Oleh: Muhammad Azka Syafrizal - Pegawai pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
Saat kondisi geopolitik tengah bersengkarut, pasokan energi global makin babak belur. Lonjakan harga minyak bertransmisi menjadi tekanan inflasi yang pada akhirnya melemahkan daya beli masyarakat, terlebih pada negara net importir minyak, termasuk Indonesia. Hal ini tecermin dari ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak global. Sebab, kebutuhan konsumsi domestik melampaui kapasitas produksi dalam negeri sehingga fluktuasi harga minyak global secara langsung ditransmisikan ke perekonomian domestik.
Kendati begitu, Indonesia menunjukkan realitas ekonomi yang berbeda. Aktivitas di sektor riil tidak tersendat—roda perekonomian tetap berputar dan daya beli masyarakat tidak serta-merta runtuh. Fakta tersebut terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I 2026 yang menyentuh angka 5,61 persen yoy. Capaian tersebut salah satunya didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencatatkan angka impresif, yakni sebesar 5,52 persen yoy. Hal tersebut mengindikasikan daya beli masyarakat yang tetap terjaga tinggi.
Adapun stabilitas di tengah kondisi eksternal yang penuh dinamika bukan terjadi tanpa sebab. Hal ini merupakan implikasi atas desain institusional yang bekerja dengan taktis. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja sebagai shock absorber. Tahun ini, APBN menunjukkan fungsinya, bukan sekadar sebagai dokumen administratif yang dihiasi angka-angka dan istilah teknis, melainkan instrumen yang menyelamatkan perekonomian di tengah disrupsi rantai pasok energi global. APBN hadir untuk menjaga stabilitas dan memastikan bahwa transmisi krisis tidak dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan.
Meletakkan Jangkar Pemikiran Hatta dalam Dinamika Pasar
Hal tersebut sejalan dengan dasar pemikiran ekonomi salah satu founding fathers Tanah Air, yakni Bung Hatta. Sebelum istilah shock absorber dikenal kalangan teknokrat, Hatta dalam berbagai gagasan ekonominya menegaskan bahwa mekanisme pasar tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada intervensi institusional untuk melakukan koreksi. Bagi Hatta, negara harus melindungi masyarakatnya dari dinamika pasar.
Dalam konteks ini, negara perlu hadir untuk memastikan lonjakan harga energi tidak menekan kelompok masyarakat rentan. Artinya, negara pasang badan—melakukan intervensi guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak harga energi global. Bentuk pasang badan negara tecermin dari percepatan belanja yang menyasar langsung masyarakat rentan di tengah kondisi eksternal yang bergejolak hebat.
Memutus Transmisi Inflasi Lewat Subsidi
Merujuk dokumen APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi Mei 2026, sampai dengan akhir April tahun ini, pemerintah telah mengucurkan anggaran belanja subsidi sebesar Rp74,19 triliun rupiah. Angka ini meningkat 58,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah mengakselerasi manfaat APBN TA 2026 untuk meredam gejolak harga energi di tengah ketidakpastian global.
Perkembangan Realisasi Belanja Subsidi Pemerintah Indonesia
Adapun belanja subsidi tersebut disalurkan untuk sejumlah barang yang sangat vital, terutama bagi masyarakat rentan. Artinya, APBN benar-benar menjadi alat intervensi institusional pemerintah dalam meredam gejolak eksternal. Dalam hal ini, pemerintah berupaya memastikan transmisi gejolak eksternal tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.
Alokasi semacam ini seringkali dianggap sebagai beban. Padahal, dengan meredam gejolak harga energi di hulu, APBN secara strategis memotong transmisi inflasi hingga memastikan sektor riil tetap berdenyut memompa perekonomian. Dalam kerangka kebijakan ekonomi, langkah ini dilakukan untuk memutus jalur transmisi cost-push inflation sehingga tekanan eksternal tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam harga domestik. Dengan kata lain, pemerintah menyerap transmisi gejolak eksternal sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.
Menjaga Denyut Perekonomian di Tengah Gejolak Eksternal
Tak terbatas pada intervensi harga langsung, APBN TA 2026 juga diakselerasi untuk memberikan pelindung lapis kedua masyarakat, yakni melalui peningkatan belanja bantuan sosial (bansos). Sampai dengan akhir April, belanja bansos meningkat 30,2 persen yoy. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong oleh percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I TA 2026 untuk 9,7 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 12,9 triliun dan Kartu Sembako sebesar Rp16,7 triliun untuk 17,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Atas catatan tersebut, pemerintah telah menyalurkan belanja bansos sebesar Rp56,7 trilliun.
Akselerasi belanja bansos ini merupakan upaya negara untuk menyuntikkan likuiditas langsung kepada perekonomian. Belanja bansos bersifat langsung dan menyasar kelompok masyarakat paling rentan. Tiap rupiah yang disalurkan tidak hanya menjadi bantalan konsumsi, tetapi juga memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian domestik.
Setiap rupiah tambahan dari belanja bansos akan menjaga omzet pedagang eceran di pasar hingga memastikan piring makan keluarga di Indonesia tetap aman. Bantuan sosial yang diterima masyarakat akan dibelanjakan dan menggerakkan aktivitas sektor riil di akar rumput. Dengan kata lain, APBN memastikan bahwa kendati konflik geopolitik tengah berkecamuk, perekonomian rakyat tetap berdenyut kuat.
Momentum Percepatan Belanja dan Implikasi Magisnya
Percepatan atau akselerasi belanja merupakan konsep yang relatif umum, tetapi sering luput dari perhatian. Padahal, di tengah ketidakpastian global seperti ini keterlambatan belanja dapat memberikan risiko yang serius. Dalam konteks kebijakan fiskal, timing menjadi faktor yang cukup penting. Belanja yang terlambat direalisasikan akan kehilangan daya magisnya terhadap perekonomian.
Sebagai contoh, jika belanja perlindungan sosial dialokasikan dengan lambat di kuartal pertama, daya beli masyarakat sudah pasti tergerus habis terlebih dahulu merespons berbagai dinamika yang terjadi. Terlebih pada kelompok rentan yang bahkan belum tentu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Kelompok menengah pun bisa jadi akan memakan tabungan yang kian menipis.
Begitu juga dengan biaya subsidi dan kompensasi energi. Jika pemerintah lambat melakukan pembayaran kepada badan usaha terkait, maka arus operasional mereka akan terganggu sehingga dapat meningkatkan risiko kelangkaan energi, terutama di daerah terpencil. Hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan biaya logistik sehingga akhirnya akan ditransmisikan melalui kenaikan harga di konsumen.
Laju Inflasi Indonesia Year-on-Year
Keberpihakan dan Kebermanfaatan dalam Setiap Rupiah
Intervensi pemerintah yang dilakukan melalui akselerasi belanja subsidi dan bantuan sosial menunjukkan dampak yang signifikan. Angka inflasi dapat dijaga rendah di tengah kenaikan harga energi global. Padahal, sejumlah konsensus memproyeksikan inflasi Indonesia akan meroket di tengah disrupsi pasokan energi.
Dengan kata lain, akselerasi belanja APBN TA 2026 pada awal tahun bukan sekadar teknis administrasi, melainkan langkah taktis untuk menjaga perekonomian. Di tengah dinamika global yang kian karut-marut, APBN memastikan perekonomian tetap berdenyut. Jika menarik garis pemikiran Bung Hatta, maka ini adalah bentuk APBN sebagai kerangka institusional yang memastikan tiap rupiah dialokasikan untuk melindungi masyarakat dari dinamika pasar.
Hal ini mempertegas bahwa percepatan belanja yang dilakukan pemerintah adalah bentuk nyata intervensi institusional untuk melindungi masyarakat. Di tengah gejolak energi global yang belum mereda, APBN bekerja sebagai instrumen yang adaptif.
Dengan demikian, percepatan belanja APBN TA 2026 bukan hanya soal angka dan statistik yang mempercantik dashboard saja. Ia adalah strategi yang terukur, sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi kelompok rentan. Percepatan realisasi APBN TA 2026 melalui subsidi energi maupun bantuan sosial menjadi instrumen konkret dari peran tersebut. Pemerintah tidak hanya bersifat responsif terhadap gejolak eksternal, tetapi juga secara aktif meredam transmisinya sehingga tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.
Sebagai penutup, apa yang dilakukan pemerintah hari ini adalah refleksi langsung dari gagasan Bung Hatta tentang ekonomi berkeadilan. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga sebagai kerangka institusional yang menjembatani efisiensi pasar dengan kepentingan sosial dalam rangka mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada titik ini, akselerasi belanja menjadi relevan. Bukan sekadar soal kecepatan, melainkan keberpihakan dan kebermanfaatan.
Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.
