Tobelo, 6 Juni 2023 - Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Tobelo menggelar Treasury Goes To Campus pada tahun 2023 secara tatap muka (onsite) di Aula Universitas Halmahera (Uniera), Rabu (06/06/2023).
Kegiatan Treasury Goes To Campus kali ini diiringi oleh kegiatan Rilis Data APBN dan Perekonomian Sampai Dengan Triwulan I 2023 dengan materi disampaikan oleh Kepala Seksi VeraKI KPPN Tobelo, Agung Budi Sanyoto, Kepala KPP Pratama Tobelo, Helmy Afrul, dan Kepala BPS Kab. Halmahera Utara, Arifin Muhammad M. Kahar, selaku narasumber serta Dosen Program Studi Manajemen Uniera, Filus Raraga SE. MM selaku moderator. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa/I jurusan Akuntansi dan Manajemen.

Kegiatan pada pagi hari ini diawali dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Kepala KPPN Tobelo, Toni, dengan materi "Kontribusi APBN untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan" yang dilanjutkan dengan kegiatan Rilis Data APBN dan Perekonomian Sampai Dengan Triwulan I 2023. Dalam pemaparan, Kepala KPP Pratama Tobelo menyampaikan data keuangan dan Perekonomian Lingkup wilayah kerja KPP Pratama Tobelo. Beliau menyampaikan bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan negara menyeluruh baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur. Penerimaan pajak adalah dana yang diterima di kas negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial.

Selanjutnya beliau menyampaikan, wajib pajak pembayar PPh dan PPN terbesar di wilayah kerja KPP Pratama Tobelo, diantaranya Kab. Halmahera Utara, Kab. Halmahera Barat, Kab. Halmahera Timur, dan Kab. Pulau Morotai dari sektor pertambangan dan penggalian, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib serta perdagangan besar yang di dominasi oleh pengusaha kopra. “Berkat mereka pula dapat tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp628  miliar lebih dari target penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar Rp524 miliar atau tercapai 30 persen,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Seksi VeraKI KPPN Tobelo, Agung Budi Sanyoto, menyampaikan realisasi belanja APBN periode sampai dengan Triwulan I tahun 2023. Total belanja pemerintah pusat sebanyak 64 Satker sebanyak Rp872.770.654.000,- sedangkan Belanja Transfer ke Daerah sebanyak 3 satker Rp2.508.808.518.000,-. Beliau juga menyampaikan secara garis besar alokasi pagu DIPA untuk belanja pemerintah dan belanja TKD, manfaat dari tersalurkannya APBN, realisasi belanja pemerintah dan TKD untuk setiap satuan kerja di wilayah kerja KPPN Tobelo sampai dengan Triwulan I 2023, tren realisasi belanja, indikator kinerja pelaksanaan anggaran, dan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran pada tahun 2023.

Sedangkan, Kepala BPS Halmahera Utara, Arifin Muhammad M. Kahar, menjelaskan indikator strategis pada wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Beliau menyampaikan bahwa kondisi perekonomian kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 mengalami laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71 persen. “Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten Halmahera Utara atas dasar harga berlaku tahun 2021 sebesar Rp 31.75 juta,”.
Sedangkan tiga sektor dengan Share Produk Domestik Regional Bruto tertinggi menurut lapangan usaha yaitu Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,93 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,18 persen serta Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi mobil, dan Sepeda motor sebesar 12,29 persen.

Sampai dengan akhir acara, peserta yang didominasi oleh mahasiswa/i jurusan Akuntansi dan Manajemen serta staf pengajar terlihat sangat antusias mengikuti acara yang berlangsung secara interaktif. Peserta bisa menanyakan secara langsung terkait materi yang telah disampaikan kepada para narasumber dan narasumber pun menjawab dengan baik pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta.
Disela-sela kegiatan juga terdapat kuis yang dilaksanakan secara daring kepada peserta yang hadir. Panitia memberikan hadiah kepada 10 peserta kuis terbaik dengan nilai tertinggi.

Kelola APBN 2023 dengan Lebih Cepat, Lebih Tepat, Lebih Transparan Dan Lebih Akuntabel

Tobelo, 27 Maret 2023 – Tak terasa pelaksanaan anggaran tahun 2023 hampir mendekati akhir triwulan I tahun 2023. Dalam rangka transparansi agar publik dapat mengetahui data-data pelaksanaan APBN maka KPPN Tobelo sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah melaksanakan Press Release APBN Dalam Wiayah Kerja KPPN Tobelo untuk periode sampai dengan akhir februari 2023. Press Release data APBN APBN sampai dengan Februari 2023 dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting KPPN Tobelo, Senin (27/3) dengan dihadiri oleh perwakilan satuan kerja pengguna APBN, pemerintah daerah,  perwakilan mahasiswa, serta insan media.

Membuka pemaparannya, Toni selaku Kepala KPPN Tobelo menyampaikan wilayah kerja KPPN Tobelo meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari 1 Satker Kantor Pusat, 61 Satker Kantor Daerah, 1 Satker Tugas Pembantuan, dan 3 Satker Desentralisasi. Lebih lanjut Toni menjelaskan bahwa Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Selanjutnya, Kepala KPPN Tobelo menjelaskan terkait Alokasi Pagu Anggaran Belanja bersumber dari APBN pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.379,2 Miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp. 870,4 miliar (25,8%) dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 2.508,8 miliar (74,2%). Alokasi pagu anggaran belanja tahun 2023 dibandingkan dengan alokasi pagu anggaran belanja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 91,6% atau sebesar Rp. 1.615 miliar. Menurut Toni, Peningkatan signifikan Belanja Negara disebabkan karena mulai Tahun 2023 penyaluran DBH dan DAU (Block Grant & Spesific Grant), dan seluruh DAK Nonfisik dilaksanakan oleh KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Realisasi belanja s.d. 28 Februari 2023 mencapai Rp408,1 miliar (12,1%) meningkat Rp303,9 miliar atau secara persentase naik 6,2% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Hal ini dipengaruhi peningkatan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 0,3% dan TKD sebesar 9,9%. Dilihat dari data realisasi sampai dengan akhir Februari 2023, terjadi tren peningkatan belanja pada bulan Februari 2023 terhadap realisasi belanja pada bulan Januari 2023. Tren peningkatan ini dipengaruhi peningkatan pada Belanja pemerintah Pusat, sedangkan untuk penyaluran TKD justru mengalami penurunan dipengaruhi tidak terdapat penyaluran DBH pada bulan Februari 2023 serta DAU yang direalisasikan pada bulan Februari 2023 lebih rendah dibanding bulan Januari.

Lebih lanjut, Kepla KPPN Tobelo menyampaikan terkait belanja pemerintah pusat untuk K/Lsampai dengan akhir Februari 2023 baru terealisasi sebesar Rp. 85,7 miliar. Untuk data kontrak yang terdaftar pada KPPN Tobelo sampai akhir Februari 2023 tercatat data kontrak pengadaan barang dan jasa sebanyak 88  kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp.135,4 miliar.

Kepala KPPN Tobelo memaparkan realisasi belanja transfer ke daerah yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai tanggal 28 Februari 2023 sebesar Rp.322,4 miliar tersebut terdiri dari DBH, DAU, DAK non fisik, telah disalurkan untuk kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp.110,3 miliar (11,9%), kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp.102,4 miliar (12%), dan kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp.109,7 miliar (15,2%). Yang terdiri dari DBH, DAU, DAK non fisik, dan dana desa. Adapun untuk DAK Fisik belum terealisasi disebabkan Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik baru terbit pada tanggal 20 Feb 2023.

Di akhir paparan, Toni berharap melalui press release APBN Regional yang dilakukan oleh KPPN Tobelo dapat berguna dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk memacu agar lebih cepat, lebih tepat, lebih transparan dan lebih akuntabel lagi dalam melaksanakan pengelolaan APBN di satker masing-masing” pungkas Toni.

Tobelo, 14 Februari 2023 - Transfer Ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki kewenangan dalam menyalurkan dana TKD dimaksud, yang terdiri dari Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tetang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, KPPN mempunyai tugas sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum terhitung mulai Tahun Anggaran 2023. KPPN Tobelo telah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk periode bulan Januari dan Februari 2023 sesuai rekomendasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan komitmen yang kuat antara KPPN Tobelo dengan Pemda terkait dalam rangka mewujudkan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka KPPN Tobelo melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyaluran Dana TKD TA. 2023 Wilayah Kerja KPPN Tobelo yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, di Aula KPPN Tobelo, diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan secara simbolis melalui 3 perwakilan dari Perangkat Daerah dilanjutkan dengan penganugerahan KPPN Tobelo Awards 2022 untuk 2 kategori yaitu "Penyaluran DAK Fisik Terbaik" dan "Penyaluran Dana Desa Terbaik", acara inti kegiatan ini dikemas dalam bentuk penyampaian materi tentang evaluasi penyaluran TKD TA. 2022 dan mekanisme penyaluran TKD TA. 2023, kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dilaksanakan dengan antusias oleh seluruh peserta.

Sebelum acara ditutup juga terdapat penyampaian materi dan diskusi terkait Rekonsiliasi Pajak Pusat, Mekanisme Konfirmasi Pajak Pusat, dan diakhiri dengan Sharing Session Mekanisme Pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Kepala BPKAD Kab. Pulau Morotai.

Tobelo, 31 Mei 2023 – Dalam rangka memberikan informasi pengelolaan APBN kepada publik, kepala KPPN Tobelo menyampaikan rilis data realisasi APBN sampai dengan bulan April 2023 untuk wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring melalui zoom meeting maupun channel youtube KPPN Tobelo, Rabu (31/5) dengan dihadiri oleh perwakilan satuan kerja pengguna APBN, pemerintah daerah mitra KPPN Tobelo, serta insan media. Di awal paparannya, Toni selaku Kepala KPPN Tobelo menyampaikan bahwa pada tahun 2023 KPPN Tobelo melayani 67 Satuan Kerja terdiri dari 61 Satker yang tersebar pada tiga kabupaten meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai dengan total pagu belanja sebesar Rp3,38 triliun dimana Pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp871,8 miliar (25,8%) dan Pagu Transfer Ke Daerah sebesar Rp2.508,8 miliar (74,3%), serta proyeksi PNBP sebesar Rp27,7 miliar. Pada Tahun Anggaran 2023 ini terjadi peningkatan alokasi pagu anggaran belanja secara signifikan yaitu sebesar Rp1.617 miliar atau sebesar 91,7% dibandingkan dengan alokasi pagu anggaran belanja tahun sebelumnya disebabkan mulai tahun anggaran 2023 seluruh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) kecuali Hibah Daerah dibayarkan melalui KPPN setempat. Dalam hal ini KPPN adalah Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah mendapat penugasan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyalur.

Selanjutnya, Kepala KPPN Tobelo menjelaskan terkait realisasi belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai dengan 30 April 2023 mencapai Rp999,05 miliar atau meningkat 201% YoY dibanding periode yang sama tahun anggaran sebelumnya, dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp228,08 miliar (26,16%), sedangkan untuk realisasi belanja TKDD sebesar Rp770,97 miliar (30,73%). Terkait alokasi pagu belanja pemerintah pusat untuk K/L, dari total pagu Rp871,8 tersebar pada 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga, dengan rincian pagu terbesar terdapat pada Kementerian PUPR sebesar Rp356,8 miliar (40,9%), diikuti oleh Polri sebesar Rp139,48 miliar (16%), kemudian Kementerian Agama dengan pagu sebesar Rp105,48 miliar (12,01%), dan Kementerian Perhubungan dengan pagu sebesar Rp82,82 miliar (9,5%) serta Komisi Pemilihan Umum dengan pagu sebesar Rp37,48 miliar (4,3%). Dari total alokasi pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp871,3 miliar telah dialokasikan pagu sebesar Rp378,99 miliar atau 43,49% untuk belanja modal yang tersebar pada 35 (tiga puluh lima) satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Tobelo. alokasi pagu belanja modal terbesar adalah untuk belanja modal jalan dan jembatan yang memiliki porsi sebesar 83,33% dari alokasi pagu belanja modal atau sebesar Rp315,84 miliar. Sampai dengan 30 April 2023 tercatat data kontrak pengadaan barang dan jasa sebanyak 133 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp221,3 miliar. Adapun rincian pengadaan barang dan jasa ditinjau dari penggunaan akun yang telah dikontrakkan terdiri dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp146,110 miliar (66,02%), belanja pemeliharaan sebesar Rp39,56 miliar (17,87%), belanja modal gedung dan bangunan Rp20,06 miliar (9,6%).

Lebih lanjut Kepala KPPN Tobelo menyampaikan bahwa pencairan THR PNS Pusat dalam wilayah kerja KPPN Tobelo sebesar Rp11,668 miliar yang diperuntukkan bagi 2.313 ASN/POLRI/TNI yang tersebar pada 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja. Sementara untuk THR Keagamaan tahun 2023 telah dicairkan anggaran yang telah tertata dalam DIPA masing-masing Satuan Kerja sebesar Rp1,13 miliar yang diperuntukkan bagi 408 PPNPN. Di akhir paparan, Toni menjelaskan bahwa “sampai dengan 30 April 2023 Realisasi penyaluran Transfer DAK Fisik Kab. Halut dan Kab Haltim masih Nihil. Hal ini disebabkan belum meyampaikan dokumen syarat salur, seperti Perda APBD 2023, Rencana Kegiatan, Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output (LRPD CO) TA. 2022, Laporan Hasil Reviu (LHR) atas LRPD CO TA.2022, Laporan Sisa DAK Fisik TAYL, dan Daftar Kontrak. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik ke KPPN Tahap 1 paling cepat bulan Februari 2023 paling lambat tanggal 21 Juli 2023 Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD Tahap 1 paling cepat bulan januari 2023 dan paling lambat 23 Juni 2023” pungkas Toni.

Akhir Yang Manis.

Tobelo, 21 Februari 2023 - Akhir yang manis, mungkin itu adalah ungkapan yang tepat dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022. Tahun anggaran 2022 sudah berakhir dan patut kita syukuri karena pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat dilalui dengan baik. Dalam rangka memberikan informasi fiskal regional kepada publik, Kepala KPPN Tobelo bersama dengan Kepala KPP Pratama Tobelo dan Kepala BPS Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan rilis data APBN tahun anggaran untuk wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai dan indikator strategis perekonomian Kabupaten Halmahera Utara serta Bapak Weldi Salindeho sebagai narasumber yang menyampaikan terkait tanggapan atas paparan dari 3 narasumber sebelumnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid di Aula KPPN Tobelo, Selasa (21/2) dengan dipandu oleh Pembawa Acara, Saudara Asep Saepudin Juhri, dan Moderator, Bapak Agung Budi Sanyoto, yang dihadiri oleh perwakilan satuan kerja pengguna APBN, pemerintah daerah, akademisi dan mahasiswa/mahasiswi, serta insan media.

Penyampaian materi diawali dengan materi dari KPP Pratama Tobelo yang disampaikan oleh Bapak Helmy Afrul selaku Kepala KPP Pratama Tobelo, beliau menyampaikan terkait data penerimaan pajak antara lain terkait wajib pajak penentu dan profil wilayah serta kinerja penerimaan perpajakaan yang dibagi per wilayah, sektor, jenis pajak, dan wajib pajak UMKM. Kontribusi terbesar per sektor usaha didominasi oleh Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib serta Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2022, beliau juga menyampaikan terkait program Direktorat Jenderal Pajak yaitu pemadanan NIK-NPWP.

Selanjutnya Bapak Toni, Kepala KPPN Tobelo, menyampaikan materi terkait dengan belanja negara pada lingkup yang menjadi tanggung jawab KPPN Tobelo, beliau menyampaikan bahwa postur APBN yang dikelola KPPN Tobelo sampai dengan 31 Desember 2022 yang meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 1 Satker Kantor Pusat, 61 Satker Kantor Daerah, 2 Satker Tugas Pembantuan, dan 1 Satker Desentralisasi dengan total pagu belanja sebesar Rp1,76 triliun, dan proyeksi PNBP sebesar Rp25,32 miliar.  Lebih lanjut, beliau memaparkan realisasi belanja transfer ke daerah yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp792,40 miliar tersebut terdiri dari DAK fisik, DAK non fisik, dan dana desa telah disalurkan untuk kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp264,93 miliar (91,65%), kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp319,09 miliar (95,45%), dan kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp334,12 miliar (98,25%).

Setelah itu, Bapak Arifin selaku Kepala BPS Kab. Halmahera Utara menyampaikan materi terkait indikator strategis Kab. Halmahera Utara sampai dengan Triwulan IV 2022 antara lain terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 dengan taraf sedang, data kemiskinan pada Kab. Halmahera Utara, dan data ketenagakerjaan yang masih menunjukan angka cukup tinggi pada jumlah angkatan kerja yang diiringi dengan tingkat pengangguran terbuka.

Atas paparan 3 narasumber sebelumnya, Bapak Weldi Salindeho, Ketua Prodi Akuntansi Politeknik Padamara, sebagai narasumber terakhir menyampaikan tanggapan atas data APBN dan perekonomian tahun 2022 antara lain terkait latar belakang APBN dan data perekonomian, pengaruh APBN terhadap perkonomian, serta pendapat pribadi atas angka kemiskinan dan pengangguran yang mengalami kenaikan, peredaran uang, Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi APBN/APBD, dan pertumbuhan ekonomi.

Sesi diskusi dan tanya jawab dipandu oleh Bapak Agung sebagai moderator berjalan cukup menarik dengan partisipasi dari seluruh peserta kegiatan dengan tanggapan yang memuaskan dari narasumber kegiatan, kegiatan Publikasi APBN dan Data Perekonomian Tahun 2022 ditutup dengan closing statement dari narasumber, penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber, dan sesi foto bersama.

Materi kegiatan Publikasi APBN dan Data Perekonomian Tahun 2022 dapat diakses di sini.

KPPN Tobelo sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan telah melaksanakan pengelolaan kinerja pada tahun 2022. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis, KPPN Tobelo menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) untuk menampilkan data kinerja tahun 2022 dengan sebenar-benarnya. LAKIN KPPN Tobelo Tahun 2022 disusun berdasarkan realisasi capaian IKU Kemenkeu-Three sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2022 antara Kepala KPPN Tobelo dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. Kinerja KPPN Tobelo selain yang berkaitan dengan IKU juga tertuang di dalam LAKIN ini.

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan tentang capaian kinerja organisasi KPPN Tobelo selama Tahun Anggaran 2022. Penyusunan LAKIN tersebut sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, amanah, dan tepat arah serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan Kinerja KPPN Tobelo Tahun 2022 dapat diunduh di sini.