Dalam kegiatan Tutup Kas 2024 dan Peluncuran Coretax di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (31/12), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Kemampuan Indonesia untuk bertahan dan tetap tumbuh di tengah tantangan antara lain perlu didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, termasuk dalam mengawal agar hasil-hasil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tepat sasaran.

Sebagai ajang refleksi kinerja dan penyampaian arahan strategis menjelang tahun anggaran baru, Kementerian Keuangan menggelar Dialog Akhir Tahun 2024 Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan dengan Pimpinan Regional Kemenkeu pada Senin (30/12). Kegiatan diselenggarakan secara hybrid di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I dan dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pimpinan eselon I, serta diikuti secara virtual oleh sekitar 2000 pejabat Kemenkeu dari seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2021, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah mengadopsi standar SMAP International Organization for Standardization (ISO) 37001:2016 sebagai langkah untuk mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam mencegah dan menangani potensi kecurangan. Implementasi ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-300/PB/2021 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam kunjungannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I dan II pada Selasa (24/12) memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menkeu menekankan pentingnya peran pegawai dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A.M. Djiwandono melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan V di Gedung KPPN Jl. Juanda, Jakarta Pusat, Senin (23/12). Kunjungan ini untuk memantau pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN dalam mengelola keuangan negara, khususnya pada akhir tahun anggaran. Dalam kunjungan tersebut Wamenkeu didampingi oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara (Sahli Pengeluaran Negara) Sudarto dan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), antara lain Sekretaris DJPb Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) Syaiful, Direktur Pelaksanaan Anggaran (PA) Tri Budhianto, serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Provinsi DKI Jakarta Mei Ling.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, KPPN Penerimaan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) pada Jumat (20/12). Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan arahan langsung, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, serta memastikan pengelolaan anggaran negara khususnya pada akhir tahun anggaran berjalan efektif dan efisien.

Hari Ibu menjadi momentum untuk melakukan refleksi akhir tahun, sebagai pengingat akan peran penting seorang ibu dan perempuan pada umumnya dalam kehidupan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Gelar Wicara dalam Rangka Hari Ibu: Ibu Berdaya, Cahaya Bagi Dunia di Lembaga National Single Window (LNSW), Jakarta, Jumat (20/12).

Kementerian Keuangan senantiasa siap untuk melakukan asesmen bersama-sama dalam mendukung kelancaran program-program pemerintah, termasuk di sektor perumahan. Terlebih dengan adanya program 3 juta rumah untuk rakyat dalam setahun dari pemerintahan baru, yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).