Tobelo, 14 Februari 2023 - Transfer Ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki kewenangan dalam menyalurkan dana TKD dimaksud, yang terdiri dari Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tetang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, KPPN mempunyai tugas sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum terhitung mulai Tahun Anggaran 2023. KPPN Tobelo telah menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk periode bulan Januari dan Februari 2023 sesuai rekomendasi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan komitmen yang kuat antara KPPN Tobelo dengan Pemda terkait dalam rangka mewujudkan penyaluran DTU sebagaimana dimaksud secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka KPPN Tobelo melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyaluran Dana TKD TA. 2023 Wilayah Kerja KPPN Tobelo yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, di Aula KPPN Tobelo, diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan secara simbolis melalui 3 perwakilan dari Perangkat Daerah dilanjutkan dengan penganugerahan KPPN Tobelo Awards 2022 untuk 2 kategori yaitu "Penyaluran DAK Fisik Terbaik" dan "Penyaluran Dana Desa Terbaik", acara inti kegiatan ini dikemas dalam bentuk penyampaian materi tentang evaluasi penyaluran TKD TA. 2022 dan mekanisme penyaluran TKD TA. 2023, kemudian ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dilaksanakan dengan antusias oleh seluruh peserta.
Sebelum acara ditutup juga terdapat penyampaian materi dan diskusi terkait Rekonsiliasi Pajak Pusat, Mekanisme Konfirmasi Pajak Pusat, dan diakhiri dengan Sharing Session Mekanisme Pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Kepala BPKAD Kab. Pulau Morotai.
