Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK) merupakan salah satu instrumen evaluasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Survei ini bertujuan memperoleh masukan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan strategis Kementerian Keuangan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan tugas, kebijakan, dan layanan Kementerian Keuangan.
Hasil SKPK menjadi salah satu dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kebijakan, profesionalisme sumber daya manusia, efektivitas komunikasi, penguatan kolaborasi, serta relevansi dan dampak kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil survei tidak hanya menjadi indikator tingkat kepuasan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan perbaikan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Catatan: Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 Kementerian Keuangan tidak melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) pada masing-masing unit Eselon I. Oleh karena itu, sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyajikan hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK) Kementerian Keuangan Tahun 2025 yang merupakan survei pada tingkat Kementerian Keuangan secara keseluruhan.
Unduh PDF: Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan
