SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan di tahun 2021. Atas capaian ini, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan memberikan apresiasi berupa piagam penghargaan.
Pemberian piagam diserahkan langsung oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat, Abdul Rahman mewakili Kepala Kanwil Perbendaharaan Jabar kepada Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi di Balai Kota Sukabumi, Rabu (02/11/2022). Pemberian piagam ini merupakan lanjutan dari pemberian piagam WTP kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda-pemda seluruh Indonesia yang diundang dalam rangkaian acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 di Jakarta.
Selain piagam, diberikan pula plakat kepada Walikota Sukabumi yang diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Sukabumi, Abdul Lutfi. Plakat diberikan atas capaian Pemkot Sukabumi yang meraih WTP sebanyak delapan kali secara beruntun sejak tahun 2014 hingga 2021.
“Anggaran yang dikelola diharapkan dapat memberikan dampak kepada perekonomian masyarakat. Jadi, WTP bukan tujuan akhir,” pesan Rahman.
Rahman juga memberi apresiasi tinggi kepada Pemkot Sukabumi meski kondisi pandemi selama dua tahun lebih, tetapi penyajian laporan keuangan dapat disajikan secara akuntabel. Terbukti dengan secara terus menerus dapat mempertahankan raihan opini WTP hingga delapan kali. Prestasi ini tentunya bukan hal yang mudah dicapai dalam kondisi tersebut.
Sementara itu, Kepala KPPN Sukabumi Abdul Lutfi, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Sukabumi atas realisasi DAK Fisik di tahun 2022 dan setoran pajak pusat yang telah selesai dilakukan rekonsiliasi hingga Semester I 2022.
“Berkat kinerja pengelolaan DAK Fisik Pemkot Sukabumi dan Pemda lainnya di tahun 2022, KPPN Sukabumi meraih penghargaan sebagai Peringkat Pertama Kinerja Penyaluran DAK Fisik Periode Semester I dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat,” ujar Lutfi.
Namun demikian, Lutfi juga berpesan agar dilakukan akselerasi atas penyaluran DAK Fisik mengingat saat ini sudah memasuki bulan November 2022. Hal ini karena berdasarkan catatan OMSPAN, realisasi penyaluran masih di bawah 70 %.
Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi menjadikan raihan ini sebagai penyemangat untuk bisa terus mempertahankan laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.
"Penghargaan ini jadi semangat bagi kami untuk terus mempertahankan laporan penyajian keuangan sesuai standar yang ditetapkan,'' ujar Fahmi.
Fahmi juga memohon maaf apabila dalam pengelolaan keuangan dari Pemkot Sukabumi terdapat hal yang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Namun, Fahmi memastikan komitmennya untuk menjaga amanah yang diberikan ke Pemkot Sukabumi sehingga anggaran yang dikelola dapat tersampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhir acara, Rahman menyampaikan kebanggaannya atas sinergi yang terjalin antara KPPN Sukabumi dan Pemkot Sukabumi. Sinergi ini bahkan hingga bisa melakukan acara podcast bersama terkait pemberdayaan UMKM. Hal ini sangat bagus dan penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peran pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam memberdayakan UMKM.
“Sejauh pengamatan saya, kolaborasi yang terjalin antara pimpinan KPPN dan kepala daerah dalam bentuk podcast belum pernah terjadi di Indonesia, ujar Rahman penuh semangat. (Rmt/Nov)
