Melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 satuan kerja/instansi di Kementerian/Lembaga seluruh Indonesia diwajibkan menggunakan Kartu Kredit (corporate card) dalam transaksi belanja yang dilakukan satuan kerja. KKP merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk mendukung digitalisasi pada sistem pembayaran pemerintah. Selain penggunaan KKP, Satker diharapkan dapat menggunakan Cash Management System (CMS) dalam setiap transaksinya. Penggunaan CMS dapat mempermudah serta meminimalisir kesalahan pada pelaporan dan pertanggungjawaban satker. Selain itu, CMS juga dapat mengurangi risiko temuan BPK terkait dengan rekening Satker. 

Pada Hari Rabu, 11 Januari 2023 telah diadakan Kegiatan Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan melalui Program We Love Wednesday.  Program We Love Wednesday memiliki kegiatan berupa diskusi internal masing-masing seksi/ sub bagian dengan dengan tujuan peningkatan kapasitas pegawai atas tugas dan fungsi yang sedang dilakukan, keterbukaan antara pegawai terkhusus di dalam seksi/sub bagian yang sama.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2013 mengenai Program Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan. One Day One Information (ODOI) merupakan salah satu budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam mendorong seluruh pegawai Kementrian Keuangan untuk mencari informasi yang berguna dan disampaikan (sharing) kepada pegawai lain guna menambah wawasan bersama. Sebagai bentuk implementasi One Day One Information. Implemetasi One Day One Information pada KPPN Tebing Tinggi yaitu dilakukan pada Kegiatan Tuesday in Action yang dilakukan setiap hari Selasa secara bergilir oleh Pegawai KPPN Tebing Tinggi.

Hari Bakti Perbendaharaan jatuh pada tanggal 14 Januari dimana pada tanggal tersebut lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasar pada Undang-Undang tersebut, selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004 yang secara hukum mendasari terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mendefinisikan Perbendaharaan Negara sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga tahun ke-19 tahun ini, DJPb telah melakukan banyak hal dalam penguatan tugas dan fungsinya. Dalam beberapa waktu terakhir, penguatan tugas dan fungsi yang telah dilakukan di antaranya penguatan tugas kantor vertikal DJPb sebagai Treasurer, Regional Chief Economist (RCE), Financial Advisor di daerah, dan yang terbaru yaitu Indonesian Treasury (InTress) dan Shadow Organization.

Rabu, 7 Desember 2022 telah dilakukan  Kegiatan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 Lingkup KPPN Tebing Tinggi bertempat di Gedung Balai Kartini Baru, Jalan Gn Leuseur, Tanjung Marulak Kota Tebing Tinggi yang dihadiri oleh Pj. Walikota Tebing Tinggi, Bupati Serdang Bedagai, Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Wilayah KPPN Tebing Tinggi serta Pimpinan Cabang Perbankan wilayah pembayaran KPPN Tebing Tinggi.