KPPN Tanjung berhasil meraih peringkat pertama secara nasional dalam kategori KPPN A1 Non Provinsi terkait optimalisasi penggunaan Cash Management System (CMS) pada rekening virtual satker untuk periode Semester I Tahun 2025. Berdasarkan rekapitulasi terbaru, dari total 87 virtual account (VA) yang aktif bertransaksi dari satker mitra kerja KPPN Tanjung, sebanyak 74 VA atau 85,06% telah aktif memanfaatkan CMS dalam transaksi pembayaran dan penyetoran.
Pencapaian ini sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mendorong optimalisasi gerakan transaksi nontunai guna memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas negara. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) juga terus mengimbau seluruh KPPN untuk proaktif memantau dan mendorong pemanfaatan CMS di kalangan bendahara satker.
Apresiasi dan Harapan
Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh bendahara satker di wilayah kerja KPPN Tanjung atas dukungan dan komitmennya dalam mendukung gerakan cashless society melalui penggunaan CMS.
“Kami sangat mengapresiasi partisipasi aktif satker dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk bertransaksi secara nontunai melalui CMS. Ke depan, kami berharap sinergi ini terus ditingkatkan demi tata kelola keuangan negara yang semakin transparan dan akuntabel,” ujar Kepala KPPN Tanjung.
Langkah Ke Depan
Untuk periode pelaksanaan anggaran berikutnya, KPPN Tanjung akan terus memantau progres penggunaan CMS melalui Dashboard VA. Bendahara satker yang masih bertransaksi hanya melalui channel Kartu Debit dan/atau Teller diharapkan dapat segera beralih dan mengoptimalkan penggunaan CMS.
Jika diperlukan, KPPN Tanjung bersama perbankan juga siap menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman teknis penggunaan CMS bagi para bendahara satker.
KPPN Tanjung mengajak seluruh satker untuk terus mendukung pelaksanaan transaksi nontunai melalui CMS sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang lebih baik, transparan, dan minim risiko penyimpangan.
