Kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi periode Triwulan I 2026 tercatat sebesar Rp2.245,57 miliar atau 30,51 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp7.360,41 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp291,91 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp1.953,66 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 82 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapannya mencapai 22,63 persen dari pagu. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp197,81 (26,75 persen), Belanja Barang sebesar Rp90,97 miliar (17,83 persen), Belanja Modal sebesar Rp1,90 miliar (6,29 persen), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,23 miliar (12,33 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp1.953,66 miliar atau 32,18 persen dari pagu sebesar Rp6.070,41 miliar, yang  meliputi belanja Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.183,83 miliar (31,88 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp24,02 miliar (15,29 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp699,04 miliar (36,85 persen), serta Dana Desa sebesar Rp46,77 miliar (17,36 persen).

Kebersihan lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas hidup manusia. Lingkungan yang bersih menciptakan udara yang sehat, air yang layak digunakan, serta ruang hidup yang nyaman dan aman. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber berbagai penyakit, merusak ekosistem, dan menurunkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi bersama.

Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, serta menjaga kebersihan area sekitar rumah, tempat kerja, dan fasilitas umum dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk melaksanakan gerakan "Indonesia ASRI" (Aman, Sehat, Resik, Indah), yang menargetkan pengelolaan sampah sebesar 50% pada 2029. Gerakan dimaksud melibatkan seluruh jajaran pemerintahan, TNI, Polri, pelajar, dan masyarakat melalui program corvée (Kerja Bakti) rutin. KPPN Sukabumi melaksanakan kegiatan Kerja Bakti di lingkungan Kota Sukabumi sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan.

Dengan saling bekerja sama dan menumbuhkan kesadaran kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang. Mari mulai dari diri sendiri, karena lingkungan yang bersih adalah cerminan kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat.

Kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi sampai dengan 28 Februari 2026 tercatat sebesar Rp1.616,29 miliar atau 22,13 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp7.317,35 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp135,63 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp1.480,66 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 82 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapannya mencapai 10,89 persen dari pagu. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp84,73 miliar (11,89 persen), Belanja Barang sebesar Rp49,79 miliar (10,07 persen), Belanja Modal sebesar Rp0,90 miliar (3,09 persen), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,22 miliar (2,17 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp1.480,66 miliar atau 24,44 persen dari pagu TKD sebesar Rp6.058,98 miliar, yang  meliputi belanja Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp887,88 miliar(23,91 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp14,40 miliar (9,88 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp578,39 miliar (30,49 persen), sedangkan DAK Fisik dan Dana Desa belum terdapat realisasi.

Mengawali tahun anggaran 2026, kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi sampai dengan 31 Januari 2026 tercatat sebesar Rp1.108,78 miliar atau 15,17 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp7.308,35 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp43,64 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp1.065,15 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 83 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapannya mencapai 3,49 persen dari pagu. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp35,20 miliar (4,99 persen), Belanja Barang sebesar Rp8,42 miliar (1,67 persen), dan Belanja Modal sebesar Rp0,01 miliar (0,02 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp1.065,15 miliar atau 17,58 persen dari pagu TKD sebesar Rp6.058,98 miliar, yang  meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp591,92 miliar(15,94 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp6,41 miliar (4,40 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp466,82 miliar (24,61 persen), sedangkan DAK Fisik dan Dana Desa belum terdapat realisasi.

Pengelolaan kas yang optimal, efektif dan efisien sangat menentukan jumlah dana optimal yang diperlukan untuk menjamin kemampuan mendanai seluruh kegiatan pemerintah. Selain itu, dapat menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien (baik dari dalam negeri maupun luar negeri) untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah dan meminimalkan jumlah dana menganggur dan melakukan investasi jangka pendek. Oleh karena itu, perlu didorong semua pihak yang berkewajiban untuk mempercepat penyetoran penerimaan negara sehingga dana tersebut segera dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kejadian retur SP2D adalah satu anomali dalam pengelolaan kas yang optimal, efektif dan efisien. Semakin besar nilai nominal retur SP2D yang mengendap di RR (rekening penampungan dana retur), akan menambah idle cash. Demikian pula semakin banyak frekwensi terjadinya retur SP2D akan berdampak pada semakin tingginya pembayaran tidak tepat waktu kepada yang berhak menerima.

Selain hal tersebut, kejadian retur SP2D juga dapat berdampak pada kondite atau nama baik KPPN selaku penyalur dana dan para pengelola keuangan mitra/instansi terkait. Dan dapat dipastikan, kejadian retur akan merugikan pihak penerima pembayaran karena dana yang seharusnya segera diterima menjadi tertunda.

Realisasi anggaran atau realisasi penyaluran dana pun menjadi terkesan semu karena meski telah termonitor menjadi realisasi/penyaluran, tetapi dana tersebut belum diterima oleh pihak yang seharusnya menerima. Sedangkan pada pihak penerima pembayaran, seperti pegawai, pengusaha, atau instansi penerima tidak dapat segera memanfaatkan dana karena hak pembayaran tak terpenuhi secara tepat waktu.

Langkah-langkah dalam memitigasi kejadian Retur SP2D perlu diupayakan baik dari sisi pengembangan sistem mitigasi retur maupun sisi edukasi kepada semua pihak yang terkait. Juga perlu dikaji pula kebijakan penyelesaian Retur SP2D untuk meminimalisir waktu tunggu yang terlalu lama dalam penyaluran kembali dana retur kepada yang berhak menerima pembayaran.

Satu upaya yang dilaksanakan KPPN Sukabumi untuk meminimalkan retur, dengan harapan zero retur, adalah melakukan koordinasi di tingkat internal berikut memitigasi langkah-langkah penanganan kejadian retur. Koordinasi lanjutan atas penyaluran TKD di awal tahun 2026 dan untuk mendukung gerakan Zero Retur pada Rabu 11 Februari 2026 di Aula KPPN Sukabumi dilaksanakan FGD Transfer Keuangan Daerah dan Pencegahan Retur Tunjangan Guru ASND, BOS, BOS/BOP Kesetaraan dan BOK Tahun 2026 dengan peserta perwakilan BPKAD, operator TPG dan operator BOS/BOP pada Dinas Pendidikan Pemkab Sukabumi, Pemkot Sukabumi & Pemkab Cianjur.(AW).

Menutup tahun anggaran 2025, kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp9.084,02 miliar atau 98,32 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp9.239,54 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp1.410,49 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp7.673,52 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 85 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapan telah mencapai 97,39 persen dari pagu netto diluar blokir. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp857,81 miliar (98,65 persen), Belanja Barang sebesar Rp499,02 miliar (95,12 persen), Belanja Modal sebesar Rp51,76 miliar (98,97 persen), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,90 miliar (99,99 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp7.673,52 miliar atau 99,19 persen dari pagu TKD sebesar Rp7.736,17 miliar, yang  meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.387,85 miliar(100 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp482,43 miliar (95,31 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp1.826,71 miliar (99,52 persen), DAK Fisik Rp74,47 miliar (83,55 persen), Dana Desa sebesar Rp882,34 miliar (98,29 persen), dan Dana Insentif Fiskal Rp19,73  miliar (100 persen).

Menjelang tutup tahun anggaran 2025, kinerja penyaluran APBN pada KPPN Sukabumi sampai dengan 30 November 2025 tercatat sebesar Rp8.533,38 miliar atau 93,06 persen dari pagu anggaran sejumlah Rp9.169,64 miliar, terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp1.227,93 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah  (TKD) sebesar Rp7.305,46 miliar.

Belanja Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 85 Satuan Kerja lingkup KPPN Sukabumi secara keseluruhan penyerapan telah mencapai 81,91 persen dari pagu netto diluar blokir. Yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp770,68 miliar (83,56 persen), Belanja Barang sebesar Rp426,61 miliar (81,62 persen), Belanja Modal sebesar Rp29,01 miliar (55,47 persen), dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,62 miliar (85,25 persen).

Sedangkan penyaluran belanja TKD telah mencapai Rp7.305,46 miliar atau 95,97 persen dari pagu TKD sebesar Rp7.612,59 miliar, yang  meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.193,87 miliar(88,35 persen), Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp455,19 miliar (89,93 persen), DAK Non Fisik sebesar Rp1.691,74 miliar (92,16 persen), DAK Fisik Rp66,00 miliar (74,05 persen), Dana Desa sebesar Rp881,69 miliar (98,22 persen), dan Dana Insentif Fiskal Rp16,96  miliar (85,99 persen).