Mulai tanggal 16 September 2025, pemerintah secara resmi mengimplementasikan mekanisme pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui Katalog Elektronik versi 6 dengan pola LS Kontraktual Sekaligus. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dasar pelaksanaan kebijakan ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2025 tentang Implementasi Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban APBN.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan Satker

1. Mekanisme pembayaran yang diakomodir dalam peraturan ini meliputi:

   • Uang Persediaan (UP)

   • LS Non Kontraktual

   • LS Kontraktual (baik pembayaran sekaligus maupun bertahap)

2. Mulai 16 September 2025:

   • Transaksi PBJ pada Katalog Elektronik versi 6 yang memilih cara bayar LS Kontraktual Sekaligus wajib mengikuti pedoman PER-8/PB/2025.

   • Untuk pembayaran kontraktual bertahap (termin) masih dilakukan di luar sistem interkoneksi, dan akan diinformasikan lebih lanjut.

3. Transaksi sebelum 16 September 2025:

   • Jika surat pesanannya terbit sebelum tanggal tersebut, pembayaran masih dapat diselesaikan dengan mekanisme LS Non Kontraktual dengan supplier tipe 6.

4. Peran PPK dalam LS Kontraktual Sekaligus:

   • Mengelola data supplier dan data kontrak berdasarkan informasi dari Katalog Elektronik.

   • Mendaftarkan data kontrak sesuai dengan surat pesanan yang telah ditandatangani ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari setelah surat pesanan ditandatangani.

   • Data supplier dimasukkan melalui kelompok rekening tujuan dengan sistem affiliated supplier, menggunakan kode referral yang diterbitkan oleh Katalog Elektronik versi 6.

5. Informasi dan bantuan lebih lanjut:

   • Jika terdapat kendala pada sisi pengadaan atau penggunaan Katalog Elektronik versi 6, satker dapat menghubungi helpdesk Katalog Elektronik melalui laman: https://bantuan.inaproc.id.

Komitmen KPPN Tanjung

Sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Tanjung berkomitmen untuk:

• Menjaga integritas,

• Meningkatkan kualitas kinerja, serta

• Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh satuan kerja.

Kami mengimbau seluruh satker untuk mempelajari dan memedomani PER-8/PB/2025 beserta petunjuk teknisnya, sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan.