Sejak tahun 2021, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah mengadopsi standar SMAP International Organization for Standardization (ISO) 37001:2016 sebagai langkah untuk mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam mencegah dan menangani potensi kecurangan. Implementasi ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-300/PB/2021 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I dan II pada Selasa (24/12) memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menkeu menekankan pentingnya peran pegawai dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A.M. Djiwandono melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan V di Gedung KPPN Jl. Juanda, Jakarta Pusat, Senin (23/12). Kunjungan ini untuk memantau pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dalam mengelola keuangan negara, khususnya pada akhir tahun anggaran. Dalam kunjungan tersebut Wamenkeu didampingi oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (Sahli Pengeluaran Negara) Sudarto dan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), antara lain Sekretaris DJPb Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Syaiful, Direktur Pelaksanaan Anggaran (PA) Tri Budhianto, serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Provinsi DKI Jakarta Mei Ling.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, KPPN Penerimaan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) pada Jumat (20/12). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan arahan langsung, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, serta memastikan pengelolaan anggaran negara khususnya pada akhir tahun anggaran berjalan efektif dan efisien.

Hari Ibu menjadi momentum untuk melakukan refleksi akhir tahun, sebagai pengingat akan peran penting seorang ibu dan perempuan pada umumnya dalam kehidupan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Gelar Wicara dalam Rangka Hari Ibu: Ibu Berdaya, Cahaya Bagi Dunia di Lembaga National Single Window (LNSW), Jakarta, Jumat (20/12).

Kementerian Keuangan senantiasa siap untuk melakukan asesmen bersama-sama dalam mendukung kelancaran program-program pemerintah, termasuk di sektor perumahan. Terlebih dengan adanya program 3 juta rumah untuk rakyat dalam setahun dari pemerintahan baru, yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Di tengah transisi pemerintahan baru, isu lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan global yang cukup mendesak dan diharapkan dapat menjadi perhatian khusus. Apalagi perubahan kabinet dapat sekaligus menjadi momentum strategis untuk menata ulang arah kebijakan negara yang inklusif dan berkelanjutan dalam berbagai isu, termasuk isu lingkungan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor pada Selasa (17/12). Dalam kunjungan tersebut Wamenkeu didampingi oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Sesditjen Perbendaharaan Arif Wibawa, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Syaiful, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Teguh Dwi Nugroho.