Oleh: Mada Maharani (KPPN Mataram)

Keuangan daerah adalah tulang punggung pembangunan berkelanjutan suatu wilayah. Keberlanjutan keuangan daerah bukan hanya tentang mengelola uang dengan bijak, tetapi juga tentang memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan esensial kepada masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi. Keuangan yang berkelanjutan menciptakan stabilitas dan memungkinkan inovasi yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Financial Advisor tidak bisa dianggap enteng. Dalam upaya mencapai keberlanjutan keuangan daerah, peran Financial Advisor menjadi kunci yang tak tergantikan. Bukan sekadar penasihat keuangan, melainkan garda terdepan dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah. 

Oleh: Andi Kurnia, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta VII

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar atau terlibat secara langsung pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan membangun sesuatu. Membangun sesuatu yang dimaksud adalah membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau dalam artian membuat suatu wujud atau fisik. Pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti halnya pembangunan gedung pemerintah dan pembangunan jalan bila diperhatikan adalah hal yang biasa pada era modern ini. Apalagi Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan fisik di segala sektor, baik itu jalan, gedung, maupun transportasi. 

Oleh: Muhammad Arif (Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Aceh)

Manajemen risiko dan pengendalian internal sangat esensial untuk mendeteksi risiko sedini mungkin (early detection of risks). Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan manajemen risiko dan pengendalian internal serta melakukan beberapa kali penyempurnaan regulasinya sejak tahun 2016. Regulasi manajemen risiko dan pengendalian internal terkini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan PMK Nomor 477 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun petunjuk teknis manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 252 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. 

Oleh Havez Annamir (Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu)

Desentralisasi adalah konsep yang mengacu pada pemberian kewenangan kepada daerah atau wilayah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Dalam buku yang berjudul “Economist” Prof. Paul Smoke melihat otonomi daerah sebagai mekanisme yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah. Menurutnya, dengan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, otonomi menyediakan peluang pemanfaatan sumber daya lokal secara lebih efisien dan mendorong investasi di tingkat regional. Dengan memiliki kendali atas sumber daya dan potensi wilayahnya, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi dan peluang yang ada. 

Oleh Muhammad Naufal Fadhlurahman, KPPN Kotamobagu

Di tengah kemajuan teknologi finansial dan perbankan, edukasi dan literasi terkait keuangan sangatlah penting dan menjadi aspek yang sangat krusial bagi masyarakat agar tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Literasi keuangan merupakan jendela menuju keuangan yang inklusif. Berdasarkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68%. Persentase tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 38,03%. Peningkatan tersebut menjadi indikasi tingkat inklusi keuangan yang makin tinggi. Inklusivitas keuangan yang tinggi pada suatu negara dapat menciptakan efisiensi ekonomi serta dapat mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.