Oleh: Mohamad Ziqri Sandy Arifanto, pelaksana pada KPPN Nunukan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering dipahami sebagai dokumen negara yang sarat angka, istilah teknis, dan prosedur birokrasi. Ia dibahas dalam forum resmi, disajikan dalam bentuk grafik dan tabel, lalu disahkan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dalam persepsi sebagian masyarakat, APBN kerap terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun, cara pandang tersebut akan berubah ketika APBN dilihat dari daerah, terutama dari wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan.

Oleh: Satriyo Budi Cahyono, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pengelolaan keuangan publik di Indonesia telah bergeser dari sekadar input-based menuju outcome-based. Di tengah transformasi ini, Badan Layanan Umum (BLU) muncul sebagai instrumen fiskal yang paling dinamis. Bukan sekadar pengelola anggaran, BLU adalah pengejawantahan dari konsep Entrepreneurial Government—sebuah upaya negara untuk menghadirkan layanan publik dengan kualitas sektor swasta, sekaligus tetap berpegang teguh pada misi sosial. Sebagai perpanjangan tangan APBN, BLU memegang peran krusial dalam menjembatani kebijakan fiskal dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.

Oleh: Danis Ardiyanto, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIB, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, dunia bergerak ke arah di mana anggaran negara tak lagi boleh pasif. China, Jepang, hingga Jerman mulai meninggalkan pengetatan fiskal dan memilih belanja negara yang agresif untuk mendorong konsumsi, investasi, dan sektor riil. Dalam arus global inilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia diposisikan bukan sekadar sebagai dokumen yang berisi proyeksi penerimaan dan pendapatan, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang diharapkan untuk menghidupkan kembali mesin perekonomian sekaligus stabilisator ketika terjadi guncangan ekonomi.

Oleh: Achmad Luthfi Tunggul Baroto, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tasikmalaya

Setiap tanggal 14 Januari, Insan Perbendaharaan di seluruh penjuru negeri memperingati Hari Bakti Perbendaharaan sebagai momentum reflektif atas perjalanan panjang pengelolaan keuangan negara. Hari Bakti Perbendaharaan bukan sekadar penanda historis lahirnya institusi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), melainkan juga ruang kontemplasi kolektif untuk meneguhkan kembali peran strategis pengelolaan perbendaharaan negara dalam menjaga akuntabilitas fiskal serta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh: Muhammad Lutfi Aziz, Pegawai Pada Kanwil DJPb Provinsi NTB

Bayangkan Indonesia tanpa sekolah yang layak, tanpa guru yang sejahtera, tanpa mahasiswa yang mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Dalam situasi seperti itu, sulit membayangkan lahirnya tenaga kesehatan yang andal, insinyur yang membangun infrastruktur, pelaku usaha yang inovatif, maupun aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Setiap sektor kehidupan, mulai dari energi, pangan, industri, hingga pariwisata pada akhirnya bertumpu pada kualitas pendidikan. Maka, jika dikatakan bahwa pendidikan adalah urat nadi pembangunan jangka panjang Indonesia, pernyataan tersebut sama sekali tidak berlebihan. 

Oleh: Ari Wibowo, Pegawai pada KPPN Klaten

Di tengah berbagai agenda besar pembangunan terdapat sektor yang sering disebut sebagai representasi denyut ekonomi negara berkembang yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sangat beralasan, karena sebagaimana diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM menyumbang 60% PDB serta berkontribusi terhadap 14,4% ekspor nasional. Tidak kalah penting, UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional dan merupakan jenis usaha yang relatif tahan banting dengan terpaan krisis. Hal ini menunjukkan UMKM memegang peran krusial dalam menopang ekonomi Indonesia. 

Oleh: Nastitya Fionny Brilliyanti - Pelaksana di KPPN Selong

Selama lebih dari dua dekade, otonomi daerah telah memberi ruang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya. Namun, kebebasan fiskal ini belum sepenuhnya berdampak pada kualitas pembangunan. Ibarat tubuh manusia yang obesitas: berat tetapi lesu, tak bertenaga, dan sulit bergerak. Inilah kondisi banyak pemerintah daerah di Indonesia hari ini, bukan karena kekurangan makanan (anggaran), melainkan karena pola konsumsi fiskal yang tak seimbang. 

Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah pusat telah meresepkan program “diet fiskal daerah” melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini hadir membawa resep diet sehat untuk keuangan daerah yang tertuang dalam Pasal 146: belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah (di luar tunjangan guru) dan Pasal 147: belanja infrastruktur minimal 40% dari total belanja daerah (di luar transfer ke daerah/desa).

Oleh: Rizqi Febrian Pratama - Pembina Teknis Perbendaharaan Terampil, KPPN Jayapura

Saat Mesin Fiskal Mulai Panas: dari Stabilisasi ke Akselerasi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disusun dalam momentum yang berbeda. Setelah cukup lama menghadapi badai ketidakpastian global seperti pandemi, krisis energi, hingga tensi geopolitik, Indonesia kini memasuki fase baru dalam manajemen fiskal, yaitu dari stabilisasi menuju akselerasi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, defisit di bawah tiga persen produk domestik bruto (PDB), dan inflasi terjaga. Target ini bukan sekadar optimisme makro, melainkan manifestasi dari keyakinan bahwa fondasi fiskal Indonesia kini cukup kokoh untuk melangkah lebih cepat.