Oleh: Nafira Dara Ardhanie - Pegawai pada Kanwil DJPb Prov Bengkulu

Bayangkan Indonesia tanpa energi. Tak ada gas untuk memasak, tak ada listrik untuk menerangi malam, tak ada bahan bakar yang menggerakkan industri. Makanan yang kita santap setiap hari merupakan hasil dari energi, mulai dari gas untuk memasak hingga listrik untuk produksi pangan. Perusahaan-perusahaan yang menyerap ribuan tenaga kerja pun bergantung pada energi, baik dalam bentuk minyak, batu bara, maupun gas.

Lantas apakah salah kalau mengatakan bahwa sektor energi masih menjadi urat nadi masyarakat di Indonesia? Dengan penambahan jumlah penduduk sekitar 28,95 juta jiwa atau rata-rata hampir 2,9 juta jiwa per tahun (Sumber: BPS Indonesia) serta pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan meningkat hingga 8% pada 2025-2029, kebutuhan masyarakat dan industri akan energi pun diproyeksikan turut meningkat. Menurut data BPS Indonesia, total penggunaan fisik energi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 65.501,1 Petajoule (PJ), dengan penggunaan paling besar berada pada sektor Lapangan Usaha yang mencapai 56,9% terhadap total penggunaan fisik energi di Indonesia. Selain untuk mendukung kegiatan di masyarakat, sektor energi juga merupakan sumber penerimaan negara. Karena itu, memastikan energi tetap tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. 

Oleh: Imam Budiman (Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Luwuk)

Menjelang penghujung tahun anggaran, aroma kesibukan di berbagai satuan kerja mulai terasa dengan adanya percepatan realisasi belanja agar target kinerja dan output kegiatan dapat tercapai tepat waktu. Periode Oktober–Desember menjadi masa krusial dalam siklus anggaran negara, di mana aktivitas seperti penyelesaian kontrak, percepatan pembayaran, hingga rekonsiliasi data keuangan menjadi fokus utama. 

Namun, tantangan yang dihadapi setiap tahun tampaknya masih sama: penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun, hingga kendala administrasi yang masih berulang. Padahal, percepatan belanja tidak boleh hanya dimaknai sebagai “menghabiskan anggaran”, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa setiap rupiah memberi manfaat maksimal bagi publik. Sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah, KPPN Luwuk menjadi garda terdepan di wilayah Banggai Raya dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tertib, efisien, dan akuntabel hingga hari terakhir tahun anggaran.

Oleh: Dina Rizky Ramadhani, Pegawai pada KPPN Singkawang & Nita Safira, Pranata Humas pada Sekretariat DJPb

Pangan bukan sekadar urusan dapur, melainkan fondasi kedaulatan dan stabilitas sebuah negara. Indonesia, dengan lebih dari 280 juta penduduk, setiap hari dihadapkan pada tantangan memenuhi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Presiden Soekarno pernah mengingatkan, “Persoalan perut adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa.” Pernyataan ini menegaskan bahwa pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal kedaulatan, keadilan sosial, dan arah politik bangsa.

Namun, di balik kerentanan itu, Indonesia juga menyimpan potensi luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati tropis, lahan subur, hingga bonus demografi yang bila dikelola dengan visi jangka panjang, dapat menjadikan ketahanan pangan bukan hanya target, melainkan keunggulan strategis bangsa di masa depan.

Oleh: Aprijon, Kepala KPPN Palembang

Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (karakter), pikiran, dan tubuh anak. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid dan memerdekakan batiniah mereka. Pendidikan bertujuan untuk memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di awal pemerintahan telah menetapkan delapan misi utama atau dikenal dengan Asta Cita, sebagai landasan negara meraih visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045". Tak terkecuali, termaktub Program Pendidikan dalam delapan misi mulia tersebut lewat program anyar pro rakyat yang dirilis Presiden Prabowo yakni Sekolah Rakyat.

Oleh: Sigid Mulyadi, Kepala KPPN Tanjung

Di tengah disrupsi digital, tuntutan efisiensi birokrasi, dan ekspektasi publik yang makin tinggi terhadap tata kelola keuangan negara, muncul kebutuhan yang tak terelakkan untuk melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), tantangan ini bukan hanya relevan—tetapi mendesak. Maka dari itu, gagasan menjadikan KPPN sebagai Smart Treasury Office bukanlah sekadar jargon, melainkan visi strategis untuk membawa fungsi perbendaharaan negara ke dalam ekosistem birokrasi abad ke-21 yang berbasis data, teknologi, dan nilai-nilai pelayanan publik yang modern.

KPPN, sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran di daerah, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa belanja negara tidak hanya tersalur tepat waktu, tetapi juga efektif dan akuntabel. Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, realitas menunjukkan bahwa kompleksitas administratif, beban proses manual, serta kesenjangan literasi digital di beberapa sektor menjadi hambatan tersendiri. Di sinilah urgensinya merumuskan ulang peran KPPN melalui pendekatan smart office—yakni kantor modern yang beroperasi berbasis data, memanfaatkan teknologi secara maksimal, dan mengutamakan nilai adaptif serta inovatif dalam layanannya. 

Oleh: Nastitya Fionny Brilliyanti, pelaksana pada KPPN Selong 

Genap satu dekade Dana Desa digulirkan. Sejak pertama kali digelontorkan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen vital pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. Pada pertengahan Tahun Anggaran 2025, Kementerian Keuangan memperkenalkan syarat baru untuk pencairan Dana Desa Tahap II: terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).  

Implikasi kebijakan ini sangat mendalam. Di satu sisi, pembentukan KDMP merupakan langkah strategis untuk memberdayakan potensi lokal sehingga ekonomi desa tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi tumbuh secara mandiri melalui aktivitas produktif dan kolaborasi masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menyimpan risiko terbentuknya “koperasi kertas” — koperasi yang hanya hadir secara administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata dan bermanfaat. 

Oleh: Abd. Gafur, Kasi PPA IIA Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 

Krisis kerap menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang progresif. Dalam situasi sulit, kita dipaksa untuk jujur menilai kembali arah kebijakan, termasuk bagaimana uang negara dikelola. Bad time makes a good policy rasanya kembali relevan di tengah tantangan ekonomi dan fiskal ke depan. Pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global akibat perang dagang yang tak berkesudahan, hingga konflik militer di banyak kawasan, membuat banyak negara termasuk Indonesia harus mengelola fiskal dengan lebih disiplin dan terukur.

Kini, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai bekerja, tekanan ekonomi global kian nyata. Ruang fiskal makin sempit, sementara tekanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru meningkat. Dalam kondisi ini, belanja pemerintah menjadi instrumen penting, penopang 54 persen PDB dari konsumsi masyarakat. Kita tidak bisa hanya bertumpu pada investasi sektor swasta atau ekspor untuk menggerakkan ekonomi. Pemerintah harus hadir.

Oleh: Try Ainun Rafik, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir pada KPPN Bima

Pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel merupakan prioritas utama bagi Kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara tepat dan transparan. Salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, di antaranya melalui penerapan sistem Digipay Satu yang digunakan untuk mempermudah transaksi dalam pengelolaan anggaran negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah telah mengimplementasikan Digipay Satu pada wilayah kerjanya untuk memodernisasi sistem pembayaran dan meningkatkan pengendalian manajemen keuangan negara.