Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus meningkatkan sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) untuk meningkatkan kualitas penyaluran pembayaran pensiun dari kas negara kepada penerima. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (06/02) di Jakarta.

Transformasi sistem kerja berkelanjutan ke arah yang lebih baik dalam lingkup Kementerian Keuangan menjadi hal yang ditekankan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam dialog Kemenkeu Satu di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang, Senin (03/02). Dialog ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Wamenkeu ke beberapa unit kerja di Jawa Tengah. Wamenkeu Suahasil menyoroti transformasi jumlah pegawai di KPPN, khususnya KPPN Purworejo saat ia melakukan kunjungan kerja beberapa jam sebelumnya.

Dalam upaya menegaskan komitmen untuk terus berlandaskan pada nilai-nilai Kementerian Keuangan demi memberikan kinerja terbaiknya, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko pada Jumat (31/01). Kegiatan yang dipimpin oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti ini merupakan penanda awal dimulainya tugas mengawal APBN pada tahun 2025.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyelenggarakan kegiatan Townhall DJPb “Tulus dalam Melayani, Kuatkan Integritas, Menuju Indonesia Sejahtera” di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/01). Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, dan jajaran pejabat lingkup Kementerian Keuangan pusat secara langsung, serta para pegawai Kantor Wilayah DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) secara daring.

Pengelolaan kas negara yang akurat dan kredibel merupakan salah satu tusi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang juga turut mendorong terlaksananya good governance. Guna mendukung berbagai tusi dalam pengelolaan kas, DJPb telah menjalin kerja sama dengan Perbankan/Lembaga Keuangan Nonbank/Lembaga Persepsi Lainnya. 

Dalam kegiatan Tutup Kas 2024 dan Peluncuran Coretax di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (31/12), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Kemampuan Indonesia untuk bertahan dan tetap tumbuh di tengah tantangan antara lain perlu didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, termasuk dalam mengawal agar hasil-hasil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tepat sasaran.

Sebagai ajang refleksi kinerja dan penyampaian arahan strategis menjelang tahun anggaran baru, Kementerian Keuangan menggelar Dialog Akhir Tahun 2024 Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan dengan Pimpinan Regional Kemenkeu pada Senin (30/12). Kegiatan diselenggarakan secara hybrid di Aula Mezzanine, Gedung Juanda I dan dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pimpinan eselon I, serta diikuti secara virtual oleh sekitar 2000 pejabat Kemenkeu dari seluruh Indonesia.

Sejak tahun 2021, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah mengadopsi standar SMAP International Organization for Standardization (ISO) 37001:2016 sebagai langkah untuk mewujudkan prinsip tata kelola yang baik dalam mencegah dan menangani potensi kecurangan. Implementasi ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-300/PB/2021 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.