Oleh: Dinda Pusparahmi Sholawatunnisa, pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar daftar angka yang disusun setiap tahun di Senayan. Ia adalah pernyataan pilihan bangsa—tentang apa yang diprioritaskan dan masa depan seperti apa yang hendak dibangun. Dalam APBN 2026, pemerintah menegaskan komitmen pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan basis penerimaan negara, dan akselerasi manfaat fiskal hingga ke lapisan terbawah. Namun pertanyaan sesungguhnya bukan seberapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa dalam manfaatnya meresap ke dalam kehidupan nyata masyarakat.

Di Nusa Tenggara Barat (NTB), jawaban atas pertanyaan itu bisa ditemukan di balik suara mesin jahit yang berderit di gang-gang sempit Mataram, di tangan pengrajin yang menenun helai demi helai songket Sasak, dan di gudang-gudang kecil Pringgasela yang penuh gulungan benang. Sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) konveksi NTB adalah potret nyata dari apa yang terjadi ketika kebijakan fiskal bertemu dengan realitas ekonomi daerah. Potret itu belum sempurna, tetapi justru di situlah letak potensinya yang sesungguhnya.

Struktur ekonomi NTB selama ini masih terlalu bergantung pada sektor primer, khususnya pertambangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB berfluktuasi tajam mengikuti siklus harga komoditas global ketika sektor pertambangan dimasukkan dalam perhitungan. Sebaliknya, tanpa sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi NTB cenderung lebih stabil dan moderat.[1] Volatilitas ini bukan sekadar catatan statistik. Ia adalah sinyal bahwa ketahanan fiskal daerah—dan pada akhirnya ketahanan fiskal nasional—memerlukan fondasi yang lebih beragam dan lebih membumi.

Pertumbuhan yang Menjanjikan, Transformasi yang Belum Tuntas

Di tengah tantangan struktural tersebut, IKM konveksi NTB menorehkan tren yang menggembirakan. Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan jumlah unit usaha IKM konveksi dari 449 unit pada 2021 menjadi 695 unit pada 2025—kenaikan rata-rata 61 unit per tahun dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,993.[2] Nilai R² yang mendekati sempurna itu bukan angka biasa. Ia mengindikasikan bahwa pertumbuhan ini bersifat struktural, bukan aksidental—bukan lonjakan sesaat akibat satu program bantuan, melainkan perkembangan yang punya pola, punya akar, dan punya masa depan.

Namun, di balik angka yang menjanjikan itu, terdapat fakta yang menuntut perhatian serius. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram mencatat angka nol—nihil—untuk ekspor produk tekstil atau konveksi melalui jalurnya.[3] Tidak satu pun produk konveksi NTB yang telah menerobos pasar internasional melalui pintu wilayah Mataram. Sektor ini tumbuh ke samping, bukan ke atas. Melebar secara horizontal, tetapi belum menanjak secara vertikal dalam rantai nilai.

Inilah paradoks yang harus dijawab oleh kebijakan fiskal: bagaimana APBN 2026 tidak hanya mencatat pertumbuhan unit usaha, tetapi mendorong transformasi kualitas yang mengangkat sektor ini ke level berikutnya? Jika proyeksi tren linear dipertahankan, jumlah unit usaha berpotensi menyentuh sekitar 1.012 unit pada 2030.[4] Namun, seribu unit usaha yang stagnan pada skala mikro akan memberikan kontribusi fiskal yang lebih kecil dibandingkan lima ratus unit usaha yang produktif, formal, dan terintegrasi dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Pertumbuhan kuantitatif dan transformasi struktural adalah dua hal yang berbeda—dan kebijakan fiskal harus mampu mendorong keduanya secara bersamaan.

SDM sebagai Kanal Transmisi Manfaat APBN

Akselerasi manfaat APBN 2026 tidak berhenti pada pencairan anggaran tepat waktu atau realisasi belanja mencapai target seratus persen. Tetapi manfaat fiskal yang sesungguhnya dirasakan ketika setiap rupiah berhasil mengungkit kesejahteraan dan produktivitas masyarakat serta pelaku usaha. Di sinilah Sumber Daya Manusia (SDM) IKM konveksi menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan.

Mayoritas pelaku IKM konveksi NTB masih beroperasi dengan pola produksi berbasis pesanan, manajemen keuangan yang belum terdokumentasi secara sistematis, inovasi desain yang terbatas, dan penetrasi pasar yang hanya menjangkau wilayah lokal. Pola ini bukan semata keterbatasan pelaku usaha, melainkan cermin dari keterbatasan akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan ekosistem dukungan yang memadai. Kondisi ini menjelaskan mengapa sektor tumbuh secara jumlah, tetapi belum mampu menembus ekspor pasar internasional.

Penguatan SDM IKM konveksi bukan sekadar program pemberdayaan, melainkan dapat menjadi wujud strategi fiskal konkret nan produktif yang hadir langsung menjangkau masyarakat. Hingga tiba titik balik yang diharapkan, ketika keterampilan teknis produksi meningkat, efisiensi bahan baku membaik, kualitas produk pun kian konsisten. Ketika literasi manajerial dan keuangan tumbuh, akses pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun terbuka. Ketika literasi perpajakan menguat, formalitas usaha meningkat dan kepatuhan sukarela tumbuh. Ketika kompetensi digital dan pemasaran berkembang, transaksi meningkat, usaha menjadi bankable, akses pasar meluas—dari lokal ke nasional, dari nasional ke global.

Transmisi ini bersifat sistemik dan berjenjang. Produktivitas yang meningkat mendorong kenaikan omzet. Omzet yang meningkat, jika diikuti tata kelola yang baik dan formalitas usaha yang terjaga, akan memperluas kontribusi Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta membuka potensi Pajak Pertambahan Nilai ketika usaha naik kelas. Inilah yang dimaksud dengan akselerasi manfaat APBN yang sesungguhnya: bukan sekadar anggaran yang mengalir, melainkan anggaran yang mengubah—mentransformasi masyarakat, mentransformasi perekonomian.

Ketika Modal Budaya Menjadi Aset Bernilai Tambah

NTB memiliki kartu truf yang tidak dimiliki banyak daerah lain: modal budaya (cultural capital) yang kaya dan khas. Tenun Sasak dengan motif Subahnale dari Lombok, motif Nggusu Waru dan Kakando dari Bima, hingga Batik Sasambo yang merepresentasikan tiga kelompok budaya utama NTB—Sasak, Samawa, dan Mbojo—adalah identitas visual yang tidak mudah ditiru dan tidak gampang usang. Ini bukan sekadar keindahan estetika. Ini adalah diferensiasi kompetitif yang bernilai ekonomi tinggi.

Pengalaman nasional membuktikan hal ini. Industri batik Indonesia mampu menerobos pasar global setelah memperoleh pengakuan UNESCO dan dukungan kebijakan yang konsisten.[5] Merek seperti Danar Hadi dan Alleira bukan hanya menjual kain—mereka menjual cerita, identitas, dan warisan. Tenun Nusa Tenggara Timur pun telah memasuki pasar ekspor melalui kurasi dan fasilitasi pemerintah yang terstruktur. NTB memiliki peluang yang sama, bahkan lebih kaya ragamnya.

Integrasi konveksi modern dengan tenun lokal dapat menghasilkan produk fesyen yang bukan sekadar busana, melainkan pernyataan identitas. Margin usaha dapat melonjak ketika produk berpindah dari kategori komoditas ke kategori premium berbasis budaya. Namun, transformasi ini mensyaratkan SDM yang kompeten: mampu mendesain secara inovatif, menjaga standar kualitas secara konsisten, dan membangun branding berbasis nilai budaya yang autentik. Tanpa investasi pada manusia yang mengelolanya, modal budaya NTB akan tetap menjadi simbol yang dipajang, bukan aset yang menghasilkan.

Pendekatan Klaster: Presisi sebagai Prinsip

Efektivitas belanja APBN sangat ditentukan oleh presisi intervensinya. Dalam kasus IKM konveksi NTB, pendekatan yang tepat adalah berbasis klaster wilayah. Sentra konveksi terkonsentrasi di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, sementara sentra tenun tersebar di Desa Sukarara dan Sade di Lombok Tengah, Pringgasela di Lombok Timur, serta sejumlah desa di Bima dan Sumbawa.[6] Karakteristik produk, kapasitas produksi, dan tantangan masing-masing wilayah berbeda—sehingga perlu pendekatan yang customized, bukan seragam ataupun sporadis.

Dalam kerangka APBN 2026, akselerasi manfaat di sektor ini dapat diwujudkan melalui tiga jalur intervensi yang terpadu. Pertama, pelatihan vokasi terpadu yang mencakup keterampilan teknis produksi, desain berbasis tenun lokal, literasi keuangan dan manajerial, serta edukasi perpajakan praktis. Program ini memerlukan kolaborasi lintas instansi: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, perguruan tinggi vokasi, serta instansi vertikal Kementerian Keuangan—termasuk Ditjen Pajak dalam aspek literasi pajak. Pelatihan tidak cukup satu kali; tetapi perlu disertai pendampingan untuk memastikan perubahan nyata dalam praktik usaha.

Kedua, penguatan akses pembiayaan melalui peningkatan literasi keuangan yang memungkinkan pelaku usaha memenuhi persyaratan KUR dan skema kredit formal lainnya. Terdapat inovasi daerah seperti Program Mawar Emas (Melawan Rentenir dari Masjid) yang diinisiasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), yakni program peminjaman modal usaha kepada ibu-ibu jamaah masjid tanpa agunan dan tanpa bunga selama tenggang satu tahun. Pembiayaan mikro syariah berbasis komunitas ini menunjukkan bahwa pendekatan inklusif mampu menjangkau segmen usaha yang belum terlayani perbankan konvensional. Namun, untuk sektor konveksi, skema pembiayaan produktif yang diintegrasikan dengan pelatihan usaha akan lebih berdampak terhadap ekspansi skala serta formalitas usaha sehingga dapat turut berkontribusi dalam perluasan potensi basis penerimaan negara dan peningkatan kontribusi fiskal.

Ketiga, akselerasi digitalisasi yang bukan sekadar mendaftarkan pelaku usaha ke marketplace, melainkan membekali mereka dengan kompetensi nyata: manajemen konten, strategi penetapan harga, standardisasi kemasan, pengelolaan logistik, dan pemahaman terhadap standar mutu ekspor. Target jangka menengah yang terukur dan ambisius: mengakhiri kondisi nihil ekspor konveksi berbasis tenun NTB, dan mencetak setidaknya satu klaster eksportir unggulan dari provinsi NTB.

Dimensi Sosial yang Tidak Boleh Diabaikan

Akselerasi manfaat APBN tidak bisa diukur semata dari angka penerimaan dan realisasi belanja. Ada dimensi sosial yang sama pentingnya. Sektor konveksi adalah industri padat karya dengan fleksibilitas tinggi—dapat dijalankan di rumah, disesuaikan dengan ritme kehidupan keluarga, dan membuka ruang partisipasi ekonomi yang luas bagi perempuan. Banyak ibu rumah tangga di NTB memperoleh penghasilan dari menjahit dan menenun tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestik sepenuhnya.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui IKM konveksi menciptakan dampak yang berlipat: peningkatan kesejahteraan keluarga, perluasan akses pendidikan anak, dan stabilitas sosial yang lebih kokoh. Dalam jangka panjang, dampak ini memperkuat basis konsumsi rumah tangga—yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Investasi pada perempuan di sektor IKM adalah investasi jangka panjang yang hasilnya terasa tidak hanya dalam satu generasi.

Dari Gedogan ke Gedung Negara: Membangun Fiskal dari Akar

Studi kasus IKM konveksi NTB mengajarkan satu pelajaran mendasar tentang akselerasi manfaat APBN 2026: pertumbuhan kuantitatif tidak identik dengan transformasi struktural. Jumlah unit usaha meningkat secara konsisten dengan validitas statistik yang sangat kuat, tetapi belum diikuti penetrasi pasar global. Pelajaran ini relevan tidak hanya untuk NTB, tetapi untuk seluruh daerah yang memiliki sektor informal dengan potensi besar sedangkan kapasitas SDM belum optimal.

Ketahanan fiskal nasional tidak dibangun hanya dari gedung-gedung pencakar langit di Jakarta atau dari transaksi triliunan rupiah di bursa efek. Ia dibangun juga—justru terutama—dari pelaku usaha kecil yang naik kelas, dari industri rumahan yang menjadi formal dan produktif, dari pengrajin tenun yang produknya menembus pasar internasional. Setiap pelaku usaha IKM yang naik kelas adalah satu entri baru dalam basis pajak nasional. Setiap omzet yang meningkat adalah potensi penerimaan yang menguat.

APBN 2026 memiliki amanat yang jelas: mengakselerasi manfaat fiskal hingga ke lapisan terdalam masyarakat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan lebih dari sekadar penyerapan anggaran yang tinggi. Dibutuhkan kebijakan yang presisi, program yang terukur, dan—yang paling fundamental—investasi pada manusia yang menjadi penggerak ekonomi riil. Di NTB, manusia itu ada di balik gedogan yang berdetak, di tangan yang menarik benang, di kepala yang berputar memikirkan desain motif berikutnya.

Jika APBN 2026 berhasil menyentuh mereka—membekali mereka dengan kompetensi, membuka akses pembiayaan, dan menghubungkan mereka dengan pasar yang lebih luas—maka akselerasi manfaat fiskal bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan menjadi nyata yang terasa hingga buku kas para pelaku usaha kecil, dan yang akhirnya terekam pula dalam statistik penerimaan negara yang makin kuat dan berkelanjutan.

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.

————————————————————

[1] Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tabel Dinamis, diakses melalui https://ntb.bps.go.id.

[2] Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Nusa Tenggara. (2026). Nota Dinas Nomor ND-468/WPJ.31/2026 tentang Penyampaian Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Sektor Konveksi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

[3] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram. (2026). Nota Dinas Nomor ND-158/KBC.1303/2026 tentang Penyampaian Data IKM Sektor Konveksi Provinsi NTB.

[4] Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). Basic Econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.

[5] UNESCO. (2009). Indonesian Batik Inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. UNESCO.

[6] Porter, M. E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14(1), 15–34.