Kementerian Keuangan memiliki mandat dan tanggung jawab penting dalam pengelolaan negara Republik Indonesia sebagai nagara danarakca atau penjaga dan pengelola keuangan negara. Terdapat tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab, tidak ada negara yang bisa mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, akuntabel, transparan, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 22 orang pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/05). Dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dikukuhkan kembali dalam jabatan semula, termasuk Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam memastikan seluruh program pembangunan terlaksana dengan baik. Meski demikian, tensi geopolitik, gejolak harga energi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi menjadi tantangan. 

“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah senantiasa mengambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian demi memastikan tujuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia tercapai. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikawal bersama oleh Pemerintah dan BPK,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Rabu (21/05).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan pokok-pokok keterangan Presiden RI atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (19/05). Permohonan pengujian materiil tersebut diajukan oleh sejumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Luar Negeri, yang menuntut hak atas Gaji Pokok (Gaji Dalam Negeri) selama bertugas di Perwakilan RI di Luar Negeri.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2024, dilakukan forum rekonsiliasi tiga pihak (tripartit) antara Kementerian Keuangan, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Forum ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data LKKL, LKBUN, dan LKPP, serta menjadi wadah komunikasi antara auditor dan auditee. LKPP tahun 2024 merupakan konsolidasian dari 86 LKKL dan LKBUN dan telah diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada Ketua BPK pada tanggal 21 Maret 2025 yang lalu untuk diperiksa.

Memperingati Hari Kartini 2025, DJPb menyelenggarakan gelar wicara “Kartini untuk Indonesia: Membangun Ruang Aman dan Inklusif bagi Semua” di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Senin (21/04). Dalam arahannya, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan pentingnya kesetaraan.
“Ini juga suatu hal yang perlu menjadi pemikiran kita semua, bagaimana supaya para perempuan di DJPb ini benar-benar jadi Kartini yang tough. Dalam arti, termasuk untuk penugasan juga sehingga semuanya mendapatkan kesempatan yang sama dan kompetitif,” tegas Dirjen Perbendaharaan dalam kegiatan yang juga diikuti secara daring oleh seluruh kantor vertikal DJPb ini.

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI menerima kunjungan delegasi Ditjen Perbendaharaan Timor Leste yang melakukan study visit guna menimba pengalaman dan memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Timor Leste yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam sambutannya menjelaskan peran dan tugas DJPb dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan fiskal dan makroekonomi pemerintah Indonesia. Selain itu, Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan ruang lingkup tugas DJPb yang merepresentasikan hampir keseluruhan siklus pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

​Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 (unaudited) kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Isma Yatun yang didampingi oleh Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2024 di Jakarta, Jumat (21/03). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Kementerian/Lembaga serta tamu undangan, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, serta Anggota BPK RI.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menghadiri kegiatan Penyerahan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2024 di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (20/03). Dalam acara tersebut, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan Hasil Reviu LKjPP Tahun 2024 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Menteri PANRB mengungkapkan bahwa penyusunan LKjPP menjadi bagian tidak terpisahkan dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP.