Di tengah transisi pemerintahan baru, isu lingkungan hidup menjadi salah satu tantangan global yang cukup mendesak dan diharapkan dapat menjadi perhatian khusus. Apalagi perubahan kabinet dapat sekaligus menjadi momentum strategis untuk menata ulang arah kebijakan negara yang inklusif dan berkelanjutan dalam berbagai isu, termasuk isu lingkungan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor pada Selasa (17/12). Dalam kunjungan tersebut Wamenkeu didampingi oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Sesditjen Perbendaharaan Arif Wibawa, Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Syaiful, dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Teguh Dwi Nugroho.

Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang penuh integritas dan bebas korupsi. Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Acara Puncak Hakordia Kemenkeu (12/12) yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Acara ini diselenggarakan secara hybrid di Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali mendapatkan apresiasi dalam bidang reformasi birokrasi. Pada kegiatan Satu Dekade Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Rabu (11/12), Kemenkeu menerima Honorable Award sebagai instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Percontohan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terbanyak. Dari 70 unit kerja yang dinyatakan meraih predikat WBBM tahun 2024, Kemenkeu memborong 39 penghargaan, dengan 24 di antaranya disumbangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12). Kegiatan tersebut sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Dalam arahannya, Presiden berpesan untuk melaksanakan belanja negara secara efisien sekaligus berhati-hati.

“Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu. Saya bertekad memerangi kebocoran di semua tingkat dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” tegas Presiden.

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengunjungi KPPN Surakarta, Jumat (06/12). Kedatangan Dirjen Perbendaharaan adalah untuk meninjau layanan agar memastikan pengelolaan APBN pada akhir tahun anggaran tetap berjalan dengan lancar. Pada kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan berdialog dengan para pegawai untuk menampung aspirasi dan memberikan arahan seputar pelaksanaan tugas. Turut mendampingi Dirjen Perbendaharaan adalah Direktur Pelaksanaan Anggaran Tri Budhianto dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya. Rombongan diterima oleh Kepala KPPN Surakarta Eko Budiyanto beserta jajarannya.

Program Kampung UMi Klaster Tenun yang diluncurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama PT Ada Ide Indonesia (Ada Impact) menjadi harapan baru bagi pengrajin tenun tradisional di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan tujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro (UMi) dan kualitas produk tenun, program ini sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat Regional Chief Economist (RCE) melalui kegiatan Rapat Konsolidasi Tim Implementasi Penguatan RCE Tingkat Pusat yang digelar pada Kamis (05/12) di Aula Gedung Jusuf Anwar, Jakarta. Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti selaku Ketua Tim Penguatan (TP) RCE ini diikuti oleh anggota tim implementasi RCE dari berbagai unit eselon (UE) I lingkup Kementerian Keuangan yaitu para pejabat dan pegawai dari DJPb, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Inspektorat Jenderal (Itjen), Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko (DJPPR) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Turut juga hadir Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).