KPPN harus meningkatkan peran sebagai jembatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan KPP, khususnya dalam pertukaran data untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Selain itu potensi kerja sama dalam hal capacity building juga dapat diinisiasi, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan teknik penagihan serta penguatan administrasi lainnya. 

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mendorong agar jajaran DJPb di kantor vertikal dapat memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengkapitalisasikan apa yang menjadi kelebihan DJPb, karena dari segi tugas yang diemban, DJPb memiliki tingkat kepentingan yang setara, bahkan lebih jika dibandingkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Dirjen Perbendaharaan pada pembukaan Rakorwil Semester I Tahun 2023 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/5).

Adalah penting untuk memiliki intellectual leadership demi membangun reputasi Kementerian Keuangan, di antaranya dalam mengomunikasikan kebijakan-kebijakan APBN, termasuk transfer ke daerah, secara baik dan efektif. Instansi vertikal DJPb harus mampu menerjemahkan kebijakan fiskal di daerah masing-masing. Sedangkan kantor pusat harus berpikir secara luar biasa kritis, mulai dari cash management hingga optimalisasi teknologi digital yang terus dibangun dan disempurnakan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 12 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) dan 2 Pejabat Non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (10/5) di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.

APBN turut berperan penting dalam pelaksanaan mudik lebaran, salah satunya melalui anggaran yang disalurkan untuk pembangunan sarana dan prasarana konektivitas. Contohnya adalah jalan di jalur pantai selatan Pulau Jawa (Pansela) yang dibuat untuk menjadi jalur alternatif dalam perjalanan mudik maupun arus balik. Jalur yang menghubungkan Banten hingga Banyuwangi ini memiliki panjang lebih kurang 1.604 km. Pembangunannya diawali sejak tahun 2019 dengan dibiayai oleh APBN dari pinjaman Islamic Development Bank. Selain untuk meningkatkan mobilisasi, jalur ini juga diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah dan aktivitas ekonomi di sepanjang Pansela, termasuk sektor pariwisata.

Pemerintah sangat mengapresiasi pemberian enam kali opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara berturut-turut sejak 2016 dari BPK RI. Saat mewakili Pemerintah menyampaikan LKPP Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, Selasa (28/03), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah berterima kasih kepada BPK RI yang terus membangun sinergi dan komunikasi yang efektif bersama pemerintah.