Bogor, Selasa (28/07/2026) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang peran yang semakin strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam arahannya kepada jajaran pimpinan DJPb, Selasa (28/7).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bakti, menyampaikan bahwa penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan transformasi DJPb agar semakin adaptif terhadap tantangan ke depan.
Selain transformasi organisasi, Dirjen Perbendaharaan juga melaporkan penguatan pengelolaan kas negara, pemantauan Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta peningkatan kapasitas pegawai dalam penyusunan policy brief sebagai dasar rekomendasi kebijakan berbasis data.
Dalam arahannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa transformasi organisasi harus diiringi dengan penguatan peran DJPb sebagai institusi yang tidak hanya mengelola keuangan negara, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Salah satu kontribusi terbesar DJPb, menurut Menteri Keuangan, adalah keberhasilan dalam pengelolaan kas negara (cash management).
"Ada satu peran penting DJPb yang justru paling menentukan, yaitu cash management. Itu yang membuat ekonomi kita tetap bisa tumbuh dalam satu tahun terakhir," tegas Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan juga meminta seluruh jajaran DJPb memperkuat pengawalan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain mengapresiasi penataan organisasi melalui penyederhanaan struktur dan penguatan jabatan fungsional, Menteri Keuangan juga menyoroti pentingnya disiplin pengelolaan keuangan daerah agar dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan seluruh insan DJPb untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.
Mengakhiri arahannya, Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran DJPb memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas analisis kebijakan. DJPb tidak hanya berperan memastikan pelaksanaan APBN berjalan dengan baik, tetapi juga dituntut untuk memperkuat fungsi strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ke depan, DJPb diharapkan mampu mengembangkan early warning system untuk memantau ekonomi dan keuangan, memperkuat kapasitas analisis, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Melalui transformasi organisasi, penguatan pengelolaan kas, pengawalan program prioritas nasional, serta peningkatan kualitas tata kelola, DJPb diharapkan semakin mampu menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara yang dinamis sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. [TNS]
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bakti, menyampaikan bahwa penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan transformasi DJPb agar semakin adaptif terhadap tantangan ke depan.
Selain transformasi organisasi, Dirjen Perbendaharaan juga melaporkan penguatan pengelolaan kas negara, pemantauan Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta peningkatan kapasitas pegawai dalam penyusunan policy brief sebagai dasar rekomendasi kebijakan berbasis data.
Dalam arahannya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa transformasi organisasi harus diiringi dengan penguatan peran DJPb sebagai institusi yang tidak hanya mengelola keuangan negara, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Salah satu kontribusi terbesar DJPb, menurut Menteri Keuangan, adalah keberhasilan dalam pengelolaan kas negara (cash management).
"Ada satu peran penting DJPb yang justru paling menentukan, yaitu cash management. Itu yang membuat ekonomi kita tetap bisa tumbuh dalam satu tahun terakhir," tegas Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan juga meminta seluruh jajaran DJPb memperkuat pengawalan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, agar pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain mengapresiasi penataan organisasi melalui penyederhanaan struktur dan penguatan jabatan fungsional, Menteri Keuangan juga menyoroti pentingnya disiplin pengelolaan keuangan daerah agar dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Ia juga mengingatkan seluruh insan DJPb untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.
Mengakhiri arahannya, Menteri Keuangan mengajak seluruh jajaran DJPb memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kualitas analisis kebijakan. DJPb tidak hanya berperan memastikan pelaksanaan APBN berjalan dengan baik, tetapi juga dituntut untuk memperkuat fungsi strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ke depan, DJPb diharapkan mampu mengembangkan early warning system untuk memantau ekonomi dan keuangan, memperkuat kapasitas analisis, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Melalui transformasi organisasi, penguatan pengelolaan kas, pengawalan program prioritas nasional, serta peningkatan kualitas tata kelola, DJPb diharapkan semakin mampu menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara yang dinamis sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. [TNS]
