#SAKTI #SertifikasiBendahara JabfungPengelolaAPBNIntegrated Treasury Menuju Pengelolaan Anggaran Terbaik

#KUR #PembiayaanUMi #Bansos #DanaDesaDukungan Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat

Klik Di Sini

Profil DJPb

Ditjen Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) adalah salah satu Eselon I dibawah Kementerian Keuangan RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Dengan Visi Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Selengkapnya

DATA DAN PUBLIKASI

Majalah Treasury Indonesia

Edisi Majalah Treasury Indonesia Volume IV ini mengangkat berbagai dinamika pelaksanaan anggaran akhir tahun, upaya pengawalan realisasi belanja, serta praktik-praktik baik dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas fiskal. Semoga sajian ini dapat memperkaya perspektif kita semua, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan DJPb tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari integritas yang terus dijaga

Selengkapnya

Berita Terbaru

Nasional

Dukung Ekosistem Bekalista di Pasar Rakyat UMi Yogyakarta

Kamis, 16 Juli 2026 16:47

Yogyakarta, Kamis (16 Juli 2026) – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mendukung ekosistem Becak Kayuh Listrik Pariwisata atau Bekalista. Menkeu dan Sri Sultan bahkan turut menjajal Bekalista yang akan digunakan para pengayuh Becak, sekaligus membuka Pasar Rakyat UMi 2026 di Gedung Sasana Hinggil Dwi Abad dan Alun-Alun Selatan, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta.

Pemerintah Beri Tanggapan Atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terkait RUU P2APBN Tahun 2025

Selasa, 14 Juli 2026 16:47

Jakarta, Selasa (14 Juli 2026) – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 atau RUU P2APBN TA 2025 berlanjut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan seluruh Fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI. Di hadapan Fraksi-Fraksi DPR RI, Menkeu menegaskan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meski tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan berbagai tantangan. Stabilitas tersebut tercermin dari beberapa indikator utama di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,11% (yoy) dan inflasi yang berada pada level rendah yakni 2,92%.

Menkeu: APBN Berperan Strategis Menjaga Daya Beli Masyarakat

Rabu, 08 Juli 2026 16:47

Jakarta, Selasa (07/07/2026) – APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (07/07).

Menteri Keuangan Tinjau Pelaksanaan APBN di Jawa Tengah, Perkuat Peran DJPb Mengawal Program Prioritas Pemerintah

Jumat, 03 Juli 2026 16:47

Semarang, Jumat (03/07/2026) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta jajaran Kementerian Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I pada Jumat (03/07). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Tengah sekaligus memperkuat pengawalan program prioritas pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.