Kamis (08/12/22) KPPN Tegal laksanakan kegiatan penyerahan DIPA TA 2023 untuk satker wilayah kerja KPPN Tegal. Sebanyak 72 orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menghadiri kegiatan yang dilaksanakan di aula lantai II KPPN Tegal tersebut. Total DIPA yang diserahkan mencapai 91 buah untuk 72 kantor (terdapat beberapa kantor yang mendapatkan lebih dari satu DIPA).
Turut pula dilaksanakan agenda lain pada kegiatan tersebut adalah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia 2022) dan press release APBN pada KPPN Tegal periode November 2022. Kepala KPPN Tegal Sunoto dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- Realisasi belanja sampai dengan November 2022 sebesar Rp3.36 triliun atau mencapai 91.83% dari alokasi pagu DIPA TA 2022, mengalami kenaikan sebesar 4.46% dibandingkan periode yang sama TA 2021;
- Realisasi belanja TKDD masih menjadi kontributor terbesar realisasi belanja;
- Butuh komitmen bersama untuk mencapai target penyerapan anggaran TA 2022 yang telah dihitung berdasarkan proyeksi penyerapan anggaran sebesar Rp3.59 triliun (98.40%), sehingga diharapkan satker mampu menjaga ritme untuk mencapai target tersebut;
- Perekonomian nasional saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan diatas 5% selama 4 triwulan berturut-turut, dimana triwulan III bahkan mencapai 5,72% (yoy). Inflasi relatif moderat dibandingkan negara-negara lain dan mulai menunjukkan penurunan ke level 5,71% (yoy) di bulan Oktober dari sebelumnya 5,95% di bulan September;
- Di sisi lain, neraca perdagangan bertahan surplus dalam 30 bulan berturut-turut serta indeks PMI yang tetap ekspansif dalam 14 bulan terakhir, walaupun tetap perlu dicermati karena dalam satu bulan terakhir mengalami penurunan;
- Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga meskipun pemerintah harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan zero covid policy di RRT yang menyebabkan perlambatan ekonominya, maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat perlemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar.
Selanjutnya terkait dengan DIPA 2023, beliau juga menyampaikan pokok-pokok APBN 2023 diantaranya:
- APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung;
- Target Pendapatan Negara adalah sebesar Rp2.463,0 triliun mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas, kecenderungan perlemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia. Target tersebut didukung oleh pelaksanaan reformasi perpajakan dan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif untuk mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan;
- Belanja negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selanjutnya, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Keempat, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024;
- APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84% dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. Kenaikan suku bunga global secara cepat disertai volatilitas nilai tukar dan arus modal, mengharuskan pemerintah meningkatkan ketahanan dan keamanan dalam pembiayaan. Defisit APBN tahun 2023 sebesar Rp598,2 triliun dikelola sangat hati-hati termasuk dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan sejak tahun 2022. Utang Indonesia masih dalam tingkat aman namun tetap harus dikelola dengan prudent, teliti, dan kompeten karena inflasi global yang sangat tinggi dalam 40 tahun terakhir, telah menyebabkan gejolak kenaikan suku bunga dan nilai tukar yang cenderung ekstrim, di mana hal tersebut menuntut kesiagaan dan kewaspadaan pemerintah secara lebih intens.
Mengakhiri sambutannya, Sunoto mengingatkan kembali arahan Presiden RI dan Menteri Keuangan RI pada saat penyerahan DIPA beberapa waktu yang lalu yakni perlunya memiliki sense of crisis dalam menghadapi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi yang tidak dapat diprediksi, sehingga mampu bertahan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. "Diharapkan juga setiap satker untuk melakukan akslerasi sejak awal tahun, sehingga manfaat APBN ini dapat secara langsung dan maksimal dirasakan oleh masyarakat" pungkasnya.
Selanjutnya, sebagai bagian dari program island of integrity dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia 2022), KPPN Tegal secara konsisten juga senantiasa menyampaikan kegiatan penyuluhan anti korupsi termasuk saat pelaksanaan kegiatan penyerahan DIPA 2023 kali ini. Tri Widodo, Plt. Kasi Vera KPPN Tegal yang juga penyuluh antikorupsi tersertifikasi KPK pada kesempatan tersebut turut me-refresh kembali program budaya antikorupsi, sehingga pelaksanaan DIPA 2023 diharapkan dapat berjalan dengan akuntabel. Menutup sesi island of integrity, Tri Widodo juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bersama-sama membacakan pernyataan komitmen antikorupsi.
Agenda berikutnya adalah pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki kinerja terbaik yakni:
A. Penghargaan atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran
I. Kategori Pagu di bawah Rp10 miliar
1. KPP Bea Cukai Tegal - 410775
2. Pengadilan Agama Tegal - 400885
3. MA N 2 Brebes - 575492
II. Kategori Pagu Rp10 miliar s.d. Rp20 miliar
1. KPP Pratama Tegal - 119461
2. Kantor Kemenag Kab. Brebes - 417126
3. Kantor Kemenag Kab. Pemalang - 417163
III. Kategori Pagu di atas Rp20 miliar
1. Polres Brebes - 643440
2. Polres Tegal - 643433
3. Polres Pemalang - 643412
B. Penghargaan atas Capaian Kinerja Pencairan Dana
I. Kategori Penyampaian SPM yang Akurat
1. KPP Bea Cukai Tegal - 410775
2. MTs N 5 Tegal Kab. Tegal - 030704
3. Kantor Kemenag Kab. Brebes - 417128
II. Kategori Ketepatan Waktu Rekonsiliasi Gaji Induk
1. MTs N 5 Tegal Kab. Tegal - 030704
2. KPU Kab. Pemalang - 657359
3. MTs N 2 Tegal Kab. Tegal - 424389
III. Kategori Pengelola Keuangan Satker Paling Komunikatif dan Inspiratif
1. Dona Janitra Marwoko – Kantor Kemenag Kab. Brebes
2. Rahmat Hidayat – MTs N Margadana Kota Tegal
3. Moh. Mujianto – MTs N 1 Tegal Kab. Tegal
C. Penghargaan atas Akurasi Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran
I. Kategori Satker dengan Uang Persediaan < Rp100.000.000,-
1. Pengadilan Negeri Tegal - 097734
2. Kantah Kota Tegal - 429921
3. MTs N Margadana Kota Tegal - 573137
II. Kategori Satker dengan Uang Persediaan ≥ Rp100.000.000,-
1. KPP Pratama Tegal - 119461
2. Kantah Kab. Brebes - 430162
3. Badiklat Perikanan - 239188
Sebagai penutup acara, dilakukan penyerahan DIPA 2023 secara simbolis dari Kepala KPPN Tegal Sunoto, kepada beberapa KPA.
