PERSYARATAN

1. Surat usulan pengesahan revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan
2. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir
3. Matriks semula menjadi
4. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan
5. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan).

PROSEDUR

1. Petugas Kanwil menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Satker
2. Melakukan restore/upload ADK dari Satker melalui Aplikasi Revisi Anggaran dan/atau prosedur teknis lainnya sesuai ketentuan dalam rangka proses validasi
3. Secara hierarkis membuat Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan dan Verbal Revisi DIPA Petikan
4. Kepala Kanwil menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar serta notifikasi dari sistem telah tercetak.

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

1. Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan;
2. Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan; atau
3. Surat penolakan/pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan.

PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

PERSYARATAN

1. Surat permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang atau barang dari dalam negeri dari PA/ KPA.
2. Data dukung lainnya seperti:

• Perjanjian Hibah
• Ringkasan Hibah
• Surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah
• Berita Acara Serah Terima Barang
• Formulir Konsultasi.

PROSEDUR

1. Menerima hibah melakukan entry data dan upload dokumen persyaratan pada aplikasi SEHATI (Sistem Aplikasi Hibah Terintegrasi).
2. Petugas Kanwil DJPb menerima Surat permohonan nomor register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang/barang beserta dokumen persyaratan dari PA/KPA.
3. Melakukan verifikasi:

• Menguji kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan nomor register
• Menguji kesesuaian permohonan nomor register dengan dokumen

4. Petugas Kanwil menyampaikan permintaan nomor register hibah ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) melalui aplikasi.
5. Berdasarkan nomor register yang diterbitkan DJPPR, Kanwil DJPb menerbitkan surat penetapan no register.
6. Petugas Kanwil menatausahakan dan mengirim surat penetapan tersebut kepada PA/KPA melalui email via SEHATI dan mengunggah ke aplikasi SEHATI
7. Dalam hal dokumen permohonan mengalami kegagalan dalam proses verifikasi, Kanwil DJPb mengembalikan dokumen permohonan kepada PA/KPA secara tertulis.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

5 (lima) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap.

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

Surat Penetapan Nomor Register atas Hibah Langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

PERSYARATAN

1. Surat permohonan penetapan MP PNBP kepada Kanwil DJPb
2. Realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP

• sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya untuk penerbitan MP PNBP Tahap I
• sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP Tahap II
• sampai dengan akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNBP Tahap III

3. Data realisasi setoran PNBP dan belanja sumber dana PNBP dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya
4. Proyeksi setoran PNBP sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan
5. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan
6. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNBP tahun anggaran berjalan

PROSEDUR

1. Operator menerima dokumen, memverifikasi, menilai, menyusun, menetapkan, dan menyampaikan konsep surat persetujuan penetapan MP PNBP kepada Kepala Seksi Kanwil.
2. Kepala Seksi melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNBP, approval penetapan melalui Modul MP PNBP, dan menyampaikan konsep surat keputusan penetapan MP PNBP kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Bidang menilai hasil analis penetapan MP PNBP dari Kepala Seksi, menyusun konsep rekomendasi, approval pada Modul MP PNBP, dan menyampaikan konsep rekomendasi penetapan MP PNBP kepada Kepala Kanwil.
4. Kepala Kanwil melakukan penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP dan approval pada Modul MP PNBP.
5. Berdasarkan surat persetujuan penetapan MP PNBP oleh Kepala Kanwil, Kepala Seksi Kanwil melakukan unggah pada Modul MP PNBP.
6. Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian surat permohonan penetapan MP PNBP tidak memenuhi ketentuan, maka usulan penetapan MP PNBP ditolak dengan diterbitkannya surat penolakan penetapan MP PNBP dan approval penolakan penetapan MP PNBP pada Modul MP PNBP.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permohonan beserta lampirannya diterima secara lengkap dan benar

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

Penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNBP Tahap I, II, atau III

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

PERSYARATAN

1. Surat Permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN

PROSEDUR

1. Petugas Kanwil menerima surat permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam peraturan pelaksanaan APBN beserta dokumen pendukungnya.
2. Meneliti dan menelaah surat permintaan pemberian termasuk memastikan bahwa:

• Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan
• Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP.

3. Menyusun surat persetujuan atau surat penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran.
4. Mengirim dan menatausahakan surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP.

JANGKA WAKTU PELAYANAN

3 (tiga) hari kerja

BIAYA/TARIF

Rp0,-

PRODUK PELAYANAN

Surat persetujuan/penolakan permintaan pemberian UP yang melampaui besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN