KPPN Tobelo sebagai bagian dari Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memberikan transparasi pengelolaan keuangan negara kepada publik dan masyarakat luas. Dalam hal ini pada tanggal 21 November 2023 KPPN Tobelo menyelenggarakan Press Release APBN Lingkup wilayah kerja KPPN Tobelo Realisasi s.d. 31 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dilaksankan secara hybrid melaui zoom meeting.
Data APBN 2023 secara nasional menargetkan pendapatan negara sebesar 2.463 Triliun, belanja pemerintah pusat sebesar 2246,5 Triliun, , transfer ke daerah sebesar 814,7 Triliun dengan defisit 598,2 Triliun. Untuk lingkup wilayah kerja, KPPN Tobelo menerima data bahwa pendapatan Negara ditargetkan sebesar 0,65 Triliun, belanja pemerintah pusar sebesar 1,03 Triliun, Transef ke daerah sebesar 2,56 Trilun sehingga defisit 2,94 Trilun. Namun demikian, sampai sekarang APBN TOBELO masih surplus.
Untuk alokasi PAGU DIPA lingkup KPPN Tobelo perdata pada tanggal 20 Novenber 2023, total PAGU di KPPN Tobelo sebesar 3.601,49 Miliar, terbagi untuk belanja transfer ke daerah sebesar 2,568,86 Miliar (71,33%), sementara untuk belanja pemerintah pusat sebesar 1.032,63 Miliar (28,67%). KPPN Tobelo melayani 64 satker yang tersebar dalam 6 wilayah. Satker tersebut mengelolah dipa dari total PAGU belanja pemerintah pusat yang dikelolah oleh kppn tobelo. Untuk belanja transfer ke daerah KPPN Tobelo melayani 3 pemerintah daerah.
Realisasi belanja sampai dengan 31 Oktober 2023 yang disalurkan oleh KPPN Tobelo mencapai 2.644,99 miliar (70%) dari PAGU. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan alokasi PAGU sebesar 1.454,91 Miliar dibandingkan alokasi PAGU anggaran pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan mulai tahun anggaran 2023 seluruh transfer ke daerah disalurkan melalui KPPN masing-masing. Realisasi belanja modal masih rendah karena terdapat 1 satker yang terletak di Provinsi Maluku Utara yaitu Kota Ternate memegang 40% daripada total pagu belanja pemerintah pusat yang ada di KPPN Tobelo. Dana Insentif Fiskal realisasinya masih tergolong sangat rendah karena PAGU anggarannya baru muncul di bulan Oktober 2023 untuk Halmahera Timur dan Pulau Morotai.
Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menonton tayangan ulang Press Release APBN Lingkup wilayah kerja KPPN Tobelo Realisasi s.d. 31 Oktober 2023 yang dapat diakses pada Channel Youtube resmi KPPN Tobelo atau dapat dengan mengakses link di bawah ini:
Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, serta nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3847/PB.1/2023 hal Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan dalam Rangka Road to Hakordia Tahun 2023, KPPN Tobelo menyelenggarakan kegiatan Kampanye AntiKorupsi dalam rangka Road to Hakordia Tahun 2023.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyemarakkan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 yang akan diperingati pada tanggal 9 Desember 2023 dengan melibatkan seluruh Pejabat/Pegawai dan PPNPN KPPN Tobelo serta masyarakat Kab. Halmahera Utara dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, kegiatan kampanye antikorupsi ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KPPN Tobelo dan masyarakat Kab. Halmahera Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.
Kampanye antikorupsi dalam rangka Road to Hakordia Tahun 2023 dengan tema "Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju" dengan menggelar kegiatan jalan sehat pada hari Jumat, 17 November 2023 dimulai pukul 08:00 WIT. Start dari halaman KPPN Tobelo menuju jalan depan Bank BNI Tobelo dan finish di Pasar Modern Tobelo. Selama pelaksanaan jalan sehat tersebut, KPPN Tobelo membagikan flyer bertema hakordia dan antikorupsi dan meminta dukungan masyarakat berupa tanda tangan dan pesan antikorupsi yang dituliskan di banner Hakordia.
Selain itu KPPN Tobelo juga melakukan wawancara kepada masyarakat untuk diminta pendapat mereka terkait korupsi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan juga diposting di media sosial KPPN Tobelo (Instagram dan Youtube) dan bisa ditonton oleh seluruh masyarakat/publik.
Setelah kegiatan ini, diharapkan seluruh masyarakat di wilayah Tobelo bisa lebih aktif, sadar, dan memahami nilai-nilai anti korupsi dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan sinergi antara KPPN Tobelo dan masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.
Di bulan Desember 2023 tepatnya tanggal 9 Desember 2023, direncanakan akan dilaksanakan peringatan Hakordia yang melibatkan KPPN Tobelo dan lembaga pendidikan di Tobelo.
Dalam rangka Keberlanjutan Program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih oleh KPPN Tobelo, serta implementasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001:2016 di KPPN Tobelo Tahun 2023; KPPN Tobelo berkomitmen untuk terus menjaga integitas, menjamin kualitas pelayanan terbaik, mengembangkan inovasi, melaksanakan reformasi birokrasi serta memelihara semangat Anti Korupsi, Anti Penyuapan dan Anti Gratifikasi.
Kamis, 25 Januari 2024
Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas layanan KPPN Tobelo kepada Satuan Kerja (Satker) sebagai pemangku kepentingan (stakeholder), serta untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan memperoleh umpan balik dari stakeholder, maka diselenggarakan kegiatan Stakeholder’s Day 2024 yang mengambil tema “Membangun Kemitraan untuk Percepatan dan Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024” dan dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Satker atau perwakilannya.
Pada 7 Desember 2023 telah selesai dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam memperoleh hasil Survei Kepauasan Masyarakat terhadap Pelayanan KPPN Tobelo Periode Semester II Tahun 2023. Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh KPPN Tobelo Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :
Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM KPPN Tobelo yaitu :
Dalam pelaksanaan SKM semester II ini, KPPN Tobelo mendapatkan nilai 99,71 (3,99 dalam skala 4). Berikut ini rekap data hasil pelaksanaan SKM:
Hasil SKM semester II ini mengalami kenaikan jika dibandingkan hasil SKM semester I sebesar 94,39. Berikut ini grafik tren nilai SKM KPPN Tobelo per Periodenya:
Berdasarkan hasil SKM tersebut, KPPN Tobelo melakukan pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM melalui Forum Dialog Kinerja Organisasi. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:
Dengan adanya tindaklanjut ini diharapkan dapat menjaga dan meningkat kualitas pelayanan KPPN Tobelo terhadap para Stakeholder sehingga dapat menciptakan pembangunan Indonesia lebih maju.
Editor: W. A Hidayat
Bimbingan Teknis LPJ Bendahara melalui SAKTI yang disampaikan oleh pelaksana pada Seksi VeraKI KPPN Tobelo, Rifky Yudha Mahendra. Pemaparan dilakukan dengan menampilkan cara penyusunan LPJ langsung pada aplikasi SAKTI, dengan langkah sebagai berikut: