Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  Tim Pembinaan Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan supervisi dan pembinaan terhadap KPPN Tebing Tinggi Periode Triwulan III Tahun 2022 secara tatap muka. Kegiatan pembinaan dan supervisi dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 3 November 2022. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Setiap tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang merupakan hari bersejarah bagi dunia keuangan Indonesia mengingat kembali pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan mata uang resmi yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946. Pada Peringatan HORI ke-76, Kementerian Keuangan mengusung tema “Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan.

Bertempat di Aula KPP Pratama Tebing Tinggi, acara puncak peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 digelar pada Kamis (10/10) dengan dihadiri oleh  Penjabat (Pj) Wali Kota Tebing, Bapak Muhammad Dimiyath, Kepala Kantor KPPN Tebing Tinggi beserta para pegawai, Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi beserta pegawai dan Para Kepala Bank di wilayah Tebing Tinggi.

Setiap tanggal 30 Oktober seluruh instansi di Kementerian Keuangan memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI). Penetapan Hari Oeang di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang.  Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Selanjutnya, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran Uang Republik Indonesia. Dengan Keputusan Nomor SS/1/35 Tanggal 29 Oktober 1946, Menteri Keuangan menyatakan bahwa Uang Jepang dan Uang DEJAVASCHE BANK dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, Uang Republik Indonesia ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah. Berkenaan dengan penetapan Menteri Keuangan itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengesahkan peredaran Uang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan mulai pada pukul 00.00 tanggal 30 Oktober 1946, Uang Jepang tidak berlaku lagi.

Selasa , 09 November  2022,  KPPN Tebing Tinggi menyelenggarakan Sosialisasi Langkah   langkah Pelaksanaan APBN Akhir Tahun 2022, yang dilaksanakan secara  langsung di gedung KPP Pratama Tebing Tinggi yang diikuti oleh satuan kerja Mitra KPPN Tebing Tinggi. Kegiatan ini diselenggarakan sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan PER-8/PB/2022. Tentang Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun 2022. Para peserta   yang terdiri dari PKPA, PPSPM, PPK , Bendahara dan / pejabat perbendaharaan dari satuan kerja mitra KPPN Tebing Tinggi mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 terdiri dari 2 batch. Dilakukan secara luring (offline) bertempat di Aula KPPN Tebing Tinggi. Bapak Muchamad Rifai, mewakili Kepala KPPN Tebing Tinggi membuka Sosialisasi tersebut dan Narasumber adalah Bapak Wan Aznawi Nst dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Tebing Tinggi.