TOBELO- Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran TA.2020, KPPN Tobelo melaksanakan Rapat Koordinasi dengan satuan kerja, kamis (23/1).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA.2020 kepada Satker Mitra KPPN Tobelo yang telah dilaksanakan pada bulan Desember yang lalu. Penyerahan DIPA Satker yang lebih awal dimaksudkan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan agar pelaksanaan kegiatan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik.
Rakor dibuka dengan laporan oleh Kepala KPPN Tobelo, Muhammad Palid Siregar. Beliau menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan masih dalam rangkaian Hari Bhakti Perbendaharaan Tahun 2020. Dimana Hari Bhakti Perbendaharaan diperingati sebagai tonggak lahirnya UU No 1/2004 tentang Perbendaharan Negara pada tahun 2004 yang lalu. Dalam kurun 16 tahun tersebut, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) telah banyak memberikan terobosan dan inovasi layanan perbendaharaan untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Tak kalah pentingnya, Kepala KPPN Tobelo menyampaikan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan pada TA.2020 dengan memberikan sistem reward and punishment atas kinerja pelaksanaan anggaran satker mitranya.
Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya untuk membuka acara dan menyampaikan Keynote Speech. Dalam sambutannya, beliau menekankan agar Satker K/L Mitra Kerja KPPN Tobelo menggunakan APBN secara efektif dan akuntabel serta meninggalkan pola-pola lama dalam pengelolaan anggaran. Penyerapan anggaran tidak lagi difokuskan dalam spending more, tapi lebih ke spending better. “Dana dari APBN dan APBD yang telah diberikan ke wilayah Maluku Utara diprioritaskan untuk belanja di vendor-vendor lokal sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama usaha UMKM.” lanjut beliau.
Kakanwil DJPb Malut menyampaikan ucapan selamat kepada segenap jajaran pegawai KPPN Tobelo yang berhasil memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dari Kemenpan-RB. “KPPN Tobelo diharapkan dapat menularkan instansi lain dalam melaksanakan reformasi birokrasi, kantor lain yang masih dalam pembangunan ZI-WBK dapat mengambil contoh dan belajar dari KPPN Tobelo”, pesan Bayu Andy Prasetya dalam sambutannya.
Dalam acara Rakor ini disampaikan juga penghargaan kepada satker terbaik periode Semester II TA.2019. Penghargaan tersebut dibagi dalam 2 kategori, yaitu kategori nilai IKPA terbaik dan kategori keandalan dan kecepatan LPJ Bendahara. KPPN Tobelo memberikan reward khusus kepada 3 satker dengan nilai IKPA terbaik berupa kartu Marahai Priority Services (MPS). Kartu MPS tersebut dapat dimanfaatkan untuk layanan bebas antrian SPM, penyelesaian SPM Retur dalam 1 jam dan bebas antrian pada Bank Mitra Kerja.
KPPN Tobelo terus berusaha meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan satker dalam semangat integritas dan anti korupsi. Di sela acara Rakor, Kakanwil DJPB Prov. Malut dan Kepala KPPN Tobelo telah melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan komitmen pengendalian gratifikasi yang disaksikan oleh satker. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Kakanwil, Kepala KPPN dan perwakilan Satker secara simbolis. Bertindak sebagai perwakilan Satker, yaitu KPA Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Malut dan KPA Kantor Kemenag Kab. Halut.
Acara utama dalam rakor ini adalah sosialisasi materi terkait evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran TA. 2019 dan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA.2020. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Tobelo, Heru Winarno. Dalam materinya, beliau menyampaikan hal-hal yang dapat diperbaiki dari pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, seperti keterlambatan pertanggungjawaban Uang Persediaan, keterlambatan kontrak dan terjadinya retur SP2D. Walaupun menurut catatan beliau, kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2019 mengalami peningkatan yang lebih baik dibanding tahun 2018.
Selanjutnya, Heru Winarno menyampaikan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Satker di Tahun 2020 yauti peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan peningkatan kinerja melalui IKPA. “Kualitas pelaksanaan anggaran dapat ditingkatkan dengan mempercepat pelaksanaan program/kegiatan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Pastikan realisasi kegiatan menghasilkan output yang berkualitas dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, not only sent but also delivered.” jelas beliau. Lalu dijelaskan bahwa untuk penilaian IKPA yang sebelumnya 12 indikator, di Tahun 2020 ini terdapat penambahan 1 indikator yaitu pengisian capaian output bulanan.
Materi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Tobelo terkait langkah-langkah percepatan penyelesaian dan mitigasi terjadinya retur SP2D. Beliau menyampaikan bahwa permasalahan utama terjadinya retur adalah kesalahan perekaman data rekening dan rekening yang tidak aktif. “Mitigasi yang dapat dilakukan satker adalah teliti dalam merekam data rekening dan memastikan kebenaran/keaktifan rekening dengan melakukan konfirmasi ke penerima dan pihak bank” tegas beliau. Berdasarkan data retur di TA. 2019 masih terdapat retur sebanyak 72 penerima, selanjutnya Kepala KPPN Tobelo berharap satker berkomitmen untuk dapat memitigasi retur SP2D sehingga bisa tercapai “zero-retur” di Tahun 2020.
Melalui rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA.2020, diharapkan satker dapat mengelola APBN dengan lebih efektif dan efisien, sehingga pembayaran tagihan APBN lebih lancar dan mampu memberikan efek multiplier terhadap pembangunan ekonomi dan SDM di wilayah kerja KPPN Tobelo yaitu Kab. Halut, Haltim dan Pulau Morotai.(ian)