Oleh: Mohamad Muhlas - Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan

Paradoks Daerah Kaya Sumber Daya Alam

Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Batu bara di Kalimantan, minyak dan gas di Sumatra, hingga nikel di Sulawesi telah menjadi penggerak utama perekonomian nasional sekaligus sumber penerimaan negara. Melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), terutama Dana Bagi Hasil (DBH), sebagian penerimaan tersebut dikembalikan kepada daerah penghasil untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara teori, daerah dengan sumber daya alam yang melimpah seharusnya memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, infrastruktur yang lebih baik, dan kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Namun, kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak daerah penghasil sumber daya alam masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan pembangunan, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta kerusakan lingkungan. Ketika harga komoditas turun atau cadangan mulai menipis, kemampuan fiskal daerah pun melemah sehingga ruang pembangunan semakin terbatas.

Resource Curse atau Kutukan Sumber Daya Alam

Paradoks tersebut dikenal dalam literatur ekonomi sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Konsep ini menjelaskan bahwa kekayaan alam tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi. Sebaliknya, tanpa tata kelola yang baik, kekayaan tersebut justru dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi, ketidakstabilan fiskal, dan rendahnya daya saing daerah.

Namun, persoalan utamanya bukanlah keberadaan sumber daya alam, melainkan cara mengelolanya. Sumber daya alam merupakan modal alam (natural capital) yang nilainya akan terus berkurang ketika dieksploitasi. Agar mampu menciptakan kesejahteraan berkelanjutan, modal alam tersebut harus dikonversi menjadi aset produktif yang tetap memberikan manfaat setelah cadangan sumber daya habis.

Pandangan ini sejalan dengan Natural Resource Governance Institute (NRGI) yang menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam merupakan peluang sekaligus tantangan. Apabila dikelola secara baik, kekayaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan lintas generasi. Sebaliknya, pengelolaan yang berorientasi jangka pendek berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi, konflik sosial, dan degradasi lingkungan.

Faktor yang Mempengaruhi Resource Curse

Fenomena resource curse umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas primer menyebabkan perekonomian daerah sangat sensitif terhadap fluktuasi harga dunia. Ketika harga komoditas naik, penerimaan daerah meningkat tajam, tetapi akan turun drastis ketika harga melemah. Kondisi ini sering diikuti pola belanja pemerintah yang bersifat pro-siklus sehingga stabilitas fiskal menjadi rentan.

Kedua, besarnya penerimaan dari sektor ekstraktif sering menghambat diversifikasi ekonomi. Daerah cenderung bergantung pada sektor pertambangan atau migas sehingga pengembangan industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata, dan sektor berbasis pengetahuan berjalan lebih lambat. Ketika sumber daya mulai habis, daerah kehilangan mesin pertumbuhan baru.

Ketiga, penerimaan dari sumber daya alam lebih banyak digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek dibandingkan membangun aset produktif. Akibatnya, kekayaan yang tidak dapat diperbarui habis dikonsumsi tanpa meninggalkan sumber kesejahteraan bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, akar resource curse bukan terletak pada kekayaan alam itu sendiri, tetapi pada kegagalan mengubah kekayaan yang bersifat sementara menjadi manfaat yang berkelanjutan.

Pengalaman 3 Negara

Sejumlah negara berhasil membuktikan bahwa kutukan sumber daya alam bukanlah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Norwegia menginvestasikan sebagian besar pendapatan minyaknya melalui Government Pension Fund Global sehingga manfaatnya tetap dinikmati ketika produksi minyak menurun. Alaska membentuk Alaska Permanent Fund untuk mengelola pendapatan minyak menjadi dana abadi yang memberikan manfaat bagi masyarakat lintas generasi. Botswana juga berhasil mengelola penerimaan sektor berlian untuk memperkuat investasi pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sehingga menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ketiga contoh tersebut menunjukkan prinsip yang sama, yaitu mengubah kekayaan alam menjadi aset finansial yang terus menghasilkan manfaat. Kekayaan sumber daya tidak dipandang sebagai penerimaan yang harus segera dihabiskan, melainkan sebagai modal yang perlu diinvestasikan demi kesejahteraan masa depan dalam bentuk Dana Abadi. Dalam konteks daerah, Dana Abadi Daerah merupakan instrumen strategis untuk membantu mengubah kekayaan alam yang terbatas menjadi kesejahteraan antargenerasi.

Dana Abadi Daerah: Mengubah Modal Alam Menjadi Modal Finansial

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak ditentukan oleh besarnya cadangan yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan mengubah kekayaan yang bersifat terbatas menjadi aset yang terus menghasilkan manfaat. Pertanyaannya, apakah Indonesia telah menempuh pendekatan tersebut?

Sebagai negara kaya sumber daya alam, banyak daerah di Indonesia masih bergantung pada DBH dari sektor minyak, gas, mineral, batu bara, dan kehutanan. Skema ini memberikan ruang bagi daerah untuk menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya yang dimiliki. Namun, penerimaan tersebut sangat dipengaruhi oleh dua faktor yang berada di luar kendali pemerintah daerah, yaitu fluktuasi harga komoditas dunia dan ketersediaan cadangan. Ketika harga komoditas meningkat, penerimaan daerah melonjak sehingga kapasitas fiskal ikut membesar. Sebaliknya, saat harga turun atau produksi menurun, penerimaan ikut menyusut dan ruang fiskal menjadi terbatas.

Ketergantungan pada penerimaan yang fluktuatif menjadikan pembangunan daerah rentan terhadap siklus komoditas. Kondisi tersebut semakin berat apabila sebagian besar penerimaan hanya digunakan untuk membiayai belanja tahunan. Infrastruktur memang terbangun dan pelayanan publik tetap berjalan, tetapi belum tentu tercipta aset produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi pada masa depan. Akibatnya, kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui berubah menjadi konsumsi jangka pendek, bukan investasi bagi generasi berikutnya.

Dalam konteks inilah Dana Abadi Daerah (DAD) menjadi relevan sebagai alternatif kebijakan. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk mengatasi potensi kerentanan pembiayaan belanja daerah. DAD bukan sekadar tabungan pemerintah daerah, melainkan instrumen investasi jangka panjang yang menjaga pokok dana tetap utuh, sementara hasil investasinya dimanfaatkan untuk membiayai program strategis. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sumber daya alam tetap dapat dinikmati meskipun aktivitas eksploitasi telah berakhir.

Secara konseptual, DAD merupakan mekanisme konversi modal alam (natural capital) menjadi modal finansial (financial capital). Sebagian penerimaan dari eksploitasi sumber daya alam dialihkan menjadi aset investasi yang terus berkembang. Melalui mekanisme ini, kekayaan yang semula berbentuk sumber daya yang akan habis digantikan oleh aset keuangan yang mampu menghasilkan manfaat secara berkelanjutan.

Konsep tersebut selaras dengan prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational equity), bahwa setiap generasi memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat dari kekayaan alam. Generasi saat ini berhak memanfaatkan sumber daya yang tersedia, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meninggalkan sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Landasan teoritis lainnya berasal dari Hartwick Rule, yang menyatakan bahwa kesejahteraan dapat dipertahankan apabila resource rent dari eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui diinvestasikan kembali menjadi modal produktif. Dengan kata lain, eksploitasi sumber daya tidak akan mengurangi kesejahteraan selama nilai ekonominya dikonversi menjadi aset yang terus memberikan manfaat. DAD merupakan implementasi nyata dari prinsip tersebut dalam pengelolaan fiskal daerah.

Selain menjaga keadilan antargenerasi, DAD juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi fiskal. Ketika penerimaan daerah meningkat akibat lonjakan harga komoditas, sebagian dana dapat disisihkan sebagai dana abadi. Sebaliknya, ketika siklus komoditas melemah, hasil investasi dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan program prioritas. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada volatilitas penerimaan sumber daya alam.

Lebih jauh, hasil investasi DAD seharusnya diarahkan untuk membiayai sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah jangka panjang, seperti pendidikan, riset, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, rehabilitasi lingkungan, serta transformasi menuju ekonomi hijau. Pendekatan ini memungkinkan kekayaan dari sektor ekstraktif menjadi modal awal bagi lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

Meskipun menawarkan banyak manfaat, pembentukan DAD memerlukan tata kelola yang kuat. Sumber pendanaannya idealnya berasal dari penerimaan yang bersifat windfall atau surplus struktural sehingga tidak mengurangi pelayanan publik. DAD juga harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan prinsip preservation of capital, yaitu menjaga pokok dana tetap utuh dan hanya memanfaatkan hasil investasinya. Selain itu, disiplin fiskal menjadi prasyarat utama agar dana abadi benar-benar menjadi instrumen pembangunan jangka panjang, bukan sekadar alternatif penyimpanan kas.

Beberapa daerah di Indonesia telah memulai langkah tersebut. Papua Barat mengembangkan Dana Abadi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya alam, sedangkan Kabupaten Bojonegoro membentuk Dana Abadi Pendidikan yang bersumber dari penerimaan minyak dan gas. Inisiatif ini menunjukkan bahwa DAD bukan lagi sekadar konsep, tetapi mulai menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.

Dengan demikian, DAD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai strategi transformasi pembangunan. Melalui konversi modal alam menjadi modal finansial, daerah memiliki kesempatan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh, mengurangi ketergantungan pada komoditas, serta mewariskan kesejahteraan yang berkelanjutan kepada generasi mendatang.

Mewariskan Pembiayaan Berkelanjutan

Bagi daerah penghasil sumber daya alam, tingginya penerimaan pada saat harga komoditas meningkat merupakan peluang yang tidak datang dua kali. Setiap ton batu bara yang ditambang, setiap barel minyak yang diproduksi, atau setiap meter kubik gas yang diekstraksi pada hakikatnya mengurangi cadangan yang dimiliki. Berbeda dengan pajak atau aktivitas ekonomi lainnya yang dapat terus diperbarui, sumber daya alam yang tidak terbarukan memiliki umur ekonomi yang terbatas. Oleh karena itu, tantangan terbesar pemerintah daerah bukan sekadar memaksimalkan penerimaan saat ini, tetapi memastikan bahwa kekayaan yang terus berkurang tersebut berubah menjadi fondasi kesejahteraan yang tetap bertahan ketika sumber daya alam telah habis.

Kalimantan Selatan merupakan contoh yang relevan. Selama bertahun-tahun, batu bara menjadi penopang utama perekonomian daerah dan penyumbang penting Dana Bagi Hasil. Ketika harga batu bara meningkat, kapasitas fiskal pemerintah daerah ikut menguat. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa siklus komoditas tidak berlangsung selamanya. Harga akan berfluktuasi, cadangan akan menurun, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor ekstraktif berpotensi melemahkan ketahanan fiskal apabila tidak diimbangi dengan strategi jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, DAD menjadi instrumen untuk mengubah penerimaan yang bersifat sementara menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Sebagian penerimaan yang bersifat windfall dapat diinvestasikan sehingga hasil pengembangannya digunakan untuk membiayai program strategis. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sumber daya alam tidak berhenti ketika aktivitas pertambangan berakhir, tetapi terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Four Capital Transformation Model

Namun, keberhasilan Dana Abadi Daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, melainkan juga oleh arah pemanfaatan hasil investasinya. Dana tersebut sebaiknya difokuskan pada sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah jangka panjang, seperti pendidikan, riset dan inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, rehabilitasi lingkungan, pengembangan industri hilir, serta percepatan ekonomi hijau. Investasi pada sektor-sektor tersebut akan melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

Untuk menjelaskan proses tersebut, tulisan ini menawarkan Model Transformasi Empat Modal (Four Capital Transformation Model). Model ini menempatkan DAD sebagai jembatan transformasi pembangunan yang berkelanjutan.

Tahap pertama adalah Natural Capital, yaitu kekayaan sumber daya alam yang menjadi modal awal pembangunan. Karena bersifat tidak terbarukan, nilainya akan terus berkurang seiring eksploitasi.

Tahap kedua adalah Financial Capital, yaitu proses mengubah sebagian penerimaan sumber daya alam menjadi aset keuangan melalui DAD. Pada tahap ini, kekayaan yang semula berbentuk sumber daya fisik dikonversi menjadi aset finansial yang dapat terus berkembang melalui investasi.

Tahap ketiga adalah Human Capital. Hasil investasi DAD diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi, penguasaan teknologi, dan inovasi. Dalam jangka panjang, daya saing suatu daerah lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dibandingkan oleh besarnya cadangan sumber daya alam.

Tahap terakhir adalah Green Capital, yaitu terbentuknya struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan melalui investasi pada energi terbarukan, rehabilitasi lahan pascatambang, perdagangan karbon, industri rendah emisi, dan berbagai sektor ekonomi hijau lainnya. Pada tahap ini, daerah mulai memiliki mesin pertumbuhan baru yang tidak lagi bergantung pada eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.

Melalui siklus tersebut, DAD bukan sekadar instrumen penyimpanan dana, melainkan menjadi katalis transformasi ekonomi. Kekayaan alam diubah menjadi aset finansial, aset finansial menghasilkan investasi pada manusia, dan kualitas manusia melahirkan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Agar model tersebut dapat diwujudkan, diperlukan tata kelola yang kuat. Pemerintah daerah harus memiliki disiplin fiskal untuk menyisihkan sebagian penerimaan yang bersifat windfall, sementara pemerintah pusat perlu menyediakan kerangka regulasi, tata kelola investasi, mekanisme pengawasan, dan insentif yang mendorong pembentukan DAD. Sinergi tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjamin keberlanjutan pengelolaan dana.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu daerah tidak lagi diukur dari besarnya penerimaan yang diperoleh setiap tahun, tetapi dari kemampuannya mengubah kekayaan yang tidak terbarukan menjadi aset produktif yang terus memberikan manfaat. Kekayaan alam adalah anugerah, tetapi kesejahteraan antargenerasi merupakan hasil dari pilihan kebijakan.

Dengan demikian, kutukan sumber daya alam bukanlah sebuah takdir, melainkan konsekuensi dari kegagalan mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan. DAD menawarkan paradigma baru bahwa setiap sumber daya yang diambil dari bumi harus meninggalkan warisan yang nilainya setara, bahkan lebih besar, bagi generasi berikutnya. Ketika modal alam berhasil dikonversi menjadi modal finansial, dikembangkan menjadi modal manusia, dan pada akhirnya melahirkan ekonomi hijau, daerah tidak hanya berhasil menghindari resource curse, tetapi juga menciptakan resource blessing, kondisi ketika kekayaan alam benar-benar menjadi berkah yang memberikan manfaat lintas generasi.

Peran Kantor Vertikal

Kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pihak yang paling dekat dengan pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk dapat mendorong pemda dalam mewujudkan pengelolaan keuangan pemda berkelanjutan melalui DAD. Fungsi Kantor vertikal sebagai Financial Advisor mendapatkan peran strategisnya untuk menyelamatkan keuangan pemda sehingga dapat membawa kesejahteraan yang berkelanjutan, bahkan merubah tatanan ekonomi ekstraktif menjadi Ekonomi Hijau yang akan berkembang menjadi welfare economy yang berkelanjutan.

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.