Bertempat di aula KPPN Tangerang pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2024, KPPN Tangerang telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh Operator Pelaporan pada Satker mitra kerja KPPN Tangerang.
Pada pembukaan kegiatan, Kepala KPPN Tangerang, Mochamad Chomnur Susanto, menyampaikan latar belakang perlunya bimbingan teknis ini, yaitu:
- Informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah
Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah diperlukan untuk menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah, berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan untuk sektor pemerintah umum sehingga dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal.
- Amanat UU
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (cross country studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah.
- Rekomendasi DPR
Rekomendasi DPR kepada pemerintah melalui UU P2 APBN 2013 agar pemerintah mengkonsolidasikan LKPP dan LKPD, serta menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah/ Government Finance Statistics secara berkala.
- Hasil reviu BPK
Hasil reviu BPK atas pelaksanaan transparansi fiskal menyatakan perlunya pemerintah menyajikan informasi fiskal integrasi posisi fiskal nasional (gabungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah), sehingga fungsi pemerintah secara keseluruhan dapat terlihat.
Tujuan kegiatan ini yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Satker. Peningkatan kualitas laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan K/L.
Dalam kesempatan ini, Kepala KPPN Tangerang juga memberikan apresiasi kepada Satker mitra kerja KPPN Tangerang yang telah memberikan dukungan dalam upaya membanguan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Bersih dan Bebas Melayani. Dukungan tersebut berupa tidak memberikan gratifikasi kepada pejabat, pegawai dan PPNPN KPPN Tangerang atas pelayanan yang telah diterima Satker.(mcs)
