Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, serta nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3847/PB.1/2023 hal Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan dalam Rangka Road to Hakordia Tahun 2023, KPPN Tobelo menyelenggarakan kegiatan Kampanye AntiKorupsi dalam rangka Road to Hakordia Tahun 2023.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyemarakkan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023 yang akan diperingati pada tanggal 9 Desember 2023 dengan melibatkan seluruh Pejabat/Pegawai dan PPNPN KPPN Tobelo serta masyarakat Kab. Halmahera Utara dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, kegiatan kampanye antikorupsi ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KPPN Tobelo dan masyarakat Kab. Halmahera Utara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.

Kampanye antikorupsi dalam rangka Road to Hakordia Tahun 2023 dengan tema "Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju" dengan menggelar kegiatan jalan sehat pada hari Jumat, 17 November 2023 dimulai pukul 08:00 WIT. Start dari halaman KPPN Tobelo menuju jalan depan Bank BNI Tobelo dan finish di Pasar Modern Tobelo. Selama pelaksanaan jalan sehat tersebut, KPPN Tobelo membagikan flyer bertema hakordia dan antikorupsi dan meminta dukungan masyarakat berupa tanda tangan dan pesan antikorupsi yang dituliskan di banner Hakordia.

Selain itu KPPN Tobelo juga melakukan wawancara kepada masyarakat untuk diminta pendapat mereka terkait korupsi. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan juga diposting di media sosial KPPN Tobelo (Instagram dan Youtube) dan bisa ditonton oleh seluruh masyarakat/publik.

Setelah kegiatan ini, diharapkan seluruh masyarakat di wilayah Tobelo bisa lebih aktif, sadar, dan memahami nilai-nilai anti korupsi dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan sinergi antara KPPN Tobelo dan masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi.

Di bulan Desember 2023 tepatnya tanggal 9 Desember 2023, direncanakan akan dilaksanakan peringatan Hakordia yang melibatkan KPPN Tobelo dan lembaga pendidikan di Tobelo.

Dalam rangka Keberlanjutan Program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih oleh KPPN Tobelo, serta implementasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) ISO 37001:2016 di KPPN Tobelo Tahun 2023; KPPN Tobelo berkomitmen untuk terus menjaga integitas, menjamin kualitas pelayanan terbaik, mengembangkan inovasi, melaksanakan reformasi birokrasi serta memelihara semangat Anti Korupsi, Anti Penyuapan dan Anti Gratifikasi.

Terdapat dua materi yag disampaikan oleh JF PTPN Terampil KPPN Tobelo, Muhamad Naufal Ramadhan Hasan. Materi pertama yang dibahas terkait Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2023 yang diatur pada Perdirjen Perbendaharaan nomor PER- 10/PB/2023 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

• Penerimaan Negara
  Pengaturan percepatan pelimpahan penerimaan negara oleh collecting agent untuk mendukung pengeluaran negara pada akhir tahun. Pada Oktober s.d. 28 Desember 2023, pelimpahan dilakukan minimal tiga kali dalam sehari. Pada 29 Desember 2023 pelimpahan dilakukan minimal lima kali dalam sehari. Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan negara oleh Collecting Agent akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
• Perencanaan Kas

1. Level Operasional (Satker), melakukan perekaman Proyeksi Pengeluaran Bulanan paling lambat tanggal 5 bulan berkenaan, dan dimutakhirkan paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan;
2. Level Strategis, beranggotakan semua perwakilan Unit I Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya mengelola pengeluaran dan/atau penerimaan Negara, mengirimkan data proyeksi penerimaan dan pengeluaran bulanan dan harian secara regular kepada Direktorat PKN.

Berdasarkan Proyeksi Pengeluaran Bulanan, Satker mengajukan SPM menggunakan RPD Harian dengan jatuh tempo SPM 2 hari kerja (HK) setelah SPM disetujui. Ketentuan RPD Harian tidak berlaku untuk SPM UP/TUP/GUP/PTUP Tunai dan KKP, Dana Desa, belanja pegawai non gaji induk, Penghasilan PPPK/PPNPN, Trx Rek SBSN dan Escrow, nihil pengesahan dan valuta asing.

• Penyelesaian Retur

Surat Ralat / SPPK diterima oleh KPPN paling lambat 21 Desember 2023 dan diselesaikan paling lambat 27 Desember 2023. Dalam hal surat ralat/SPPK tidak dapat disampaikan sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 pada Jam Kerja maka dapat diajukan pada tahun berikutnya paling lambat tanggal 19 Januari 2024.

• Kontrak dan SPM LS Kontraktual
  Ketentuan pendaftaran/addendum kontrak:
  

Ketentuan SLM LS Kontraktual:

Pengajuan kembali perbaikan SPM/Data Kontrak/Data Supplier oleh Satker karena adanya penolakan, sbb:

1. SPM-LS Kontraktual BAST/BAPP sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 diajukan paling lambat 2 HK setelah penolakan;
2. PM-LS Kontraktual BAST/BAPP tanggal 15 d. 20 Desember 2023 diajukan paling lambat 2 HK setelah penolakan dan paling lambat 27 Desember 2023’

• UP dan TUP

1. Pengajuan Permohonan Persetujuan TUP Tunai oleh Satker paling lambat 5 Desember 2023 dengan melampirkan Rincian Rencana Penggunaan TUP Tunai (termasuk rencana pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2023) dan Surat pernyataan dari Surat persetujuan oleh KPPN paling lambat 6 Desember 2023. SPM- UP Tunai, TUP Tunai, GUP paling lambat diterima KPPN tanggal 7 Desember 2023 dengan batas waktu penyelesaian SP2D 11 Desember 2023.
2. Permohonan persetujuan TUP KKP paling lambat 6 Desember 2023, persetujuan KPPN paling lambat 8 Desember Penggunaan KKP dibatasi s.d. 15 Desember 2023 dan pembayaran dapat dilakukan menggunakan e- billing statement sementara atau bukti. SPM GUP/PTUP KKP paling lambat diterima KPPN tanggal 19 Desember 2023 dengan batas waktu penyelesaian SP2D 21 Desember 2023.
3. Sisa UP/TUP disetor ke Kas Negara paling lambat 29 Desember
4. SPM GUP Nihil dan PTUP paling lambat diterima KPPN 8 Janauri 2024 dengan batas waktu penyelesaian SP2D 10 Januari 2024.
5. LS Uang Makan dan Lembur Dibayarkan melalui LS Dalam hal Satker tidak memiliki UP dan/atau Bendahara Pengeluaran. Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 1-14 Desember 2023, dan tanggal 15-31 Des 2023 dibayarkan beban DIPA TA 2024. SPM LS uang makan / lembur paling lambat diterima KPPN 15 Desember 2023 dengan batas waktu penyelesaian SP2D 19 Desember 2023.
6. LS Gaji Induk (PNS, PPPK, PPNPN) Januari 2023 SPM diberi tanggal 1 Januari 2024, paling lambat diterima KPPN 6 Desember 2023 dengan batas waktu penyelesaian SP2D 27 Desember 2023.
7. LS Non Kontraktual Tunjangan, Vakasi, PPNPN
   SPM paling lambat diterima KPPN 12 Desember 2023 dengan melampirkan SPTJM, dengan batas waktu penyelesaian SP2D 14 Desember 2023. Honorarium antara lain berupa honorarium terkait operasional Satker dan honorarium terkait ouput kegiatan.
8. LS Non Kontraktual selain Tunjangan, Vakasi, PPNPN
   SPM paling lambat diterima KPPN 15 Desember 2023 dengan batas waktu penyelesaian SP2D 19 Desember 2023. Termasuk SPM-LS Gaji Susulan, SPM- LS Kekurangan Gaji, SPM-LS Gaji Terusan, SPM-LS Uang Makan dan SPM-LS Uang Lembur.
9. Jam Layanan
   Khusus bulan Desember 2023, KPPN membuka layanan mulai pukul 08.00 s.d. pukul 17.00 waktu setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal diperlukan,KPPN dapat mengatur dan membuka layanan di luar jam layanan termasuk pada Hari Libur Nasional atau Hari Sabtu-Minggu setelah mendapat izin dispensasi dari Kepala Kanwil DJPb.
10. Penolakan dan Dispensasi
    SPM yang ditolak diberikan kesempatan untuk perbaikan / pengajuan kembali paling lambat 2 HK dengan tidak melebihi batas waktu penyelesaian SP2D oleh KPPN. Jika terdapat Kontrak dan SPM yang diajukan ke KPPN namun sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, maka diperlukan persetujuan dispensasi pengajuan tersebut oleh Kepala Kanwil DJPb.

Materi kedua yang dibahas terkait Penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang diatur pada PMK nomor 109 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

• RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d.tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya.
• Alur penggunaan RPATA adalah sebagai berikut:

• Pekerjaan yang tidak selesai d. akhir TA dapat diberikan penyelesaian pekerjan ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, sepanjang:
  1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 hari kalender;
  2. Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan di kertas bermaterai: kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 hari kalender dan kesediaan untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
• Untuk Pekerjaan yg tidak selesai 31 Des 2023, dapat diberikan kesempatan penyelesaian paling lama s.d. 90 hari kalender ke TA berikutnyan dengan syarat:
  1. Kontrak ditandatangani paling lambat 30 Nov;
  2. Khusus Konstruksi minimum prestasi 50%;
  3. Kontrak Tahunan / Tahun Jamak pd tahun terakhir;
  4. Tidak termasuk : alutsista TNI / pinjaman / hibah /
     
     Kontrak Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat diperpanjang tanpa persyaratan.

Bimbingan Teknis LPJ Bendahara melalui SAKTI yang disampaikan oleh pelaksana pada Seksi VeraKI KPPN Tobelo, Rifky Yudha Mahendra. Pemaparan dilakukan dengan menampilkan cara penyusunan LPJ langsung pada aplikasi SAKTI, dengan langkah sebagai berikut:

1. Login SAKTI level operator modul Bendahara, lalu masuk ke menu Cetak Laporan > LPJ Bendahara. Pilih jenis laporan LPJ, dan sesuaikan periode pelaporan.

• Lakukan pengisian informasi kasi kolom Kas Tunai diisi angka, Kas Bank diisikan per detail rekening dengan klik tombol “Tampilkan Saldo Rekening”.
• Jika terdapat selisih Kas/UP lakukan perekaman penjelasan selisih sebagai berikut. Setelah informasi kas fisik dan hasil pemeriksaan kas diisi, selanjutnya klik “Simpan”.
• Akan muncul sub-menu Form Cari Penandatangan. Silahkan pilih KPA/PPK penandatangan LPJ, kemudian klik “Unduh”. Kemudian klik simpan, lalu akan terbuka panel “Hasil Validasi”.
• Status validasi data ”Dalam Antrian Pembuatan Konsep”. Klik berkala tombol tersebut untuk melakukan refresh status pembuatan konsep LPJ. Setelah proses antrian selesai, maka tombol berubah menjadi “Antrian Diproses”.
• Setelah itu, akan muncul tanda “Saldo Valid” jika saldo sudah sesuai, atau “Saldo Tidak Valid” jika masih terdapat selisih yang perlu diperbaiki. Lakukan perbaikan atau lengkapi transaksi jika “Saldo Tidak Valid”.
• File LPJ Bendahara Pengeluaran, hasil pemeriksaan kas dan Laporan Detail Rekening menjadi berstatus “Konsep”. Status ini berarti file cetakan PDF telah selesai dihasilkan SAKTI namun masih berupa konsep yang belum divalidasi oleh KPA/PPK. File Konfirmasi Penerimaan negara dan suplemen LPJ berstatus “Generated” berarti telah selesai dihasilkan SAKTI.
• Klik pada tombol “Belum Upload Rek Koran” untuk membuka panel daftar
• Lakukan upload masing-masing rekening koran dengan klik tombol “Upload”.
• Setelah seluruh rekening koran di unggah, maka statusnya akan menjadi “Rek Koran Uploaded” dan berwarna hijau.
• Setelah unggah rekening koran selesai langkah selanjutnya yaitu cetak LPJ beserta lampiran-lampirannya untuk disampaikan ke KPA/PPK.
• Klik “Kirim ke KPA” untuk mengirimkan LPJ ke KPA/PPK sesuai dengan pilihan penandatangan.

2. Login SAKTI level approver user KPA modul Bendahara, lalu masuk ke menu Validasi > Validasi LPJ Bendahara.

• Panel “Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran” berisi LPJ bendahara pengeluaran pada tahun anggaran login.
• Terdapat tombol “Saldo Valid” dan “Saldo Per Rekening”. Kedua tombol ini memiliki fungsi yang sama dengan tombol pada menu bendahara. Tombol “Saldo Valid” dapat di klik untuk membuka sub-menu “Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban PER-3/PB/204 pasal 11 Ayat 3”. “Saldo Per Rekening” dapat di klik untuk menampilkan saldo rekening dan mengunduh rekening
• Untuk melakukan validasi dan membuka detail lampiran LPJ, KPA/PPK dapat melakukan expand data.
• Klik slider validasi ke warna hijau untuk menyetujui, atau ke warna merah untuk
• Tanggal validasi secara default ditampilkan hari ini (sysdate).
• Untuk menampilkan cetakan LPJ dapat dilakukan dengan memilih (select) konsep LPJ Bendahara dilanjutkan klik preview.
• Klik “Simpan” untuk melakukan validasi. Jika dilakukan validasi setuju, status validasi akan berubah dari sebelumnya ”Belum Divalidasi KPA” menjadi “Divalidasi KPA”. Status data akan berubah menjadi “Antrian Diproses”.
• Klik tombol “Antrian Diproses”, untuk mengetahui jika proses validasi KPA/PPK sudah selesai dan tombol berubah menjadi “Saldo Valid”.
• Setelah antrian LPJ diproses LPJ bendahara, buku pemeriksaan kas dan laporan detail rekening berstatus konsep akan dihapus otomatis. Tersisa suplemen LPJ dan konfirmasi penerimaan negara tidak dihapus otomatis berstatus “generated”. Kedua dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan sehingga tidak dihapus otomatis.
• LPJ bendahara, buku pemeriksaan kas dan laporan detail rekening yang sudah ditandatangani oleh KPA/PPK harus di upload kembali. Klik upload untuk memunculkan panel Jenis Dokumen yang diupload.
• Pilih jenis dokumen dukung “LPJ bendahara Pengeluaran”.
• Klik “Choose” untuk memilih dokumen. Jenis dokumen yang dapat di unggah hanya .pdf dengan ukuran maksimal 5 MB.
• Klik “Upload” untuk mengunggah dokumen LPJ yang telah bertanda
• Setelah proses unggah berhasil, akan terbentuk file LPJ dengan status dokumen “UPLOADED”.
• Lakukan proses unggah juga untuk hasil pemeriksaan kas dan laporan detail rekening yang telah ditandatangani PPK/KPA. Terdapat juga pilihan dokumen “Lainnya” untuk mengunggah dokumen lain yang diperlukan/dipersyaratkan KPPN. Jika terdapat lebih dari 1 dokumen lainnya, agar digabung dalam 1 dokumen .pdf.
• Setelah seluruh dokumen bertanda tangan di unggah, klik “Kirim ke KPPN” untuk mengirim LPJ ke KPPN. Status validasi akan berubah menjadi “Dikirim ke KPPN”.

Tobelo, 26 Oktober 2023 –KPPN Tobelo sebagai bagian dari Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memberikan transparansi pengelolaan keuangan negara kepada publik dan masyarakat luas, Dalam hal ini, Kepala KPPN Tobelo menyampaikan Data APBN Realisasi s.d. Triwulan III Tahun 2023 untuk wilayah kerja KPPN Tobelo meliputi wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid melalui zoom meeting dan di Aula KPPN Tobelo, Jumat (26/10) dengan dihadiri oleh perwakilan satuan kerja pengguna APBN, pemerintah daerah mitra KPPN Tobelo, mahasiswa/wi dari Universitas Halmahera, Politeknik Padamara, GMKI perwakilan tobelo, serta insan media.

Toni selaku Kepala KPPN Tobelo menyampaikan bahwa pada tahun 2023 KPPN Tobelo melayani 67 Satuan Kerja dengan sebaran 61 Satker pada tiga kabupaten meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai; 1 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional; 3 Satker penyalur TKD; 1 Satker DIPA Kabupaten Tidore; 1 Satker DIPA Kabupaten Halmahera Barat. Total pagu belanja lingkup KPPN Tobelo sebesar Rp.3.548,48 miliar dimana Pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.991,51 miliar (27,94%) dan Pagu Transfer Ke Daerah sebesar Rp.2.556,96 miliar (73,06%). Pada Tahun Anggaran 2023 ini terjadi peningkatan alokasi pagu anggaran belanja yang disalurkan melalui KPPN Tobelo secara signifikan yaitu sebesar Rp.1.270,73 miliar dibandingkan dengan alokasi pagu anggaran belanja tahun sebelumnya disebabkan mulai tahun anggaran 2023 seluruh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dibayarkan melalui KPPN setempat (kecuali Hibah Daerah). Dalam hal ini KPPN yang adalah Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah mendapat penugasan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyalur TKD.

Selanjutnya, Kepala KPPN Tobelo menjelaskan terkait realisasi belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 mencapai Rp.2.258,17 miliar atau sebesar 63,64% dari pagu-nya, dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp534,2 9 miliar (53,89% dari pagu), sedangkan untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp.1.723,89 miliar (67,42% dari pagu). Adapun yang menjadi perhatian khusus adalah Realisasi belanja modal (43,9% dari pagu) yang masih rendah karena satker PJN (pemilik pagu terbesar), banyak rencana pencairannya di Triwulan IV 2023. Selanjutnya Khusus Dana Insentif Fiskal realisasinya masih sangat rendah yaitu hanya 14,91% dari pagu (terkecil dari seluruh jenis TKD)  karena pagu anggarannya baru muncul di bulan Oktober 2023 untuk Kab. Halut dan Kab. Pulau Morotai. Selanjutnya Realisasi Dana Bagi Hasil masih rendah (43,16% dari pagu) dikarenakan Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan 1 dan Triwulan 2  untuk Haltim dan Morotai belum tersalurkan.

Terkait alokasi pagu belanja pemerintah pusat untuk Kementerian dan Lembaga dengan pagu Rp.991,51 miliar yang tersebar pada 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga, dengan penyerapan anggaran terbesar jika dibandingkan dengan pagunya masing-masing adalah Kemendesa PDTTD (81,38%), BMKG (77,14%) dan BPS (76,95%), sementara Kementerian/Lembaga yang penyerapan anggarannya sangat rendah yaitu Kementerian Dalam Negeri yang baru 38,36% dari pagu yang dimilikinya.

Lebih lanjut Toni menjelaskan bahwa Capaian Realisasi TKD (Transfer ke Daerah) pada Kabupaten Halmahera Utara mencapai 67,85% dari pagunya dengan hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus dari penyaluran TKD di Kab. Halut adalah DAK Fisik yang masih sangat rendah penyalurannya (29,29%). Untuk insentif fiscal Kab. Halut anggarannya baru muncul Oktober 2023 sehingga masih belum ada penyaluran di TW III 2023. Kemudian untuk DAU P3K belum ada penyaluran hingga Triwulan III Tahun 2023 untuk Kab. Halut. Selanjutnya untuk Kabupaten Halmahera Timur realisasi TKD mencapai 63,78% dengan hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus dari penyaluran TKD di Kab. Haltim adalah Dana Bagi Hasil yang masih rendah penyalurannya (43,78%). Untuk penyaluran Dana Desa di Kab. Haltim juga masih tergolong rendah (66,80%) jika dibandingkan Kabupaten lain. Kemudian untuk DAU P3K belum ada penyaluran hingga Triwulan III Tahun 2023 untuk Kab. Haltim.

Kemudian untuk Kabupaten Pulau Morotai realisasi TKD mencapai 71,59% dengan hal-hal yang perlu menjadi perhatian khusus dari penyaluran TKD di Kab. Pulau Morotai adalah Dana Bagi Hasil yang masih rendah penyalurannya (39,80%). Untuk insentif fiscal anggarannya baru muncul Oktober 2023 sehingga masih belum ada penyaluran di TW III 2023 untuk Kab. Pulau Morotai. Kemudian untuk DAU P3K belum ada penyaluran hingga Triwulan III Tahun 2023 untuk Kab. Pulau Morotai.

Adapun untuk tren belanja di lingkup KPPN Tobelo,

1. Alokasi Pagu Belanja APBN pada tahun 2023 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dipengaruhi mulai tahun 2023 penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAKnonfisik (keseluruhan) yang semula dilaksanakan secara terpusat (KPPN Jakarta II) menjadi dilaksanakan di KPPN Mitra (KPPN Tobelo).
2. Realisasi belanja bulan September 2023, meningkat dibandingkan bulan Agustus 2023 dikarenakan peningkatan penyaluran DAK Fisik karena sudah mendekati batas akhir pengajuan DAK Fisik Tahap yaitu 24 Oktober 2023 (batas akhirnya).
3. Tren Realisasi belanja bulanan pada tahun 2023, relatif lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ditopang Realisasi penyaluran TKD khususnya DAU.
4. Diharapkan Realisasi belanja tidak menumpuk diakhir tahun agar memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lingkup wilayah KPPN Tobelo secara lebih optimal.

Toni menyampaikan apresiasi kepada 3 satuan kerja dengan nilai IKPA tertinggi yaitu Lembaga Pemasyarakatan Tobelo dengan nilai IKPA 100, selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo dengan nilai IKPA 99,52 dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tobelo dengan nilai IKPA 99,4.

Toni juga menyampaikan isu-isu strategis terkait belanja pemerintah pusat yang perlu menjadi perhatian, antara lain :

1. Masih kurangnya implementasi digitalisasi pembayaran oleh satuan kerja (Kartu Kredit Pemerintah, Digipay, dan CMS)
2. Satuan Kerja harus memperhatikan secara detail pengajuan tunjangan kinerja pegawai untuk mencegah terjadinya kelebihan/double bayar tunjangan kinerja
3. Masih ditemukan ketidaksesuaian akun antara DIPA dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satker, sehingga perlu dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Deviasi Halaman III DIPA masih cukup tinggi, PPK agar berperan aktif dalam mengontrol kesesuaian antara rencana kegiatan dengan rencana penarikan dana.
5. Pejabat Perbendaharaan Satker agar segera melakukan pengecekan terhadap sisa pagu dan melakukan langkah-langkah mitigasi sehingga tidak terjadi pagu minus

Sebagai penutup, Toni menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur harus segera mendorong desa untuk menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Per Triwulan III 2023, realisasi belanja dana desa Kabupaten Halmahera Timur merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten lingkup KPPN Tobelo
2. Pemerintah daerah belum melaksanakan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat dengan KPP Pratama Tobelo dan KPPN Tobelo. Untuk periode Semester 2 Tahun 2022 yang belum melaksanakan rekonsiliasi adalah Kab. Haltim dan Kab. Pulau Morotai. Sedangkan periode Semester 1 Tahun 2023 semua kabupaten belum dilaksanakan. Dampaknya adalah DBH Pajak belum mendapatkan rekomendasi penyaluran dari DJPK.
3. Sampai dengan Triwulan III 2023, belum ada Kabupaten yang sudah salur DAU Spesific Grant pembayaran gaji PPPK padahal seharusnya sudah dicairkan setiap bulan mulai bulan Februari 2023. Total pagu regional pembayaran gaji PPPK lingkup KPPN Tobelo sebesar Rp99,29 miliar, terdiri dari Kab Haltim Rp37,19 miliar, Kab. Halut Rp47,82 miliar, dan Kab. Pulau Morotai Rp14,27 miliar.

Dalam rangka Keberlanjutan Program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih oleh KPPN Tobelo, serta implementasi SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), KPPN Tobelo berkomitmen untuk terus menjaga integitas, menjamin kualitas pelayanan terbaik, mengembangkan inovasi, melaksanakan reformasi birokrasi serta memelihara semangat Anti Korupsi, Anti Penyuapan dan Anti Gratifikasi.

Narahubung Media:

Hanny Ch Polla

Kepala Seksi PDMS/PLT Kepala Seksi VeraKI

KPPN Tobelo

Tobelo, 26 September 2023 –Dalam rangka memberikan informasi pengelolaan APBN kepada publik, kepala KPPN Tobelo menyampaikan Press Release APBN Kita Lingkup KPPN Tobelo Realisasi s.d. 31 September 2023 untuk wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara online melalui zoom meeting serta channel youtube KPPN Tobelo, Selasa (26/9) dengan dihadiri oleh perwakilan satuan kerja pengguna APBN, pemerintah daerah mitra KPPN Tobelo, mahasiswa/wi dari Universitas Halmahera, Politeknik Padamara, Universitas Hein Namotemo serta insan media.

Hanny Christovol Polla selaku Plt. Kepala Seksi VeraKI menyampaikan bahwa pada tahun 2023 KPPN Tobelo melayani 67 Satuan Kerja terdiri dari 61 Satker yang tersebar pada tiga kabupaten meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai; 1 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional; 3 Satker penyalur TKD; 1 Satker DIPA Kabupaten Tidore; 1 Satker DIPA Kabupaten Halmahera Barat. Total pagu belanja lingkup KPPN Tobelo sebesar Rp 3.503,82 miliar dimana Pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 982,36 miliar (28,04%) dan Pagu Transfer Ke Daerah sebesar Rp.2.521,46 miliar (71,96%). Pada Tahun Anggaran 2023 ini terjadi peningkatan alokasi pagu anggaran belanja secara signifikan yaitu sebesar Rp 1.740,19 miliar atau naik sebesar 98,67% dibandingkan dengan alokasi pagu anggaran belanja tahun sebelumnya disebabkan mulai tahun anggaran 2023 seluruh belanja Transfer Ke Daerah (TKD) dibayarkan melalui KPPN setempat (kecuali Hibah Daerah). Dalam hal ini KPPN yang adalah Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah mendapat penugasan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyalur TKD.

Selanjutnya, Plt. Kepala Seksi VeraKI menjelaskan terkait realisasi belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai dengan 31 Agustus 2023 mencapai Rp 1.997,95 miliar atau sebesar 57,02% dari pagu-nya, dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 458,23 miliar (46,65% dari pagu), sedangkan untuk realisasi belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp.1.539,72 miliar (61,06% dari pagu). Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik realisasinya belum mencapai 35% (terkecil dari seluruh jenis TKD) dikarenakan penyaluran tahap II baru sebagian yang tersalur dan untuk yang sekaligus sebagian belum ada BAST (masih dalam proses pelaksanaan). Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) juga masih rendah dikarenakan DBH Pajak PPh Triwulan 1 dan Triwulan 2 untuk Kab. Haltim dan Kab. Pulau Morotai belum mendapatkan rekomendasi penyaluran dari Ditjen Perimbangan Keuangan. Rekomendasi belum diterbitkan karena Pemda terkait belum menyelesaikan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat periode Semester II Tahun 2022.

Terkait alokasi pagu belanja pemerintah pusat untuk Kementerian dan Lembaga dengan pagu               Rp 982,36,03 miliar yang tersebar pada 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga, dengan penyerapan anggaran terbesar jika dibandingkan dengan pagunya masing-masing adalah Kemendesa PDTTD (92,70%), BPOM (72,60%) dan BMKG (71,10%), sementara Kementerian/Lembaga yang penyerapan anggarannya sangat rendah yaitu Kementerian PUPR yaitu baru 30,82% dari pagu yang dimilikinya.

Lebih lanjut Hanny menjelaskan bahwa Capaian Realisasi TKD pada Kabupaten Pulau Morotai mencapai 66,17% merupakan capaian tertinggi di lingkup Wilayah kerja KPPN Tobelo, antara lain dipengaruhi tingginya Realisasi Dana Desa yaitu mencapai 94,73%; Realisasi TKD pada Kabupaten  Halmahera Utara 61,29% merupakan capaian tertinggi kedua di lingkup wilayah kerja KPPN Tobelo namun yang perlu diperhatikan adalah rendahnya Realisasi DAK Fisik yang baru 15,78% di wilayah ini; dan Capaian Realisasi TKD pada Kabupaten Halmahera Timur mencapai 56,93% merupakan capaian tertinggi ketiga di lingkup Wilayah kerja KPPN Tobelo dengan hal yang perlu jadi perhatian adalah rendahnya realisasi DAK Fisik yang baru 22,86% dan Insentif fiskal yang belum ada realisasi per 31 Juli 2023.

Adapun untuk tren belanja di lingkup KPPN Tobelo,

1. Alokasi Pagu Belanja APBN pada tahun 2023 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dipengaruhi mulai tahun 2023 penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK non fisik (keseluruhan) yang semula dilaksanakan secara terpusat (KPPN Jakarta II) menjadi dilaksanakan di KPPN Mitra (KPPN Tobelo).
2. Pada bulan Agustus 2023, realisasi belanja menurun dikarenakan pencairan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) bulan Agustus 2023 menurun drastis dibanding bulan Juli 2023.
3. Tren Realisasi belanja bulanan pada tahun 2023, relatif lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ditopang Realisasi penyaluran TKD khususnya DAU.
4. Diharapkan Realisasi belanja tidak menumpuk diakhir tahun agar memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lingkup wilayah KPPN Tobelo secara lebih optimal.

Hanny menyampaikan apresiasi kepada satuan kerja dengan nilai IKPA tertinggi (Konversi 100) s.d. 31 Agustus 2023, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Tobelo dengan nilai IKPA 100, Loka POM di Kab. Pulau Morotai dengan nilai IKPA 99,39, KPPN Tobelo dengan nilai IKPA 99,35, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo dengan nilai IKPA 99,04, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Morotai dengan nilai IKPA 98,92. Hanny juga menyampaikan apresiasi kepada satuan kerja dengan nilai IKPA tertinggi (Konversi Non 100), yaitu Lanud Leo Wattimena dengan nilai IKPA 97,59, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tobelo dengan nilai IKPA 97,48, Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Timur Kab. Halmahera Timur dengan nilai IKPA 97,23, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Halmahera Timur Kab. Halmahera Timur 96,61, dan Lanal Morotai dengan nilai IKPA 94,85.

Diakhir papapan Hanny juga menyampaikan isu-isu strategis terkait belanja pemerintah pusat yang perlu menjadi perhatian, antara lain :

1. Masih ditemukan ketidaksesuaian akun antara DIPA dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satker, sehingga perlu dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku. 
2. Deviasi Halaman III DIPA masih cukup tinggi, PPK agar berperan aktif dalam mengontrol kesesuaian antara rencana kegiatan dengan rencana penarikan dana.
3. Pejabat Perbendaharaan Satker agar segera melakukan pengecekan terhadap sisa pagu dan melakukan langkah-langkah mitigasi sehingga tidak terjadi pagu minus.
4. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara harus segera menyampaikan persyaratan Penyaluran DAK Fisik dikarenakan realisasi DAK Fisik Kabupaten Halmahera Utara masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten yang lain.
5. Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat antara pemerintah daerah, KPP Pratama Tobelo, dan KPPN Tobelo untuk periode Semester 2 Tahun 2022 untuk Kab. Haltim dan Morotai belum dilaksanakan dan Semester 1 Tahun 2023 semua kabupaten belum dilaksanakan.
6. Belum ada realisasi DAU Spesific Grant pembayaran gaji PPPK padahal seharusnya sudah dicairkan setiap bulan mulai bulan Februari 2023. Total pagu regional lingkup KPPN Tobelo sebesar Rp 99,29 miliar, terdiri dari Kab Haltim Rp 37,19 miliar, Kab. Halut Rp 47,82 miliar, dan Kab. Pulau Morotai Rp 14,27 miliar.

KPPN Tobelo berkomitmen untuk selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat agar penyaluran APBN melalui KPPN Tobelo bisa berjalan dengan lancar dan transparan.