Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Regional Jawa pada tanggal 18–20 Juli 2025, bertempat di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kegiatan ini menjadi forum strategis tahunan yang mempertemukan seluruh pimpinan wilayah DJPb se-Pulau Jawa dalam rangka memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan penyamaan persepsi dalam menghadapi dinamika pelaksanaan tugas yang kian kompleks dan menantang.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun organisasi yang adaptif dan modern melalui pejabat pengawas dan pejabat fungsional pranata komputer. Kegiatan pelantikan yang digelar di Aula Jusuf Anwar, Jakarta pada Selasa (8/7) dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharan Astera Primanto Bhakti. 

Dalam pelantikan 483 pejabat baru tersebut, hadir Sekretaris Ditjen Perbendaharan, para Direktur lingkup Kantor Pusat DJPb, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, serta para pejabat pengawas dan pejabat fungsional Pranata Komputer yang dilantik. Momen pelantikan menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian sistem kerja, memperkuat peran digitalisasi, sekaligus membuka ruang pengembangan karier dan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan DJPb. 

Jakarta - Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Aula Jusuf Anwar Jakarta pada Jumat (04/07), saat para pegawai Ditjen Perbendaharaan (DJPb) beserta keluarga berkumpul dalam kegiatan Family Day 2025. Dengan mengusung tema inspiratif  "Dream Grows with Love", acara ini mengajak para pegawai dan keluarganya untuk memahami bahwa di balik keberanian mengejar mimpi selalu ada cinta yang menguatkan. Terlebih, keluarga menjadi kekuatan pertama yang membentuk karakter, menanamkan nilai, dan menumbuhkan harapan. Acara ini dihadiri 90 peserta anak-anak dari tiap perwakilan keluarga pegawai di Direktorat maupun Sekretariat DJPb.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Raihan ini mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pesan ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah terhadap RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (01/07).

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan Grand Final DJPb Data Analytics Competition (DDAC) 2025 Kategori Data Showcase di Yogyakarta, (18-21/06) dan Kategori Data Insight di Bandung, (23-26/06). Kompetisi ini merupakan bagian dari upaya strategis DJPb dalam mendorong budaya inovasi, penguatan literasi data, dan pemanfaatan teknologi digital melalui pendekatan kolaboratif antarunit, baik di pusat maupun daerah.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan riset bersama Korea Development Institute (KDI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan Final Reporting Seminar: Joint Research with The Korea Development Institute pada Rabu (25/06) di Aula Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan, Jakarta. Kegiatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi strategi implementasi green investment di Indonesia tersebut dihadiri oleh Penasihat Senior KDI yang juga merupakan mantan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Taiyoung Cho, Direktur Pusat Studi Regulasi KDI Yong Hyeon Yang, para peneliti dan delegasi dari KDI, para Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan, serta jajaran pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Asian Development Bank, GIZ Indonesia, serta Kantor Bank Dunia Jakarta.

Indonesia sedang dihadapkan pada situasi dunia yang berimbas kepada keuangan negara dan perekonomian, dan jajaran Kementerian Keuangan harus memiliki kesadaran bahwa kondisi ini bukanlah gejolak yang biasa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perlunya kepekaan dalam memantau situasi perekonomian global ini saat memberikan arahan pada kegiatan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (20/06).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2022 hingga 2024 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Penyerahan ini ditujukan secara khusus kepada tiga unit utama di Kemenkeu yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), serta Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).