Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan pelaku usaha ultra mikro (UMi) di Indonesia. Hingga 22 Juli 2024, PIP telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp40,94 triliun dan menjangkau lebih dari 10,6 juta debitur di 510 kabupaten dan kota. Penyaluran dilakukan melalui 87 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dengan wilayah Jawa sebagai penerima manfaat terbesar, mencapai Rp24,66 triliun untuk 6,71 juta debitur, diikuti oleh Sumatera dengan nilai Rp9,8 triliun untuk 2,3 juta debitur.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) diharapkan terus memberikan manfaat dari sisi kemudahan pembiayaan dan pembinaan bagi usaha mikro di Indonesia, antara lain melalui skema dan metodologi assesment yang makin baik. Tata kelola juga perlu selalu dijaga agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian nasional. Hal tersebut mengemuka pada sambutan Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti di acara Festival Ultra Mikro (UMi) 2024 yang diselenggarakan PIP di Jakarta, Kamis (18/7).

Dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, telah dilaksanakan Pembukaan Study Visit Ministry of Economy and Finance of Cambodia terkait Financial Management Information System (FMIS) Utilization and other Relevant Subject, Selasa (16/07), di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta. Agenda dihadiri oleh jajaran pimpinan Eselon II DJPb, delegasi World Bank, serta delegasi Ministry of Economy and Finance of Cambodia yang dipimpin oleh Director General of General Department of Public Financial Management Information Technology (GDPFMIT) H.E. Prathna MAUN.

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan plenary speech di acara Midyear International Conference (MYIC) di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Kamis (11/7). Prima menyampaikan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan Indonesia Emas 2045, melalui pemahaman ekonomi secara komprehensif dan implementasi berbagai kebijakan pemerintah yang pro-kesejahteraan rakyat.

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan. Presiden juga mengucapkan selamat kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2023. Namun, Presiden mengingatkan bahwa WTP memang merupakan sebuah kewajiban dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada kegiatan peringatan hari ulang tahun ketujuh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) di Jakarta, Jumat (05/07), Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa tugas PIP adalah mendorong penguatan sektor usaha ultramikro (UMi). Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. Oleh karenanya APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel agar efektif memecahkan persoalan bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mewakili Pemerintah menyampaikan pokok-pokok keterangan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (04/07).

Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Treasury Festival di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Selasa (02/07). Diharapkan, para mahasiswa politeknik kedinasan Kementerian Keuangan ini dapat lebih mengenal lagi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).