Kupang, Jumat (07/08/2026) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (07/08). Kunjungan ini bertujuan memonitor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, membahas perkembangan penerimaan negara, serta mengevaluasi dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengendalian inflasi. Dalam rangkaian kegiatan, Menkeu berdialog langsung dengan para pegawai perwakilan unit eselon I Kementerian Keuangan se-wilayah NTT.

Bogor, Selasa (28/07/2026) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang peran yang semakin strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam arahannya kepada jajaran pimpinan DJPb, Selasa (28/7).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bakti, menyampaikan bahwa penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan transformasi DJPb agar semakin adaptif terhadap tantangan ke depan.

Yogyakarta, Kamis (16 Juli 2026) – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mendukung ekosistem Becak Kayuh Listrik Pariwisata atau Bekalista. 
Menkeu dan Sri Sultan bahkan turut menjajal Bekalista yang akan digunakan para pengayuh Becak, sekaligus membuka Pasar Rakyat UMi 2026 di Gedung Sasana Hinggil Dwi Abad dan Alun-Alun Selatan, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta. 

Jakarta, Selasa (14 Juli 2026) – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 atau RUU P2APBN TA 2025 berlanjut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan seluruh Fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI. 
Di hadapan Fraksi-Fraksi DPR RI, Menkeu menegaskan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meski tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan berbagai tantangan. Stabilitas tersebut tercermin dari beberapa indikator utama di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,11% (yoy) dan inflasi yang berada pada level rendah yakni 2,92%. 

Jakarta, Selasa (07/07/2026) – APBN 2026 bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dengan tetap menjaga tata kelola keuangan yang sehat, kredibel, dan akuntabel. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (07/07).

Semarang, Jumat (03/07/2026) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan beserta jajaran Kementerian Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I pada Jumat (03/07). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Tengah sekaligus memperkuat pengawalan program prioritas pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jakarta, Jumat (03/07/2026) – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan resmi meluncurkan ajang kompetisi bersepeda Treasuride 2026 sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-81 sekaligus wujud nyata komitmen insan perbendaharaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan. Mengusung tema "Gowes untuk Negeri demi Udara Bersih", kegiatan yang dikemas secara virtual melalui aplikasi Strava ini resmi dimulai pada Jumat (03/07) dan akan berlangsung selama 45 hari ke depan hingga 16 Agustus 2026.

Jakarta, Kamis (02/07/26) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewakili Pemerintah menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (02/07). RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR RI dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).