BERITA

Yogyakarta, djpb.kemenkeu.go.id - Untuk membangun komunikasi antar stakeholder pengadaan serta mengenalkan usaha nasional dan produk dalam negeri kepada para pemegang keputusan pada instansi pemerintah ataupun BUMN/BUMD, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) menyelenggarakan kegiatan Indonesia Procurement Forum dan Expo (IPFE) di Jogja Expo Center (JEC) pada tanggal 19-21 Maret 2019. IPFE yang telah diselenggarakan kelima kalinya ini mengusung tema Optimizing Procurement in The Digital Economy Era.

Add a comment
Selengkapnya...

Banten, djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai wujud sinergi program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengupayakan program investasi yang mampu memberi dampak sosial kepada masyarakat atau Social Impact Investment. Salah satunya diinisiasi oleh Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Add a comment
Selengkapnya...
Banten, djpb.kemenkeu.go.id, - Program pembangunan pemerintah yang dikucurkan melalui APBN tidak hanya ditampakkan pada pembangunan infrastruktur besar seperti jalan tol, tetapi juga merambah pada pembangunan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Seperti kegiatan yang berlangsung di Desa Sindangsari, Kabupaten Banten (15/3), Menteri Keuangan bersama Menteri PUPR bersinergi dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat desa melalui program penyediaan air bersih dan sanitasi.
 
Selengkapnya...

Kian maraknya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup hanya disadari keniscayaannya, tetapi DJPb sebagai bagian dari Kementerian Keuangan juga perlu berupaya agar teknologi digital bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk tugas mengelola keuangan negara. Setiap inovasi dalam pelaksanaan APBN harus berjalan secara berkesinambungan sehingga umpan balik yang diperoleh segera dapat digunakan untuk mengelola keuangan negara secara lebih baik lagi, guna mewujudkan fungsi yang dimiliki oleh APBN. Demikian terungkap dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rapimnas Ditjen Perbendaharaan di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/03).

Add a comment
Selengkapnya...

Tanjung Pandan, djpb.kemenkeu.go.id,- KPPN Tanjung Pandan mendapat kunjungan kerja benchmarking dari Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie beserta perwakilan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, yaitu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Belitung serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Belitung, Senin (7/1).

Add a comment
Selengkapnya...

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id, - Bertempat di Bangsal Kepatihan Bangsal Kepatihan Danurejan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 serta penghargaan kepada satuan kerja berkinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran TA 2018 di wilayah Provinsi DIY, Selasa (18/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Unsur FORKOMPIMDA, para Bupati/Walikota lingkup Provinsi DIY, Sekda DIY, Pimpinan Bank Indonesia DIY, Kepala Perwakilan OJK DIY, Para Kuasa Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro, serta Kepala Badan dan Kepala Dinas di lingkungan Provinsi DIY.

Add a comment
Selengkapnya...

Purwokerto, djpbn.kemenkeu.go.id, - Di tahun 2019, KPPN Purwokerto mendapat amanah untuk mengelola dana DIPA sebesar Rp2.041.526.886.000,00 untuk 71 satker di dua kabupaten. Banyumas 48 DIPA sejumlah Rp1.665.903.289.000,00, dan Purbalingga 23 DIPA sebesar Rp375.623.597.000,00. Penyerahan DIPA dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Irawati, didampingi Kepala KPPN Samin di Aula KPPN Purwokerto, Kamis (20/12).

Add a comment
Selengkapnya...

Banda Aceh, djpbn.kemenkeu.go.id, - Dalam kegiatan serah terima dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (15/12), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim berpesan kepada seluruh penerima dana APBN 2019 di Provinsi Aceh untuk menggunakan anggaran tersebut secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh bersama unit vertikal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) siap bersinergi menjadi mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2019 menjadi lebih baik lagi.

Add a comment
Selengkapnya...

“Apa itu Spending Review?”
“Apa yang direviu atau dianalisis?”
“Apa bedanya dengan Public Expenditure Review yang diterbitkan Bank Dunia?”

Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukan rasa penasaran itu terbesit saat pertama kali mendengar Spending Review yang disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Add a comment
Selengkapnya...

Salah satu bentuk sosialisasi reformasi birokrasi dan implementasi manajemen kinerja di Kementerian Keuangan adalah melalui Buletin Kinerja, yang saat ini telah terbit sampai dengan edisi XVII tahun 2013.

Add a comment
Selengkapnya...

A. Pendahuluan.
Kas adalah elemen kunci dalam penentuan kebijakan operasional dalam pemerintahan. Praktik manajemen kas yang buruk tidak saja dapat menyebabkan pemborosan namun juga menghambat pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan dapat mengurangi efektifitas dari kebijakan moneter.

Add a comment
Selengkapnya...

Penerapan prosedur perencanaan kas dalam rangkaian prosedur pelaksanaan anggaran dilakukan untuk melakukan perbaikan proses pengambilan keputusan pada otoritas kuasa BUN. Perencanaan Kas merupakan suatu usaha untuk melakukan sebuah pengelolaan Kas yang baik.

Add a comment
Selengkapnya...

Meningkatkan qualitas pelayanan, KPPN Makassar I mengadakan Grand Launching produk inovatifnya berupa  Layanan Optima  Mitra Prima, Senin (9/5), di Makasar.Layanan Optima Mitra Prima adalah sebentuk apresiasi KPPN Makassar I  kepada para stakeholder yang berada dalam wilayah kerjanya, yang terbukti mampu menjawab tantangan untuk merealisasikan pencairan dananya dengan cepat, tepat dan efisien.

Add a comment
Selengkapnya...

Jakarta, perbendaharaan.go.id –Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah banyaknya indikator keberhasilan Kementerian Keuangan menjaga konsistensi perjalanan reformasi birokrasinya, masih ada beberapa hal yang menjadi sorotan masyarakat, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang ditengarai masih terkesan lambat.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam beberapa kesempatan Direktur Jenderal Perbendaharaan berharap bahwa beberapa Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat menjadi etalase perbendaharaan Indonesia, sehingga dapat menjadi model yang  mengakomodir seluruh Kanwil dan KPPN di Indonesia.

Add a comment
Selengkapnya...

Dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPP 2009 kepada DPR-RI di Gedung DPR-RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 (audited) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Add a comment
Selengkapnya...