Jumat, 10 Maret 2023 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan Capacity Building di ruang Aula gedung KPPN Tebing Tinggi. Kegiatan dilaksanakan pada Hari Jumat 10 Maret 2023 pukul 09:00 - 11:00 wib di ruang layanan KPPN Tebing Tinggi. Kegiatan Serive Excellent meliputi pengarahan dari kepala KPPN Tebing Tinggi, Ibu Mercy Monika R Siompul serta pengantar oleh Bapak Ahmad Bakhtiar selaku kepala Bank Mandiri Regional 1 Sumatera, dan penyampaian materi oleh tim kepala Bank Mandiri Regional 1 Sumatera. Kegiatan dibuka oleh Ibu Monika Sitompul selaku Kepala KPPN Tebing Tinggi dengan menyampaikan agar diambil manfaatnya atas materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang andal untuk meningkatkan layanan kepada stakeholders KPPN Tebing Tinggi dan diharapkan terdapat kedeltaan setelah kegiatan ini.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 satuan kerja/instansi di Kementerian/Lembaga seluruh Indonesia diwajibkan menggunakan Kartu Kredit (corporate card) dalam transaksi belanja yang dilakukan satuan kerja. KKP merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mendukung digitalisasi pada sistem pembayaran pemerintah. Selain penggunaan KKP, Satker diharapkan dapat menggunakan Cash Management System (CMS) dalam setiap transaksinya. Penggunaan CMS dapat mempermudah serta meminimalisir kesalahan pada pelaporan dan pertanggungjawaban satker. Selain itu, CMS juga dapat mengurangi risiko temuan BPK terkait dengan rekening Satker. 

Jumat, 10 Maret 2023 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi melaksanakan kegiatan Capacity Building di ruang Aula gedung KPPN Tebing Tinggi. Kegiatan  Capacity Building bagi pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai KPPN Tebing Tinggi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Terdapat berbagai pendekatan dan metode dalam melakukan capacity building, salah satunya adalah melalui permainan atau games. Games terdiri dari value games, survival games, surprise games. Games ini disusun dengan bertujuan untuk membantu pegawai KPPN Tebing-Tinggi memahami nilai-nilai Kementerian Keuangan yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tebing Tinggi, 3 Maret 2023- Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Tebing Tinggi berkolaborasi dengan Pemko Tebing Tinggi, Polres, BI, OJK, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Sumut, serta BSI mendeklarasikan Kolaborasi Gerakan Dukung UMKM pada Jumat, 3 Maret 2023, di Lapangan Merdeka Tebing Tinggi, 

Kepala KPPN Tebing Tinggi, Mercy Monika R Sitompul selaku Ketua Penyelenggara dalam sambutannya, mengatakan bahwa Deklarasi Kolaborasi Gerakan Dukung UMKM ini mengusung tema “ASN dukung UMKM, Go Digital”. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan “Jalan Sehat, Makan Nikmat, Super Hemat menggunakan QRIS Rp1” dengan target sebanyak 2.300 transaksi QRIS. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM dan masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat mengoptimalisasi penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di setiap pembayaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan digitalisasi pembayaran.

Hari Bakti Perbendaharaan jatuh pada tanggal 14 Januari dimana pada tanggal tersebut lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasar pada Undang-Undang tersebut, selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004 yang secara hukum mendasari terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan Perbendaharaan Negara sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga tahun ke-19 tahun ini, DJPb telah melakukan banyak hal dalam penguatan tugas dan fungsinya. Dalam beberapa waktu terakhir, penguatan tugas dan fungsi yang telah dilakukan di antaranya penguatan tugas kantor vertikal DJPb sebagai Treasurer, Regional Chief Economist (RCE), Financial Advisor di daerah, dan yang terbaru yaitu Indonesian Treasury (InTress) dan Shadow Organization.