JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Semester II Tahun 2025 bersama Kementerian Keuangan di Aula Ex-Ma Jusuf Anwar Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (27/8). Pertemuan ini menjadi forum untuk menyelaraskan persepsi terkait pemeriksaan yang akan dilakukan sekaligus menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta berbagai aspek pengelolaan keuangan negara.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, memberikan arahan strategis kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam Amplifikasi RAPBN Tahun Anggaran 2026, yang diselenggarakan di KPPN Bogor (21/8). Arahan ini berfokus pada pengawalan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, yang merupakan RAPBN pertama yang disampaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, serta penyesuaian strategi komunikasi dan operasional di era transisi pemerintahan.

DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2024 untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU P2 APBN TA 2024) pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/08). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPR RI atas dukungan dan kerja samanya dalam serangkaian siklus APBN dari mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban APBN TA 2024.

Jakarta, 17 Agustus 2025 – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan penuh semangat kebersamaan. Dari Sabang sampai Merauke, pegawai DJPb di seluruh penjuru tanah air melaksanakan upacara bendera serta perlombaan khas 17-an sebagai wujud rasa syukur dan cinta kepada Ibu Pertiwi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Target ini didasarkan pada empat pilar strategis yang akan menjadi fondasi pembangunan, yaitu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan hilirisasi industri, deregulasi untuk investasi, dan optimalisasi peran lembaga pengelola investasi.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dalam sambutannya pada kegiatan “Webinar Literasi Keuangan: Perkuat Kualitas Anggaran untuk Kesejahteraan Nasional” yang dilaksanakan secara daring (14/8).

Indonesia memperkuat peran strategisnya dalam kerja sama perbendaharaan kawasan Asia Tenggara melalui keikutsertaan aktif pada The 2nd ASEAN Treasury Forum (ATF) Meeting 2025 yang digelar di Putrajaya, Malaysia pada 7 s.d. 8 Agustus 2025. Bertindak sebagai Chair bersama tuan rumah Malaysia, Indonesia memimpin forum yang membahas capaian dan tantangan pengelolaan keuangan publik di kawasan.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran strategis organisasi di tengah dinamika ekonomi global yang terus berkembang, salah satunya melalui penguatan sumber daya manusia di bidang jabatan fungsional. Pada Selasa (22/07) di kantor pusat DJPb, Jakarta, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa melantik sebanyak 173 pejabat fungsional, terdiri atas 41 Analis Perbendaharaan Negara (APN), 126 Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN), dan 6 Pranata Komputer.