Sejalan dengan arahan Presiden terkait percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan capaian program prioritas bidang pendidikan, pemerintah meluncurkan mekanisme baru tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) langsung ke rekening guru pada Kamis (13/03) bertempat di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta. 

Kementerian Keuangan menyesuaikan aturan penyaluran tunjangan guru ASND yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Pendidikan dari yang semula dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD, menjadi penyaluran secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening guru.

Perum Bulog telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) mulai 24 Januari 2025 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan bertugas untuk mengevaluasi kinerja OIP, sehingga Perum Bulog diharapkan terus berkolaborasi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) DJPb dalam optimalisasi tata kelola investasi. Hal ini dijelaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat menyampaikan sambutan dalam Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog di kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, Jakarta, Selasa (11/03).

Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 Tahun 2025 untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/03).

“Pemerintah menyadari bahwa saat bulan Ramadan dan liburan Idulfitri mobilitas masyarakat akan sangat tinggi dan juga dalam tingkat konsumsi. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat yaitu, satu, penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13 s.d. 14% selama 2 minggu masa liburan Idulfitri.

Sebagai awal dimulainya proses pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran (BA) 015 Kementerian Keuangan dan LK BA Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar entry meeting di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/02). Kegiatan ini untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus meningkatkan sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) untuk meningkatkan kualitas penyaluran pembayaran pensiun dari kas negara kepada penerima. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (06/02) di Jakarta.

Transformasi sistem kerja berkelanjutan ke arah yang lebih baik dalam lingkup Kementerian Keuangan menjadi hal yang ditekankan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam dialog Kemenkeu Satu di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang, Senin (03/02). Dialog ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Wamenkeu ke beberapa unit kerja di Jawa Tengah. Wamenkeu Suahasil menyoroti transformasi jumlah pegawai di KPPN, khususnya KPPN Purworejo saat ia melakukan kunjungan kerja beberapa jam sebelumnya.

Dalam upaya menegaskan komitmen untuk terus berlandaskan pada nilai-nilai Kementerian Keuangan demi memberikan kinerja terbaiknya, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko pada Jumat (31/01). Kegiatan yang dipimpin oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti ini merupakan penanda awal dimulainya tugas mengawal APBN pada tahun 2025.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan kegiatan Townhall DJPb “Tulus dalam Melayani, Kuatkan Integritas, Menuju Indonesia Sejahtera” di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/01). Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, dan jajaran pejabat lingkup Kementerian Keuangan pusat secara langsung, serta para pegawai Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara daring.