Oleh: Prasetyo Adi Priatno, Pegawai KPPN Malang

Pernahkah kalian mendengar nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan? Ya, benar, Ditjen Perbendaharaan, yang merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan ini mungkin kedengarannya masih agak asing di telinga masyarakat, atau malah kalah tenar dibandingkan dengan saudaranya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Padahal, Ditjen Perbendaharaan ini mempunyai 216 unit kantor vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kalian setidaknya pernah melihat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau biasa disebut KPPN, ya, itulah kantor yang menjadi kepanjangan tangan dari Ditjen Perbendaharaan di daerah.

Oleh: Dinda Pusparahmi Sholawatunnisa, pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar daftar angka yang disusun setiap tahun di Senayan. Ia adalah pernyataan pilihan bangsa—tentang apa yang diprioritaskan dan masa depan seperti apa yang hendak dibangun. Dalam APBN 2026, pemerintah menegaskan komitmen pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan basis penerimaan negara, dan akselerasi manfaat fiskal hingga ke lapisan terbawah. Namun pertanyaan sesungguhnya bukan seberapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa dalam manfaatnya meresap ke dalam kehidupan nyata masyarakat.

Oleh: Oktana Yudha Sakti - Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Reformasi birokrasi pada dasarnya bukan hanya agenda mengubah struktur organisasi, melainkan agenda membangun cara kerja baru yang lebih sederhana, cepat, adaptif, dan responsif. Dalam beberapa tahun terakhir, penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan atau delayering menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong organisasi pemerintah bekerja lebih lincah. Namun, perubahan struktur tidak serta-merta menghasilkan perubahan kinerja. Struktur yang lebih ramping hanya akan memberi manfaat apabila diikuti oleh penyesuaian sistem kerja, pola koordinasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan tata kelola pengetahuan yang memadai..

Oleh: Muhammad Azka Syafrizal - Pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo 

Saat kondisi geopolitik tengah bersengkarut, pasokan energi global makin babak belur. Lonjakan harga minyak bertransmisi menjadi tekanan inflasi yang pada akhirnya melemahkan daya beli masyarakat, terlebih pada negara net importir minyak, termasuk Indonesia. Hal ini tecermin dari ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak global. Sebab, kebutuhan konsumsi domestik melampaui kapasitas produksi dalam negeri sehingga fluktuasi harga minyak global secara langsung ditransmisikan ke perekonomian domestik.

Oleh: Sriharioto - Kepala KPPN Sibolga

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga mencerminkan transparansi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, menjaga kualitas akuntabilitas keuangan negara menjadi tantangan yang makin kompleks, sekaligus membuka peluang besar untuk perbaikan berkelanjutan.

Oleh: Shasza Yemima Puteri Atmodjo, Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika global kembali menjadi perhatian. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk potensi gangguan pada jalur strategis seperti Selat Hormuz, memunculkan kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi dunia. Selama ini, Selat Hormuz dikenal sebagai salah satu jalur distribusi minyak paling vital yang mengendalikan sekitar 20% perdagangan minyak global (BBC, 2026).

Oleh: Wisnhu Chrisnur Cahya, Pegawai Tugas Belajar pada Universitas Gadjah Mada

“Aku ingin hidup seribu tahun lagi,
Tapi udara penuh tanda tanya,
Di mana biru langit, di mana suara?”

Oleh: Joshua Harris Pardamean Samosir, pegawai pada Sekretariat DJPb

Peningkatan kualitas perekonomian nasional tidak terlepas dari peran pengeluaran pemerintah sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan. Melalui belanja negara, pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta berbagai program yang secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.