Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  Tim Pembinaan Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan supervisi dan pembinaan terhadap KPPN Tebing Tinggi Periode Triwulan III Tahun 2022 secara tatap muka. Kegiatan pembinaan dan supervisi dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 November 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 dan Kepatuhan Perpajakan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, pukul 08.30 WIB dan dilaksanakan secara daring (melalui zoom).

Bapak Muchamad Rifai, mewakili Kepala KPPN Tebing Tinggi membuka Sosialisasi tersebut dan Narasumber adalah Bapak Wan Aznawi Nst dari KPPN Tebing Tinggi dan Bapak Ahmad Putra Jaya dari KPP Pratama Tebing Tinggi. Bapak Muchamad Rifai, mewakili Kepala KPPN Tebing Tinggi membuka Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 dan Kepatuhan Perpajakan pada pukul 09.00 WIB.

Setiap tanggal 30 Oktober seluruh instansi di Kementerian Keuangan memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Penetapan Hari Oeang di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang.  Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Selanjutnya, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran Uang Republik Indonesia. Dengan Keputusan Nomor SS/1/35 Tanggal 29 Oktober 1946, Menteri Keuangan menyatakan bahwa Uang Jepang dan Uang DEJAVASCHE BANK dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, Uang Republik Indonesia ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah. Berkenaan dengan penetapan Menteri Keuangan itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengesahkan peredaran Uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan mulai pada pukul 00.00 tanggal 30 Oktober 1946, Uang Jepang tidak berlaku lagi.

Tebing Tinggi, djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tebingtinggi 

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Marwanto Harjowiryono, mengunjungi KPPN Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019. Diterima oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi, Edy Purwanto beserta seluruh jajarannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan tiba pukul 10.00 WIB. Setelah disambut dengan tarian persembahan, Bapak Marwanto langsung meninjau dan berkeliling ruangan KPPN Tebing Tinggi. Ikut serta dalam Rombongan Direktur Jenderal Perbendaharaan adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Bakhtaruddin, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Bapak Yuni Wibawa dan Bapak Sakop.

Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 terdiri dari 2 batch. Dilakukan secara luring (offline) bertempat di Aula KPPN Tebing Tinggi. Bapak Muchamad Rifai, mewakili Kepala KPPN Tebing Tinggi membuka Sosialisasi tersebut dan Narasumber adalah Bapak Wan Aznawi Nst dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tebingtinggi 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, terhitung 1 Juli 2019, seluruh satker kementerian negara/lembaga dengan syarat dan kondisi tertentu, wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dalam rangka persiapan implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, KPPN Tebing Tinggi menggelar kegiatan Rapat Koordinasi. Kegiatan Rakor dilaksanakan pada hari Selasa 30 April 2019, bertempat di Aula KPPN Tebing Tinggi. Peserta yang hadir terdiri dari 27 KPA, PPK dan bendahara pengeluaran dari satuan kerja yang memiliki pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Uang Persediaan (UP) diatas Rp 2,4 Miliar, dan perwakilan pihak perbankan, tempat para bendahara pengeluaran membuka rekening pengeluarannya.