Saatnya Menyongsong Triwulan III dengan Perencanaan yang Lebih Baik
Penulis : Arif Kurniawan, PTPN Terampil KPPN Tanjung
Triwulan II Tahun 2026 telah berakhir. Selain menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran, periode ini juga menjadi bahan pembelajaran dalam menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Triwulan III. RPD yang disusun secara realistis akan membantu pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana sekaligus mendukung pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Berdasarkan hasil monitoring RPD satker lingkup KPPN Tanjung selama April hingga Juni 2026, secara umum kualitas penyusunan RPD sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada Belanja Pegawai (51), rata-rata 90,3% satker berhasil menjaga deviasi RPD dalam batas toleransi maksimal deviasi 5%. Hasil yang lebih baik terlihat pada Belanja Modal (53), rata-rata sekitar satker 98,6% telah memenuhi batas toleransi deviasi.
Sementara itu, Belanja Barang (52) masih menjadi jenis belanja yang memerlukan perhatian lebih. Dari hasil monitoring, terdapat rata-rata sekitar 71% satker yang telah memenuhi batas toleransi deviasi. Namun demikian, masih terdapat 29% satker dengan deviasi melebihi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Belanja Barang masih cukup dinamis sehingga memerlukan perencanaan yang lebih cermat agar realisasi penarikan dana dapat semakin selaras dengan rencana yang telah disusun.
Deviasi RPD dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya: perubahan jadwal kegiatan, percepatan maupun penundaan proses pengadaan, serta penyesuaian kebutuhan selama tahun berjalan, dapat memengaruhi kesesuaian antara rencana dan realisasi. Namun demikian, semakin kecil deviasi yang terjadi, semakin baik pula kualitas perencanaan anggaran yang ditunjukkan.
Memasuki Triwulan III, diharapkan seluruh satker dapat memanfaatkan hasil evaluasi ini sebagai bahan penyempurnaan RPD. Koordinasi yang baik antar pengelola keuangan akan membantu menjaga kualitas pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran pada semester kedua Tahun 2026 diharapkan semakin tepat waktu, terukur, dan mampu menghasilkan capaian IKPA yang lebih optimal.
