUP
- Segera merealisasikan belanja dengan UP KKP
- Melakukan pendaftaran kontrak maksimal 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak
#DJPbHAnDAL
#KPPNSolokRancak
#KPPNSolokWBK
#KPPNSolokMenujuWBBM
