Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) bersama dengan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar kegiatan Treasury Goes to Campus di Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) di Palembang, Kamis (12/09). Dalam kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi seputar pengelolaan keuangan negara ini, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai kondisi perekonomian di Provinsi Sumsel dan dukungan pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa inflasi Sumsel per bulan Juli 2024 tercatat sebesar 1,87% (yoy). Angka tersebut berada di bawah rata-rata inflasi nasional yang sebesar 2,13% (yoy).
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong terbesar inflasi Sumsel hingga akhir Juli 2024 dengan andil inflasi sebesar 0,60% (yoy),” jelas Rahmadi.
Kepala Seksi Pengelolaan Penempatan Uang Direktorat PKN Cahyo Nugroho juga menerangkan bahwa kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wilayah Sumsel juga menunjukkan tren yang baik dengan realisasi pendapatan dan belanja yang tetap tumbuh positif. Realisasi pendapatan dari dana transfer ke daerah dan realisasi seluruh jenis belanja daerah merupakan faktor pendorong pertumbuhan kinerja tersebut.
"Pajak dikumpulkan dari masyarakat kemudian dikelola kembali oleh negara dan dikembalikan lagi untuk membiayai pembangunan di daerah, yang nantinya manfaatnya akan dirasakan kembali oleh masyarakat,” tambah Rahmadi.
Sejalan dengan kondisi makro, kondisi kesejahteraan di Sumsel pun meningkat.
“Per Maret 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumsel berada di angka 10,97 persen. Ketimpangan Sumsel berada pada kategori moderat yaitu 0,33 per Maret 2024, dengan rasio gini sedikit turun dibandingkan Maret 2023,” kata mantan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN ini. Adapun indeks pembangunan manusia (IPM) Sumsel berada dalam kategori tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun.
UMKM menjadi salah satu penggerak terbesar perekonomian yang juga akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Ketika UMKM makin berkembang, usaha ini juga akan membayar pajak sebagai pendapatan negara. Untuk memudahkan pelaku UMKM khususnya dalam memperoleh pembiayaan modal usaha, pemerintah menyediakan sejumlah program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
“Program Pembiayaan UMi dari pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan dengan plafon maksimal Rp20 juta per orang bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Penyaluran diberikan kepada orang-orang yang tidak masuk pembiayaan formal,” terang Rahmadi. Program ini juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang ingin memulai usahanya, karena prosesnya mudah dan bunganya pun lebih rendah.
"Mahasiswa agar jangan terjerat pinjol, karena ada solusi keuangan jika ingin membuka usaha, dengan bunga jauh lebih rendah dan mudah," tegas Rahmadi.
Dalam kegiatan tersebut diselenggarakan pula bazar UMKM yang diisi oleh para debitur Pembiayaan UMi serta pelatihan untuk UMKM. Diharapkan kegiatan ini dapat menginspirasi mahasiswa agar terjun ke dunia entrepreneurship, membangun bisnis sendiri, dan mengembangkan ekonomi kreatif lokal. [LRN]
