Informasi

Informasi:

Indonesian Treasury: Dukung Transformasi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu

Update Majalah Treasury Indonesia: Terbitan 3/2022 klik di sini

Selamat Datang di Website Ditjen Perbendaharaan, DJPb HANDAL: Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, Loyal

#ASEAN2023Asean Matters: Epicentrum of Growth

#HariBaktiPerbendaharaan2023

Indonesia Treasury
Dukung Transformasi Ekonomi dalam Kolaborasi Kemenkeu Satu

#DJPbKawalAPBNMengawal APBN Indonesia Maju

#SAKTI #SertifikasiBendahara JabfungPengelolaAPBNIntegrated Treasury Menuju Pengelolaan Anggaran Terbaik

#KUR #PembiayaanUMi #Bansos #DanaDesaDukungan Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat

Klik Disini

Profil DJPb

Ditjen Perbendaharaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) adalah salah satu Eselon I dibawah Kementerian Keuangan RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Dengan Visi Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan

Selengkapnya

DATA DAN PUBLIKASI

Daftar Publikasi dan Data

Seluruh daftar Publikasi Cetak: APBN Kita, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Majalah Treasury Indonesia (MTI), Laporan Kinerja DJPb, Indonesian Treasury Review (ITRev, Indonesian Treasury Update (ITUp), Treasury Policy Brief (TPB), Laporan Tahunan, Visual & Video, Peraturan, dll

Selengkapnya

Berita Terbaru

Nasional

Kunker ke KPPN Sukabumi, Dirjen Perbendaharaan Ingatkan Perlunya Dukungan Nyata untuk UMKM

Selasa, 23 Mei 2023 10:18

KPPN harus meningkatkan peran sebagai jembatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan KPP, khususnya dalam pertukaran data untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Selain itu potensi kerja sama dalam hal capacity building juga dapat diinisiasi, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan teknik penagihan serta penguatan administrasi lainnya.

Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia

Rabu, 17 Mei 2023 14:06

Jakarta, 17 Mei 2023 - Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. APBN 2022 telah berhasil mendorong perbaikan berbagai indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi dengan tren yang kuat dan stabil, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Hal tersebut disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) tahun 2022 dengan tema "Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi...

Perkuat Peran Shadow Organization melalui Terobosan Baru dan Eksplorasi Kelebihan DJPb

Jumat, 12 Mei 2023 15:27

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mendorong agar jajaran DJPb di kantor vertikal dapat memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengkapitalisasikan apa yang menjadi kelebihan DJPb, karena dari segi tugas yang diemban, DJPb memiliki tingkat kepentingan yang setara, bahkan lebih jika dibandingkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Dirjen Perbendaharaan pada pembukaan Rakorwil Semester I Tahun 2023 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/5).

Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Menkeu: Komunikasikan Kebijakan APBN Secara Baik

Jumat, 12 Mei 2023 07:59

Adalah penting untuk memiliki intellectual leadership demi membangun reputasi Kementerian Keuangan, di antaranya dalam mengomunikasikan kebijakan-kebijakan APBN, termasuk transfer ke daerah, secara baik dan efektif. Instansi vertikal DJPb harus mampu menerjemahkan kebijakan fiskal di daerah masing-masing. Sedangkan kantor pusat harus berpikir secara luar biasa kritis, mulai dari cash management hingga optimalisasi teknologi digital yang terus dibangun dan disempurnakan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 12 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) dan 2 Pejabat Non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (10/5) di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.