Dalam Executive Course Pengelolaan Keuangan Negara bagi Manajemen Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemda di Surabaya, Selasa (26/06), Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi regional sudah membaik di berbagai daerah, meskipun perekonomian masih terkonsentrasi di Jawa. Namun, pengambil kebijakan perlu tetap waspada akan tekanan perkembangan ketidakpastian global yang berisiko berdampak terhadap perekonomian regional melalui berbagai jalur transmisi.
“Di sisi lain, terdapat beberapa daerah yang diuntungkan dengan peningkatan pendapatan komoditas, tetapi kebutuhan belanjanya juga berpotensi meningkat sehingga terjadi trade-off. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah sedang melakukan perencanaan pembangunan dan penganggaran. Kedua hal tersebut harus diselaraskan. Praktiknya memang tidak terlepas dari berbagai tantangan dengan data atau informasi yang tidak lengkap dimiliki masing-masing pihak,” sebut Dirjen Perbendaharaan.
Disebutkan oleh Dirjen Perbendaharaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membuka peluang untuk bersinergi, antara lain melalui pembahasan bersama dan penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“UU HKPD juga membuka peluang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta organisasi dan birokrasi yang mengelola keuangan Pemda. Hal ini apabila berhasil dijalankan dapat turut mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah.”
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pun memiliki peran strategis sebagai mitra Pemda. Dirjen Perbendaharaan menjelaskan bahwa peran tersebut adalah selaku Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor. DJPb memberikan layanan yang lengkap karena Kanwil sebagai RCE dapat menyusun analisis dan rekomendasi ekonomi bersinergi dengan ekonom expert.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta para Sekretaris Daerah/Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)/Pejabat Setingkat Eselon II penanggung jawab pengelolaan keuangan di lingkungan Pemda area DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Dirjen Perbendaharaan berharap substansi strategis dalam kegiatan ini dapat dijalankan agar sinkronisasi pusat dan daerah makin baik dan kinerja pembangunan masing-masing daerah pun meningkat. [LRN/AAW]
