Pada Kamis, 14 November 2024, KPPN A1 Tebingtinggi menggelar sharing session bersama debitur Ultra Mikro (UMi) di Simpang Empat, Rambung Besar, Kabupaten Serdang Bedagai. Bertempat di Kantor Unit PNM Cabang Serdang Bedagai, kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan KPPN A1 Tebingtinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha mikro.

Dipimpin Plh. Kepala KPPN Tebing Tinggi, Fachry Darma telah sukses diselenggarakan event Family Day Kemenkeu 2023 (14/07) bertajuk “Memulai Integritas dari Keluarga.” Dipandu oleh pegawai seksi Pencairan Dana, Herliana Vivi dan Paul Tapar, acara ini dikemas interaktif berbalut keceriaan bersama suami/isteri serta anak-anak dari ASN Kemenkeu KPPN Tebing Tinggi yang tampil ceria dan aktif mengikuti jalannya acara paparan yang diberupa games interaktif dan hadiah-hadiah menarik bagi ‘adik-adik kecil’ keluarga besar KPPN Tebing Tinggi.

Pada Semester I Tahun 2023, KPPN Tebing Tinggi mengadakan acara Stakeholder Day dengan tema "Together, We Are Stronger." Acara ini dilaksanakan berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 62/PMK.02/2023 yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran belanja K/L serta perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan akuntansi keuangan. Tujuan utama acara ini adalah untuk eksternalisasi Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta untuk memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang berkinerja terbaik.

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Devi Suhaila yang diikuti dengan nyanyian Lagu Indonesia Raya dan Mars Keuangan. Bapak Fachry Darma Hidayat, Plh Kepala KPPN Tebing Tinggi, memberikan sambutan bahwa acara ini adalah agenda rutin untuk evaluasi pelaksanaan anggaran pada satker serta penghargaan bagi yang berkinerja terbaik. Tujuan acara adalah mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kondisi satuan kerja dan mendorong kompetisi sehat dalam peningkatan kinerja anggaran.

Selasa, 28 Maret 2023 bertepat di Aula Sasana Tama Lapas Tebing Tinggi dilaksanakan Kegiatan Asistensi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala LAPAS Tebing Tinggi, Bapak Anton Setiawan. Dalam sambutannya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Anton Setiawan menyampaikan terima kasih kepada pihak KPPN yang telah berbagi ilmu dan mendukung Lapas Tebing Tinggi untuk meraih predikat WBK. "Hari ini kami Lapas Tebing Tinggi dapat menyerap banyak ilmu yang berguna dalam pengoptimalan pelayanan, saya dan jajaran mengucapkan terima kasih atas dukungan KPPN kepada Lapas Tebing Tinggi untuk meraih Predikat WBK Tahun ini", ungkap Kepala LAPAS Tebing Tinggi.

Senin, 17 Juli 2023. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara melaksanakan Kunjungan Kerja ke KPPN Tebing Tinggi. Agenda kunjungan kerja kali ini adalah kegiatan pengarahan dan office tour. Kegiatan pengarahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (Astera Primanto Bhakti) dan dihadiri oleh Sekretaris DJPb (Didyk Choiroel), Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumut (Syaiful), Pejabat Administrator dan para pegawai KPPN Tebing Tinggi. 

Pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan program penting yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. KPPN Tebing tinggi telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan Nota Dinas nomor ND-12/PB.PB.1/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagai salah satu satker untuk maju dalam Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023. Penunjukan ini merupakan bukti kepercayaan kepada KPPN Tebing Tinggi dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Zona Integritas adalah suatu konsep yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan ytransparan, dan akuntabel. Zona integritas WBBM sendiri merupakan wilayah atau lingkungan kerja yang ditetapkan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam tata kelola pemerintahan.