Oleh: Sigid Mulyadi, Kepala KPPN Tanjung

Dana Desa adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan alokasi yang terus meningkat, dari Rp70 triliun pada 2023 menjadi Rp71 triliun pada 2024, Dana Desa tidak hanya menjadi alat pembangunan, tetapi juga menyimpan potensi perpajakan. Faktanya, potensi ini masih terbuka ruang untuk digarap secara lebih optimal. Artikel ini akan menceritakan dan membahas bagaimana upaya KPPN Tanjung bersama KPP Pratama Tanjung menggali potensi perpajakan dari Dana Desa melalui kegiatan data analitik.

Oleh: Imam Nur Arifin, Pranata Humas Penyelia pada Setditjen Perbendaharaan

Sejak era reformasi pada tahun 1998, pemerintah Indonesia telah berbenah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Di antaranya melalui perbaikan akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan yang ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaannya, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Oleh: Nabila Qurota Annisa, Pelaksana KPPN Jambi

Pada era transformasi digital kita tidak asing dengan istilah “data is the new oil”. Analogi ini menunjukkan penting dan berharganya data dalam mendukung perekonomian, sama seperti minyak. Hal ini dapat terjadi apabila data yang dipersiapkan telah melalui beberapa proses, sama seperti pengekstrakan minyak sebelum digunakan pada mesin-mesin. Data mentah yang akan digunakan harus diekstrak atau dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dari aplikasi, internet of things (IoT), survei, dan open data.

Oleh: Fahmi Trisnadi, Pelaksana pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Masa transisi pemerintahan sering dianggap membawa angin segar berupa harapan baru. Namun demikian, tak jarang pula menimbulkan berbagai tantangan yang dapat memengaruhi berbagai sektor. Sebagai contoh, saat transisi dari Presiden Barack Obama ke Donald Trump di Amerika Serikat pada tahun 2016-2017. Pergantian itu membawa perubahan signifikan dalam isu imigrasi, perdagangan, dan lingkungan. Pemerintah Amerika Serikat saat itu menerapkan kebijakan tarif 25% pada barang-barang Tiongkok senilai sekitar US$250 miliar, menyebabkan ketegangan perdagangan kedua negara. Selain itu, masa transisi juga menciptakan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan. Hal ini ditandai dengan rotasi atau pengunduran diri lebih dari 40 pejabat tinggi dalam beberapa bulan pertama pemerintahan Trump.

Oleh: Wisnhu Chrisnur Cahya, pelaksana tugas belajar

Sore itu hujan turun di Stasiun Lempuyangan. Aku berdiri di peron keberangkatan, sesekali tempias air hujan menerpa wajahku. Tepat pukul 15.10 kereta tiba di peron 1. Seperti halnya kereta yang berjalan di atas rel, begitulah kehadiran teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI). Ia berjalan di jalur yang manusia ciptakan, mempercepat perubahan di berbagai aspek kehidupan. Rel yang terarah mencerminkan bahwa meskipun AI perlahan mengubah setiap aspek kehidupan, ia tetap bergantung pada kendali manusia. Namun, seperti hujan yang bisa menghambat perjalanan, AI pun membawa tantangan yang menawarkan peluang besar, terutama dalam upaya global menuju Net Zero Emission. Sedangkan kita, seperti penumpang yang menunggu di peron, berharap AI membawa kita ke masa depan yang lebih baik, tanpa kehilangan arah.

Oleh: Royikan, Kepala KPPN Ternate

Pengelolaan Keuangan Negara khususnya dalam mekanisme pembelanjaan dituntut untuk makin transparan, akuntabel, dan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah merilis aplikasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga agar pembelanjaan pemerintah dapat dilakukan secara digital seperti melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), platform marketplace Digipay, dan pembayaran secara nontunai atau yang lebih sering disebut dengan Cash Management System (CMS).

Oleh: Mahpud Sujai, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung pada bulan September lalu telah berjalan secara sukses dan lancar. Kesuksesan penyelenggaraan PON XXI yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tersebut tidak hanya di sisi prestasi dan penyelenggaraan, tetapi juga dampak turunan yang ditimbulkan olehnya.

PON XXI melibatkan lebih dari 12.919 atlet yang berasal dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari jumlah atlet peserta PON tersebut, 6.294 atlet bertanding di wilayah Aceh dan 6.625 atlet bertanding di wilayah Sumatera Utara. Jika dihitung dengan official dan pendukung serta simpatisan, jumlah masyarakat yang berkunjung ke Aceh diperkirakan mencapai hingga 20 ribu orang selama berlangsungnya PON.

Oleh: Dedi Supriadi, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara

Sebagai organisasi yang eksis di era modern, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mempunyai komposisi pegawai yang beragam dari empat tipe generasi, yaitu Generasi Baby Boomers, Generasi X, Generasi Milenial, dan Generasi Z. Keberagaman tipe generasi tersebut memunculkan adanya dinamika lingkungan kerja yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan setiap generasi mempunyai ekspektasi, tata nilai, dan pendekatan yang berbeda dalam bekerja. Dampak lanjutan dari dinamika lingkungan kerja tersebut adalah hadirnya tantangan terkait bagaimana menjaga produktivitas pegawai multigenerasi.