Pembangunan SDM di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam berbagai bidang, termasuk angka buta huruf yang masih ada. Oleh karenanya, peningkatan kualitas demografi dengan pengembangan SDM Indonesia melalui pendidikan perlu terus dijaga, termasuk dengan dukungan dari APBN. Selanjutnya, kualitas SDM yang baik akan mendorong pula pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat memberikan arahan dalam kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) Angkatan 205 bagi Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Targeted PNS/TNI/POLRI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun 2022 Tahap II di Jakarta, Senin (19/06).

KPPN harus meningkatkan peran sebagai jembatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan KPP, khususnya dalam pertukaran data untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Selain itu potensi kerja sama dalam hal capacity building juga dapat diinisiasi, sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan teknik penagihan serta penguatan administrasi lainnya. 

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mendorong agar jajaran DJPb di kantor vertikal dapat memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mengkapitalisasikan apa yang menjadi kelebihan DJPb, karena dari segi tugas yang diemban, DJPb memiliki tingkat kepentingan yang setara, bahkan lebih jika dibandingkan unit eselon I lain di Kementerian Keuangan. Pernyataan ini dikemukakan oleh Dirjen Perbendaharaan pada pembukaan Rakorwil Semester I Tahun 2023 lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/5).

Adalah penting untuk memiliki intellectual leadership demi membangun reputasi Kementerian Keuangan, di antaranya dalam mengomunikasikan kebijakan-kebijakan APBN, termasuk transfer ke daerah, secara baik dan efektif. Instansi vertikal DJPb harus mampu menerjemahkan kebijakan fiskal di daerah masing-masing. Sedangkan kantor pusat harus berpikir secara luar biasa kritis, mulai dari cash management hingga optimalisasi teknologi digital yang terus dibangun dan disempurnakan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 12 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) dan 2 Pejabat Non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan, Rabu (10/5) di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.