Menjelang Akhir Tahun Anggaran, KPPN Tobelo Masih Harus Mencairkan Dana Sebesar Rp407,37 Miliar
Tobelo, 20 Desember 2022 – Tahun anggaran 2022 sudah memasuki kuartal keempat, namun kinerja belanja negara sampai dengan akhir November 2022 baru mencapai 76,97%. Untuk itu diperlukan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian perkerjaan, dan penyelesaian tagihan atas belanja-belanja yang secara ketentuan sudah dapat ditagihkan atau dibayarkan, serta penyelesaian pagu blokir agar tidak terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun. Demikian disampaikan Kepala KPPN Tobelo, Toni dalam acara press release APBN di wilayah kerja KPPN Tobelo realisasi sampai dengan periode November 2022 yang dilaksanakan secara daring pada hari Senin (21/11) dengan dihadiri oleh seluruh KPA satuan kerja pengguna APBN dan pemerintah daerah mitra kerja KPPN Tobelo, serta akademisi dan awak media.
Di awal paparannya, Toni selaku Kepala KPPN Tobelo menyampaikan bahwa postur APBN yang dikelola KPPN Tobelo sampai dengan periode 30 November 2022 yang meliputi Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 1 Satker Kantor Pusat, 61 Satker Kantor Daerah, 2 Satker Tugas Pembantuan, dan 1 Satker Desentralisasi dengan total pagu belanja sebesar Rp1,77 triliun, dan proyeksi PNBP sebesar Rp25,32 miliar.
Selanjutnya, Kepala KPPN Tobelo menjelaskan terkait realisasi pendapatan s.d. 30 November 2022 sebesar Rp605,76 miliar meningkat 25,40% (YoY) dengan komposisi penerimaan perpajakan sebesar Rp559,39 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp46,37 miliar. “Secara keseluruhan kinerja pendapatan di wilayah kerja KPPN Tobelo meningkat 25,40% (YoY) dibanding tahun lalu, tercatat realisasi penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 92,35%, sementara PNBP memiliki kontribusi sebesar 7,65% dari total pendapatan sampai dengan 30 November 2022” pungkas Toni.
Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp1.361,59 miliar atau meningkat 1,90% YoY dibanding tahun anggaran sebelumnya, dimana realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp625,28 miliar (45,92%) secara persentase turun sebesar 2,08% YoY, sedangkan untuk realisasi belanja TKDD sebesar Rp736,30 miliar (54,08%) mengalami kenaikan 5,34% YoY.
Lebih lanjut, Kepala KPPN Tobelo memaparkan realisasi belanja transfer ke daerah yang disalurkan melalui KPPN Tobelo sampai tanggal 30 November 2022 sebesar Rp736,30 miliar tersebut terdiri dari DAK fisik, DAK non fisik, dan Dana Desa telah disalurkan untuk Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp215,58 miliar (74,58%) yang secara persentase turun sebesar 2,07% (YoY), Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp251,77 miliar (75,31%) yang secara persentase mengalami kenaikan sebesar 12,69% (YoY), dan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp268,96 miliar (79,09%) yang secara persentase mengalami penurunan sebesar 18,36 (YoY). Penurunan yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai terjadi akibat adanya penurunan DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Reguler dibandingkan tahun sebelumnya.
Terkait belanja pemerintah pusat untuk K/L, tren realisasi pada bulan November 2022 mengalami peningkatan drastis akibat adanya realisasi kontrak belanja modal (kode belanja 53) yang memiliki termin pada bulan November. Sedangkan untuk realisasi belanja bulan November secara keseluruhan turun dibandingkan bulan Oktober yang diakibatkan adanya peningkatan drastis belanja Transfer Ke Daerah bulan Oktober akibat batas pengajuan tahap II belanja DAK Fisik pada 21 Oktober 2022, lalu untuk bulan November masih menunggu dokumen pengajuan tahap III. Peningkatan drastis pada bulan Oktober menyebabkan realisasi bulan November 2022 menurun, namun secara total merupakan peningkatan dibandingkan bulan September 2022.
Sampai dengan 30 November 2022 tercatat data kontrak pengadaan barang dan jasa sebanyak 266 kontrak dengan total nilai kontrak sebesar Rp322,40 miliar. Lebih rinci, sebanyak 241 kontrak dengan nilai sebesar Rp262,11 miliar telah diselesaikan dan direalisasikan, sementara sebanyak 23 kontrak dengan nilai Rp238,72 miliar dalam proses penyelesaian pekerjaan dan terdapat sisa rencana realisasi kontrak dicadangkan sebesar Rp60,29 miliar atau sebesar 18,7% dari keseluruhan nilai kontrak dicadangkan.
Selanjutnya, Kepala KPPN Tobelo menyampaikan evaluasi penyerapan anggaran dengan merilis sepuluh satuan kerja dengan persentase realisasi terendah dan tertinggi. Dari total pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp805,53 miliar, sampai dengan akhir November 2022 masih menyisakan alokasi anggaran yang belum terserap sebesar Rp180.25 miliar atau setara 22,38 % serta masih tingginya nilai kontrak yang belum direalisasikan menjadi tantangan bagi satuan kerja untuk mengakselerasi kegiatan dan penyerapan terutama terkait rencana pengadaan barang dan jasa, serta mereviu kembali rencana belanja tahun anggaran 2022 sebelum tahun anggaran berakhir.
Di akhir paparan, Toni merinci realisasi belanja TKDD sampai dengan 30 November 2022 secara keseluruhan, baik yang disalurkan melalui KPPN Tobelo maupun terpusat terdiri dari DAK fisik, DBH, DAU, Dana Desa, DAK non fisik, dan DID. “Dari keseluruhan dana transfer, baik yang disalurkan melalui KPPN Tobelo maupun terpusat yang telah direalisasikan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp874,19 miliar (90,92%), Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp858,13 miliar (96,78%), dan Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp724,53 miliar (93,31%)” pungkas Toni.
