Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 akhirnya disahkan dalam bentuk Undang-Undang (UU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) TA 2022 pada sidang Paripurna DPR RI, Selasa (12/09). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI yang telah memberikan dukungan dan masukan konstruktif serta berbagai rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Pada hari Selasa (5/9), DJPb menerima study visit dari delegasi Republik Demokratik Rakyat Laos yang dipimpin oleh Ms Viengkhone Chindavong, Deputy Director General of Fiscal Policy Department, Ministry of Finance.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sesi berbagi mengenai pengembangan dan implementasi integrated financial management information system (IFMIS) di Indonesia seperti SPAN, SAKTI, dan MPN oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Perkembangan pesat teknologi mendorong peningkatan layanan dan pengelolaan keuangan negara saat ini. Kementerian Keuangan beradaptasi dengan membangun organisasi, sistem informasi, dan sumber daya manusia guna memenuhi ekspektasi layanan kepada stakeholder. Salah satu fokus yang diemban adalah otomasi dari sisi penerimaan dan pengeluaran oleh Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut mengemuka dalam arahan Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti pada Executive Dialogue DJPb di Jakarta, Selasa (5/9).

Dari total belanja negara tahun 2022 sebesar Rp3.096,3 triliun, sebagian manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Selasa (29/08).

Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atau informasi publik sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya Keterbukaan Informasi Publik menjadi hak strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, bersih, dan bebas dari korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi saat menyampaikan keynote speech mewakili Menteri Keuangan dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan, Rabu (30/08).

Kementerian Keuangan RI berinisiatif membentuk ASEAN Treasury Forum (ATF) yang diawali oleh pertemuan tingkat tinggi antara pejabat tinggi treasury negara anggota ASEAN dan seminar untuk membahas isu-isu terkini tentang digitalisasi manajemen keuangan publik. Inisiatif ini sekaligus menegaskan kembali dedikasi ASEAN untuk meningkatkan stabilitas keuangan regional, memupuk inovasi teknologi, dan mendorong kolaborasi.

“Asia Tenggara saat ini merupakan salah satu pusat inovasi digital. Dapat kita lihat dari penggunaan pembayaran digital yang meningkat pesat. Di Indonesia, QRIS telah menjadi standar transaksi. Indonesia juga menggunakan data analytics sebagai panduan dalam membuat kebijakan, memonitor pengeluaran, mengidentifikasi kegiatan dan transaksi yang mencurigakan dan optimalisasikan alokasi budgeting. Kita juga saat ini telah memasuki era otomasi yang akan meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya. Secara bersamaan sangat penting juga bagi kita untuk meningkatkan keamanan digital,” jelas Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti saat membuka kegiatan inisiasi ATF sebagai salah satu side event The 10th Joint Meeting of the ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) di Jakarta, Rabu (23/08).