Shadow Organization (SO)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)

Image
  1. KEP-2/PB/2023 Tentang Pembentukan Shadow Organization Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  2. KEP-3/PB/2023 Tentang Pembentukan Shadow Organization Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

FAQ

1. Apakah seluruh pegawai Kanwil DJPb/KPPN wajib masuk kedalam struktur SO?
Karena sifat SO yang sudah blended antara tugas existing dan tugas tambahan organisasi, idealnya seluruh pejabat/pegawai pada KPPN dan Kanwil Masuk ke dalam struktur SO.
2. Para Pejabat Fungsional KPPN lebih tepat ditempatkan di mana?
3. Bagaimana bila perlu dilakukan perubahan SK SO baik akibat kesalahan legal drafting maupun penempatan pegawai ke dalam struktur SO? Apakah SK baru perlu dikirimkan kembali ke kantor pusat?
4. Dengan implentasi SO ini apakah kegiatan "Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN" masih relevan? Apakah ada sinkronisasi kedua kegiatan tersebut?
5. Apakah SO kedepannya akan bermuara ke delayering organisasi?
6. Apakah PMK 262/2016 kedepannya akan diubah menyesuaikan nomenklatur dan tusi SO?
7. Apakah PMK 262/2016 kedepannya akan diubah menyesuaikan nomenklatur dan tusi SO?
8. Bagaimana SOP tugas TKD pada Kanwil DJPb?
9. Mengapa pada struktur SO tidak ada bidang yang khusus menangani kehumasan?
10. Pada SOP Kanwil, penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja disebutkan pihak yang terlibat antara lain Kasubbag Penilaian Kinerja dan pelaksana Subbag Penilaian Kinerja, namun pada table prosedur kerja disebutkan penyusunan Laporan Analisis Beban Kinerja dilakukan oleh Organization Management Team. Bagaimana pembagian tugasnya?
11. Mengapa tugas FKPKN dipindahkan dari Bidang PAPK?
12. Data Analytics merupakan tugas spesifik pada Accounting and Data Analytics Division, sementara dalam penyusunan KFR dan RPA di masing-masing bidang juga melakukan analisis sendiri. Bagaimana alur kerja analisis data pada Accounting and Data Analytics Division?
13. Di struktur SO disebutkan Monev KKP merupakan tugas Bidang SKKI, namun mengapa di SOP yang sudah diperbaiki masih menyebut Bidang PPA I yang melaksanakan tugas tersebut?
14. Apakah Internal Control Unit/Internal Control Officer pada SO boleh merangkap sebagai anggota pada tim lain?
15. Pada struktur SO, IC Officer adalah staf KI yang bertanggung jawab langsung kepada COTF. Pada struktur existing, staf KI masih bertanggung jawab kepada Kasi MSKI/VeraKI. Bagaimana dengan pembagian pelaporan tugas KI?
16. Bagaimana penempatan anggota Accounting and Reporting Team apabila di KPPN hanya terdapat satu staff VeraKI dan sudah menduduki posisi IC Officer?
17. Bagaimana dengan IKU baru yang muncul karena tugas tambahan dari SO namun tidak ternasuk kedalam daftar IKU existing?
18. Apakah T-Learning yang berisi kumpulan Aset Intelektual Teknis Perbendaharaan sudah dapat diakses?
19. Terkait dengan kompetensi pegawai KPPN sebagai Financial Advisor bagi Pemda, apakah ada dukungan dari DJPb terkait pemenuhan kompetensi pegawai di KPPN?
20. Kapan Standardisasi Jumlah dan Acuan Kompetensi SDM SO akan mulai diberlakukan?
21. Apakah pola mutasi kedepannya akan langsung menunjuk jabatan di SO atau tetap sesuai struktur existing?
22. Bagaimana kebijakan mutasi pegawai kedepannya untuk kantor-kantor vertikal yang memiliki SDM terbatas dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas baru dan tugas existing?
23. Dalam implementasi SO apakah ada standar passing grade untuk anggota team?
24. Apakah ada kompetensi khusus dalam rangka pelaksanaan tugas kerja sama kelembagaan?
25. Sekiranya SO sudah diimplementasikan secara penuh, apakah grading pegawai akan menjadi kendala pada saat menugaskan pegawai dalam rangka penataan struktur SO?
26. Apabila terdapat mutasi internal di lingkup KPPN maupun Kanwil apakah perlu melakukan perubahan SK SO?

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 

 

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

 

Search

  • Government Finance Statistics (GFS)
  • Transparansi Kinerja
  • Visual Audio (3)