Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 dan Kepatuhan Perpajakan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, pukul 08.30 WIB dan dilaksanakan secara daring (melalui zoom).

Bapak Muchamad Rifai, mewakili Kepala KPPN Tebing Tinggi membuka Sosialisasi tersebut dan Narasumber adalah Bapak Wan Aznawi Nst dari KPPN Tebing Tinggi dan Bapak Ahmad Putra Jaya dari KPP Pratama Tebing Tinggi. Bapak Muchamad Rifai, mewakili Kepala KPPN Tebing Tinggi membuka Sosialisasi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 dan Kepatuhan Perpajakan pada pukul 09.00 WIB.

Tebing Tinggi, djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tebingtinggi 

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Marwanto Harjowiryono, mengunjungi KPPN Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019. Diterima oleh Kepala KPPN Tebing Tinggi, Edy Purwanto beserta seluruh jajarannya, Direktur Jenderal Perbendaharaan tiba pukul 10.00 WIB. Setelah disambut dengan tarian persembahan, Bapak Marwanto langsung meninjau dan berkeliling ruangan KPPN Tebing Tinggi. Ikut serta dalam Rombongan Direktur Jenderal Perbendaharaan adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Bakhtaruddin, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Bapak Yuni Wibawa dan Bapak Sakop.

Tebing Tinggi, djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tebingtinggi 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, terhitung 1 Juli 2019, seluruh satker kementerian negara/lembaga dengan syarat dan kondisi tertentu, wajib menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dalam rangka persiapan implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, KPPN Tebing Tinggi menggelar kegiatan Rapat Koordinasi. Kegiatan Rakor dilaksanakan pada hari Selasa 30 April 2019, bertempat di Aula KPPN Tebing Tinggi. Peserta yang hadir terdiri dari 27 KPA, PPK dan bendahara pengeluaran dari satuan kerja yang memiliki pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Uang Persediaan (UP) diatas Rp 2,4 Miliar, dan perwakilan pihak perbankan, tempat para bendahara pengeluaran membuka rekening pengeluarannya.