Berita

Berita

Hasil analisa dari Kementerian Keuangan yang dilakukan secara komprehensif terhadap kondisi APBD TA 2026, dan kepada daerah yang diidentifikasi tidak dapat memenuhi kewajiban penggajian ASND termasuk PPPK - Paruh Waktu, telah teridentifikasi daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekurangan anggaran pada TA 2026.

Terhadap kekurangan tersebut, Kementerian Keuangan meminta agar Pemda melakukan pergeseran/penghematan atas pos-pos anggaran tidak prioritas, contohnya adalah perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, serta mengoptimalkan saldo Treasury Deposit Facility (TDF) Pemda. Apabila setelah upaya tersebut telah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan maka diberikan bantuan keuangan melalui alokasi tambahan TKD. Selain itu, Pemerintah juga memberikan dana afirmasi terhadap daerah 3T dan melakukan penyelesaian atas sebagian kewajiban saldo KB DBH s.d. TA 2024. Yang perlu digarisbawahi, apabila daerah tidak menerima alokasi sama sekali, maka keseluruhan kriteria tidak terpenuhi oleh daerah tersebut.

Seperti diketahui, dana dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian ASN Daerah dan dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebesar Rp 14.144.085.445.901,- Sebagaimana tertuang pada KMK RI Nomor 198 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2026, Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024, Dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility Pada Tahun Anggaran 2026.

Alokasi dana  tersebut disalurkan ke daerah penerima Tambahan TKD sebanyak 522 daerah dan telah diterima di RKUD mulai tanggal 7 Agustus 2026. Sedangkan, sebanyak 24 daerah tidak menerima Tambahan TKD, karena sebelumnya telah menerima tambahan TKD untuk dukungan terhadap daerah terdampak bencana Sumatera.  

Alokasi dana sebesar Rp 14.144.085.445.901,- terdiri atas Tambahan alokasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 8.859.320.611.000,- , penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan TA 2024 sebesar Rp 5.058.441.562.000,- dan penyaluran dana Treasury Deposit Facility setelah holding period pada Tahun Anggaran 2026 sebesar 226.323.272.901,-.

Perhitungan dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara daerah dan dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, memperhatikan estimasi potensi efisiensi belanja APBD berdasarkan estimasi ruang optimalisasi pada masing-masing jenis belanja daerah di level nasional.

Adapun estimasi potensi efisiensi tetap memperhatikan jumlah belanja yang telah direalisasikan di tahun 2026 di masing-masing daerah sebagai berikut:

  1. Potensi efisiensi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 10% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja telah melebihi 90%.
  2. Potensi efisiensi Belanja Tidak Terduga sebesar 50% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja telah melebihi 50%.
  3. Potensi efisiensi Belanja Hibah ke Pemerintah Pusat sebesar 50% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja telah melebihi 50%.
  4. Potensi efisiensi Belanja Jasa Kantor selain belanja-belanja terkait PPPK Paruh Waktu disarankan untuk diefisiensikan sebesar 8% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja telah melebihi 92%.
  5. Potensi efisiensi Belanja Pakai Habis sebesar 5% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja melebihi telah 95%.
  6. Potensi efisiensi Belanja Hibah ke BUMN/D, Pemda & Org. Kemasyarakatan sebesar 6% dari pagu anggaran atau sebesar sisa anggaran apabila realisasi belanja melebihi telah 94%.
  7. Potensi efisiensi belanja APBD pada Daerah Tertinggal, Terdepan, Terdepan, dan Terluar dihitung 50% dari ketentuan pada huruf (a) sampai dengan huruf (f).

Ini menunjukkan kebijakan tersebut di atas berkorelasi dan merupakan bentuk monitoring sekaligus tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama antara Menkeu RI dengan Mendagri RI tanggal 9 Desember 2025 Nomor SE-3/MK.08/2025 Nomor 900.1.1/9902/SJ Tentang Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mengikat Pada APBD Tahun 2026. Maksud SEB tersebut yang diantaranya membatasi hibah ke pihak eksternal juga telah disampaikan kepada Pemda di wilayah KPPN Sukabumi dalam beberapa kesempatan pelaksanaan koordinasi penyaluran TKD, karena langkah-langkah sebagimana diatur dalam SEB tersebut merupakan step awal bagi Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan belanja daerah (APBD) sehingga dapat mendukung Program Strategis Nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang lebih luas. (AW).

Berita

Kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi sampai dengan bulan Juni 2026 tercatat sebesar Rp4.008,82 miliar atau 53,78 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp7.454,23 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp666,94 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp3.341,88 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 85 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapannya mencapai 48,20 persen dari pagu. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp426,32 (54,88 persen), Belanja Barang sebesar Rp222,70 miliar (39,65 persen), Belanja Modal sebesar Rp12,91 miliar (30,37 persen), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5,00 miliar (50,58 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp3.341,88 miliar atau 55,05 persen dari pagu sebesar Rp6.070,41 miliar, yang  meliputi belanja Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.713,09 miliar (56,58 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp61,43 miliar (39,09 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp961,61 miliar (50,70 persen), serta Dana Desa sebesar Rp211,04 miliar (78,35 persen).

Berita

Kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi sampai dengan bulan Mei 2026 tercatat sebesar Rp3.359,78 miliar atau 45,34 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp7.420,53 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp590,51 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp2.850,27 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 85 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapannya mencapai 38,04 persen dari pagu. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp323,42 (43,65 persen), Belanja Barang sebesar Rp173,12 miliar (31,30 persen), Belanja Modal sebesar Rp9,50 miliar (26,88 persen), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3,47 miliar (34,84 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp2.850,27 miliar atau 46,95 persen dari pagu sebesar Rp6.070,41 miliar, yang  meliputi belanja Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.775,75 miliar (47,82 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp48,39 miliar (30,79 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp887,33 miliar (46,78 persen), serta Dana Desa sebesar Rp138,80 miliar (45,34 persen).

Berita

KPPN Sukabumi terus menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas melalui pelaksanaan Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2026 serta Pembinaan Mental yang dilaksanakan setiap triwulan. Kedua kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat nilai integritas pegawai, baik dari sisi sistem maupun dari aspek moral dan spiritual. Kegiatan sosialisasi antikorupsi dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman pegawai terhadap pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam kegiatan ini, disampaikan berbagai isu terkait hasil Survei Penilaian Integritas, termasuk potensi risiko seperti kolusi, kurangnya transparansi, serta pentingnya budaya speak up.
 
Selain itu, pegawai diberikan pemahaman mengenai Kerangka Kerja Integritas (KKI) yang mencakup fungsi pencegahan, deteksi, hingga respons terhadap pelanggaran. Penguatan juga dilakukan melalui edukasi terkait pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, serta pemanfaatan Whistleblowing System sebagai sarana pelaporan pelanggaran secara aman dan akuntabel. 
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai mampu menerapkan nilai transparansi, akuntabilitas, serta menjaga profesionalisme dalam setiap proses kerja.
 
Tidak hanya dari sisi aturan, KPPN Sukabumi juga memperkuat integritas melalui pembinaan mental bidang rohani. Kegiatan ini menghadirkan diskusi studi kasus terkait penyuapan dan ancaman, yang menggambarkan bagaimana integritas seringkali diuji dalam situasi tekanan nyata. Dalam forum diskusi, ditekankan bahwa integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan keberanian moral untuk tetap memilih yang benar, bahkan ketika dihadapkan pada risiko atau ancaman. Peserta juga diajak untuk merefleksikan bahwa penyimpangan seringkali berawal dari hal kecil yang dianggap wajar, sehingga diperlukan kewaspadaan dan konsistensi dalam menjaga nilai-nilai integritas.

Pembinaan mental juga menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual sebagai fondasi integritas. Pegawai diajak untuk memperkuat iman, kesabaran, kejujuran, dan tawakal dalam menghadapi godaan maupun tekanan dalam pekerjaan. Nilai-nilai seperti keadilan, pengendalian diri, serta kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan menjadi benteng utama dalam mencegah pelanggaran integritas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integritas tidak hanya dibangun melalui sistem dan aturan, tetapi juga melalui kesadaran diri dan kekuatan moral individu.

Melalui kombinasi sosialisasi antikorupsi dan pembinaan mental, KPPN Sukabumi menegaskan bahwa penguatan integritas harus dilakukan secara menyeluruh. Sistem yang baik, seperti digitalisasi layanan dan mekanisme pelaporan, perlu didukung oleh karakter individu yang kuat dan beretika. Langkah konkret yang ditekankan meliputi penolakan gratifikasi, pelaporan melalui mekanisme resmi, serta komunikasi terbuka dengan atasan dalam menghadapi potensi pelanggaran. Dengan sinergi antara aturan, sistem, dan nilai moral, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa integritas adalah pilihan yang harus dijaga secara konsisten. Bukan hanya dalam kondisi normal, tetapi justru ketika menghadapi tekanan dan tantangan. 

 


 

 

Berita

Sukabumi – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi terus menunjukkan komitmennya dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan integritas aparatur.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan sharing pengalaman pembangunan ZI bersama Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi yang dilaksanakan pada 25 Mei 2026 di KPPN Sukabumi. Kegiatan ini menjadi sarana berbagi praktik terbaik sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

KPPN Sukabumi merupakan salah satu unit kerja yang telah berhasil meraih predikat WBBM pada tahun 2019. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen kuat seluruh jajaran dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan pelayanan prima. 

Dalam paparannya, Kepala KPPN Sukabumi menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021. Pembangunan tersebut mencakup berbagai aspek strategis, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan pengawasan, penataan manajemen SDM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, keberhasilan pembangunan ZI menuju WBBM juga ditentukan oleh indikator hasil berupa peningkatan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, namun berdampak langsung pada kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik.

Beberapa faktor kunci yang menjadi kekuatan KPPN Sukabumi dalam membangun Zona Integritas antara lain komitmen pimpinan sebagai role model, partisipasi aktif seluruh pegawai, penguatan pengawasan untuk mencegah fraud, serta inovasi pelayanan yang berkelanjutan. Sinergi antar unit kerja dan dukungan penuh dari pimpinan juga menjadi elemen penting dalam memastikan keberhasilan program ini.

Melalui pembangunan Zona Integritas, KPPN Sukabumi terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Ke depan, KPPN Sukabumi berkomitmen untuk mempertahankan predikat WBBM sekaligus menjadi role model bagi satuan kerja lain dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Kegiatan berbagi pengalaman ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan Zona Integritas di berbagai instansi pemerintah, sehingga tercipta pelayanan publik yang semakin berkualitas serta memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

 

Berita

Kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi sampai dengan bulan April 2026 tercatat sebesar Rp2.805,21 miliar atau 37,76 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp7.428,21 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp398,16 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp2.407,05 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 85 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapannya mencapai 29,32 persen dari pagu. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp264,17 (35,72 persen), Belanja Barang sebesar Rp127,95 miliar (22,14 persen), Belanja Modal sebesar Rp3,98 miliar (13,14 persen), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2,06 miliar (20,67 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp2.407,05 miliar atau 39,65 persen dari pagu sebesar Rp6.070,41 miliar, yang  meliputi belanja Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.479,79 miliar (39,85 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp38,77 miliar (24,67 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp779,53 miliar (40,37 persen), serta Dana Desa sebesar Rp108,96 miliar (40,45 persen).

Berita

Kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi periode Triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp2.245,57 miliar atau 30,51 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp7.360,41 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp291,91 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp1.953,66 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 82 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapannya mencapai 22,63 persen dari pagu. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp197,81 (26,75 persen), Belanja Barang sebesar Rp90,97 miliar (17,83 persen), Belanja Modal sebesar Rp1,90 miliar (6,29 persen), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,23 miliar (12,33 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp1.953,66 miliar atau 32,18 persen dari pagu sebesar Rp6.070,41 miliar, yang  meliputi belanja Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.183,83 miliar (31,88 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp24,02 miliar (15,29 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp699,04 miliar (36,85 persen), serta Dana Desa sebesar Rp46,77 miliar (17,36 persen).

Berita

 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Kegiatan berupa pemberian paket sembako kepada Para Pegawai honorer (PPNPN) lingkup KPPN Sukabumi, Anak Yatim di lokasi sekitar kantor dan takjil on the road kepada pengguna jalan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KPPN Sukabumi untuk terus menumbuhkan budaya empati, solidaritas, dan kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat sekitar.

Kepala KPPN Sukabumi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus upaya nyata instansi dalam memberikan manfaat langsung kepada lingkungan sekitar. “Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dan mempererat silaturahmi. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan di antara seluruh pegawai KPPN Sukabumi. Seluruh pegawai turut berpartisipasi secara aktif, mulai dari pengumpulan dana hingga pendistribusian. Para penerima menyambut baik kegiatan bakti sosial ini dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh KPPN Sukabumi, diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah semangat bagi para penerima.

Kegiatan bakti sosial ini juga mengandung makna penting tentang nilai bersedekah sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Bersedekah tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga menumbuhkan rasa empati, memperkuat kepekaan sosial, serta membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Melalui berbagi, setiap individu turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Nilai sedekah yang diwujudkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi budaya positif di lingkungan KPPN Sukabumi, sekaligus menginspirasi pegawai  dan penerima untuk terus menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat berbagi, KPPN Sukabumi berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara layanan publik, tetapi juga hadir sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap sesama.

 

 

Berita

 

Kebersihan lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hidup manusia. Lingkungan yang bersih menciptakan udara yang sehat, air yang layak digunakan, serta ruang hidup yang nyaman dan aman. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber berbagai penyakit, merusak ekosistem, dan menurunkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi bersama.

Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta menjaga kebersihan area sekitar rumah, tempat kerja, dan fasilitas umum dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk melaksanakan gerakan "Indonesia ASRI" (Aman, Sehat, Resik, Indah), yang menargetkan pengelolaan sampah sebesar 50% pada 2029. Gerakan dimaksud melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, TNI, Polri, pelajar, dan masyarakat melalui program corvée (Kerja Bakti) rutin. KPPN Sukabumi melaksanakan kegiatan Kerja Bakti di lingkungan Kota Sukabumi sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan.

Dengan saling bekerja sama dan menumbuhkan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Mari mulai dari diri sendiri, karena lingkungan yang bersih adalah cerminan kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

 

Search