Kementerian Keuangan senantiasa siap untuk melakukan asesmen bersama-sama dalam mendukung kelancaran program-program pemerintah, termasuk di sektor perumahan. Terlebih dengan adanya program 3 juta rumah untuk rakyat dalam setahun dari pemerintahan baru, yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan di sektor perumahan, termasuk sejumlah intervensi untuk berbagai lapisan. Misalnya, untuk desil 1 dan 2, ada bantuan renovasi maupun kepemilikan rumah. Untuk desil 3 sampai 8, ada fasilitas perpajakan dan skema sewa. Sesuai arahan Presiden RI, kita harus benar-benar mendukung program perumahan ini dengan nyata," sebut Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti yang mewakili Menteri Keuangan dalam Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di Jakarta, Kamis (19/12). Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 2024.

Dalam kegiatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan arahannya. Kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan komitmen berbagai sektor mulai dari perbankan, pengembang, hingga institusi pemerintah dalam mendorong terlaksananya program 3 juta rumah untuk rakyat. Sejumlah pimpinan dari berbagai institusi seperti Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu turut memaparkan dukungannya di bidang masing-masing. [LRN]